Langkah Janice Tjen Terhenti Di Babak Kedua US Open 2025, Kalah Dari Emma Raducanu

By On Agustus 28, 2025

sekilasdunia.com - Langkah petenis Indonesia Janice Tjen di US Open 2025 terhenti di babak kedua usai kalah 2-6, 1-6 dari Emma Raducanu.

Bertanding di Louis Armstrong Stadium, Rabu (27/8/2025) malam WIB, Raducanu sudah dominan sejak set pertama. Usai meraih poin di gim pertama, ia mampu mematahkan servis Tjen di gim kedua serta menggagalkan tiga break point Tjen di gim ketiga untuk memimpin 3-0.

Kedua petenis lalu mendapat poin dari servis sendiri di empat gim berikutnya, mengubah skor menjadi 5-2. Raducanu lalu kembali mampu mematahkan servis Tjen di gim delapan untuk menyudahi set pertama dengan skor 6-2 dalam waktu 31 menit.

Pada set kedua, Raducanu makin dominan. Ia unggul 5-0 dalam waktu kurang dari 25 menit setelah dua kali mematahkan servis Tjen di gim kedua dan empat. Pada gim keenam, Tjen berhasil mengamankan poin menjadi 1-5.

Namun Raducanu segera mengamankan kemenangan 6-1 di gim ketujuh. Servisnya dalam kedudukan 40-30 tak mampu dikembalikan dengan sempurna oleh Tjen. Ia pun menang dalam waktu satu jam.

Dengan hasil ini, berakhir sudah kiprah Tjen di grand slam US Open 2025. Capaiannya hingga ronde kedua menyamai para pendahulunya seperti Yayuk Basuki, Wynne Prakusya, dan Angelique Widjaja.

 Presiden FAM Mendadak Mundur, Sepakbola Malaysia Sedang Krisis

By On Agustus 28, 2025

sekilasdunia.com - Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) saat ini sedang mengalami krisis, keadaan itu membuat publik bertanya-tanya tentang apa penyebabnya.

Presiden FAM Mohd Joehari Ayub pun dikabarkan telah mengundurkan diri secara mendadak.

Hal ini digambarkan sebagai situasi yang menyedihkan, dengan individu-individu di dalam asosiasi yang seolah-olah 'bermain-main di gubuk'.

Itulah yang disimpulkan oleh pengamat sepak bola Malaysia, Mohd Sadek Mustaffa, ketika diminta mengomentari masalah tersebut. Ia melihat konstitusi FAM, salah satu asosiasi olahraga terbesar di Malaysia, sedang dipermainkan.

Sadek menegaskan bahwa badan pengurus tersebut merupakan lembaga masyarakat tetapi tidak dihormati oleh pihak-pihak tertentu.

Terutama ketika mereka seharusnya meningkatkan standar sepak bola nasional ke tingkat yang lebih baik dan tidak melakukan tindakan 'di luar lapangan' yang buruk seperti ini.

"Saya melihatnya seolah-olah ada permainan politik yang sedang direncanakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadikan Joehari sebagai patung cendana, Lembaga konstitusional FAM sepertinya sedang dipermainkan, Dengan kekacauan seperti ini, citra FAM dan sepak bola nasional akan terus merosot dan kehilangan kepercayaan dalam hal tata kelola, Ini akan memberikan persepsi negatif terhadap FAM dan saya berharap kekacauan ini tidak menjadi tren, tidak hanya bagi FAM tetapi juga bagi asosiasi olahraga nasional (NSA) lainnya. Mereka yang berada di FAM perlu melihat kontribusi mereka secara profesional. Apa pun itu, saya berharap Joehari dapat mengatakan yang sebenarnya agar dosa atau bebannya tidak sampai ke liang lahat." ujar Sadek.

Sebelumnya, sepak bola Malaysia terguncang setelah diketahui bahwa kursi Presiden FAM sudah kosong ketika Joehari mengajukan surat pengunduran dirinya Jumat lalu.

Menurut sumber, pertemuan khusus diperkirakan akan diadakan minggu ini untuk membahas dan mengonfirmasi surat pengunduran diri tersebut.

Oleh karena itu, Sadek, yang juga Dosen Senior di Fakultas Sains dan Rekreasi, UiTM Shah Alam, mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (KBS) melalui Kantor Komisioner Olahraga (PJS) untuk memantau dan mencari tahu penyebab insiden mendadak ini.

"FAM berada dalam Undang-Undang Pengembangan Olahraga sehingga KBS dapat meninjau tata kelola induknya jika terjadi hal-hal yang tidak terduga dalam sistem dan kepemimpinan mereka, atau pelanggaran undang-undang tersebut," ujarnya.

"PJS seharusnya tidak membiarkan hal ini terjadi di NSA karena memberikan citra yang sangat tidak sehat."

"Mustahil bagi FAM untuk ingin mengadakan pemilihan setiap enam bulan."

Sementara itu, pakar sepak bola Malaysia lainnya yakni Zulakbal Abd Karim menilai bahwa keputusan Joehari untuk meninggalkan jabatannya tidak akan menyelesaikan masalah internal FAM.

Oleh karena itu, ia menilai seluruh anggota Komite Eksekutif (Exco) juga perlu dirombak total guna mengakomodasi aspirasi presiden yang baru.

"Joehari ditunjuk pada kongres terakhir bersama anggota Exco lainnya, Ketika presiden meninggalkan jabatannya, semua timnya seharusnya juga ikut serta (mundur), Mari kita adakan proses pemilihan baru dengan semua posisi yang diperebutkan sehingga susunan baru akan lebih harmonis dan efektif, Percuma saja menunjuk presiden baru, tapi di balik itu semua masih ada masalah keharmonisan, masalah yang sama akan terus terulang dan tidak akan terselesaikan”

 Serap 100 Ribu Ton Gula Numpuk Di Gudang, Pemerintah Siapkan Dana Rp.1,5 T

By On Agustus 28, 2025

sekilasdunia.com - Sekitar 100 ribu ton gula hasil panen petani tebu tak kunjung terserap pasar dan hanya menumpuk di gudang-gudang. Pemerintah berencana menyerap seluruh stok gula tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Widyastuti, mengatakan pemerintah telah menandatangani proses pembelian 100 ribu ton gula dari petani melalui Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) pada Jumat (22/8/2025) kemarin.

"Kami yang kawal dari government itu terakhir hari Jumat tanggal 22 (Agustus), di mana ada beberapa kesepakatan yang sudah menjadi suatu proses, dan ini tadi sudah disepakati dan ditandatangani," katanya dalam acara Seminar Ekosistem Gula Nasional di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

Namun menurutnya proses pembelian 100 ribu ton gula petani yang sudah menumpuk di gudang ini akan membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari untuk bisa terealisasi. Jadi gula-gula ini diperkirakan baru bisa terserap sekitar pekan depan.

"Karena dari kesepakatan pertama itu bisa berproses, tapi ada waktu mungkin sekitar satu mingguan atau lebih. Jadi dari sekitar tujuh hingga sepuluh hari. Ini yang akan kami pantau," jelas Widyastuti.

Dalam kurun waktu tersebut ia mengaku akan terus mengawal proses pembelian stok gula petani ini. Untuk itu Widyastuti turut meminta para petani tebu dan asosiasi yang menaunginya agar membantu proses penyerapan.

"Jadi nanti kami akan berkoordinasi untuk memantau perkembangannya. Tapi kami juga minta baik dari APTRI atau dari pemilik gudang untuk bisa meng-update-kan, menginformasikan atas realisasi tersebut," tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN APTRI (Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) Soemitro Samadikoen menyebut pihaknya juga sudah mendapat kabar terkait rencana penyerapan 100 ribu ton gula di hari yang sama saat Food Id

"Walaupun barangkali kemarin masih ada yang menanyakan gula saya belum dibeli. Karena memang rill dana ini mungkin belum diterima oleh petani karena melalui proses ini," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan BPI Danantara telah menyiapkan Rp 1,5 triliun untuk menyerap gula petani yang saat ini menumpuk di gudang.

Hal ini merupakan respons terhadap keluhan asosiasi petani tebu yang mengatakan sekitar 100 ribu ton gula hasil produksi tidak kunjung terserap pasar imbas impor gula berlebih pada awal tahun dan maraknya produk etanol dari luar negeri.

"Kami terima laporan adalah itu gula. Kami sudah bahas kemarin, kami sudah bahas dengan Danantara, Pak Rosan mengeluarkan atau menyediakan dana untuk membeli gula petani," ujar Amran saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (21/8/2025).

"Rencana kita keluarin pertama itu anggaran Rp 1,5 triliun, saya kira cukup," sambung Amran.

Amran mengatakan pemerintah telah menunjuk BUMN pangan yakni ID Food untuk dapat menyerap hasil gula tersebut. Meski begitu, ia belum mengungkapkan detail terkait kapan rencananya pembelian gula tersebut dilakukan.

 Asean Cup U16 Putri 2025: Indonesia Gagal Ke Final, Kalah Dari Australia

By On Agustus 28, 2025

sekilasdunia.com - Pelatih Timnas Putri Indonesia U-16, Timo Scheunemann, merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski kalah dari Australia U-16 pada pertandingan semifinal Piala AFF Putri U-16 2025.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Rabu (27/8/2025) malam WIB itu, perjuangan Timnas Putri Indonesia U-16 harus kandas setelah digilas tiga gol tanpa balas oleh Australia U-16.

Sejak babak pertama, skuad muda Garuda Pertiwi sudah tertinggal dua gol lewat aksi Abbie Puckett (23’ dan 29’). Sementara itu, pada babak kedua, kubu lawan kembali menambah keunggulan via Kaya Jugovic (59’).

Hasil ini memupus harapan anak asuh Timo Scheunemann untuk melenggang ke final Piala AFF Putri U-16 2025. Meskipun demikian, para pemain muda ini mendapatkan banyak pelajaran yang berharga.

Presiden Prabowo Ungkap Indonesia Kekurangan 70 Ribu Dokter Spesialis, Perlu Waktu 35 Tahun Terpenuhi

By On Agustus 28, 2025

sekilasdunia.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional melalui pembangunan infrastruktur rumah sakit, penambahan fakultas kedokteran, serta percepatan pencetakan tenaga medis, khususnya dokter spesialis. 

Dikutip dari presidenri.go.id, Kamis (28/08/2025) Kepala Negara mengatakan bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam ketersediaan tenaga kesehatan.

“Kita masih menghadapi kendala. Bangsa kita sangat besar. Kekurangan dokter, kekurangan spesialis, kekurangan tenaga paramedis terjadi di seluruh dunia. Kita harus menggunakan segala kemampuan kita untuk mencapai cita-cita kita, yaitu kesehatan dengan pelayanan terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Mahar Mardjono, Jakarta, pada Selasa, 26 Agustus 2025.

Presiden Prabowo juga menyebut bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar rakyat sekaligus wujud nyata demokrasi. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya tata kelola yang bersih dalam sektor kesehatan.

“Pendidikan yang terbaik dan kesehatan yang terbaik hanya bisa diwujudkan kalau tidak ada korupsi, kalau tidak ada manipulasi, kalau tidak ada kebocoran. Setiap rupiah yang membeli alat-alat terbaik di dunia harus sampai ke rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut mengungkapkan bahwa Indonesia masih kekurangan sekitar 70 ribu dokter spesialis, dengan produksi dokter spesialis hanya sekitar 2.700 per tahun. Kepala Negara menegaskan, jika kondisi ini dibiarkan, maka butuh waktu hingga 35 tahun untuk memenuhi kekurangan tersebut sehingga dibutuhkan langkah-langkah luar biasa dan tidak bisa lagi dengan pola business as usual.

“Jadi kita harus berupaya dengan langkah-langkah yang tidak bisa normatif. Mengejar pembangunan Indonesia, mengejar kesejahteraan Indonesia, tidak bisa business as usual, tidak bisa. We have to work harder, we have to do our best,” ucap Presiden.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan 500 rumah sakit berkualitas tinggi di seluruh kabupaten dalam empat tahun ke depan. Selain itu, pemerintah turut menyiapkan pembukaan 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran, termasuk spesialis dan subspesialis.

“Target saya akan ada 30 fakultas kedokteran baru insyaallah untuk mengejar tadi 70 ribu spesialis dan dokter umum kekurangannya adalah 140 ribu. Kalau tidak ya kita tunggu 35 tahun,” ungkap Presiden.

Dengan berbagai visi tersebut, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia mampu mengejar ketertinggalan di bidang kesehatan. “Di hati kita kalau kita punya niat, insyaallah kita akan mencapai itu. We have the resources, we have to manage our resources,” pungkasnya.

Kebijakan Parkir Berlangganan Resmi Dibatalkan Pemkot Medan

By On Agustus 27, 2025

 


sekilasdunia.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) membatalkan kebijakan parkir berlangganan yang menggunakan stiker. Metode parkir berlangganan ini sebelumnya diluncurkan saat Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan.

Hal ini diketahui dari unggahan Dishub Kota Medan di Instagram dikutip, Senin (25/8/2025). Dishub Medan melalui unggahannya menyebut sedang melakukan pengawasan dan penertiban pelayanan parkir.

"Dalam kegiatan pengawasan tersebut, Dishub Medan menegaskan bahwa sistem parkir berlangganan dengan barcode sudah tidak berlaku lagi di Kota Medan," tulis Dishub dalam unggahannya.

Dishub memastikan penarikan tarif parkir dilakukan secara konvensional. Masyarakat diminta untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

"Dengan demikian, tidak ada lagi penggunaan barcode sebagai tanda parkir berlangganan, dan seluruh juru parkir diarahkan untuk menerapkan pola pelayanan parkir sesuai ketentuan tersebut," sebut Dishub Kota Medan.

Dishub Medan berharap dengan pola konvensional ini dapat membuat pelayanan parkir di Kota Medan semakin baik. Selain itu, Dishub berharap agar terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, dan lancar.

Untuk diketahui, parkir berlangganan menggunakan barcode di Kota Medan diluncurkan dan diterapkan pada Juli 2024. Saat itu, Bobby Nasution masih menjabat sebagai Wali Kota Medan dan secara langsung meluncurkan program parkir berlangganan ini.

 Setelah Oktober 2025,  Anggota DPR Tak Terima Lagi Tunjangan Rumah Rp.50 Juta Per Bulan

By On Agustus 27, 2025

sekilasdunia.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, anggota DPR tidak akan menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan lagi setelah Oktober 2025. Dasco mengatakan, uang Rp 50 juta per bulan itu hanya akan mereka terima pada rentang Oktober 2024 sampai Oktober 2025. 

"Jadi, setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi," ujar Dasco, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Dasco menyampaikan, uang Rp 50 juta per bulan selama satu tahun tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama lima tahun, atau selama periode 2024-2029.

"Jadi, saya ulangi, bahwa anggota DPR itu menerima tunjangan perumahan setiap bulannya sebesar Rp 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR lima tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029," ujar dia

"Jadi, itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, jadi setahun setiap bulannya Rp 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama lima tahun," sambung Dasco. Dengan demikian, kata Dasco, jika publik melihat daftar tunjangan anggota DPR di November 2025 maka angka Rp 50 juta itu tidak akan ada lagi.

"Ya mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas. Jadi memang karena anggarannya tidak cukup untuk diberikan sekaligus, sehingga diangsur selama setahun, itu juga untuk kepentingan kontrak rumah anggota DPR selama lima tahun," imbuh Dasco.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *