HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini
KPU Sahkan Hasil Pemilu 33 Provinsi, Targetkan Rekapitulasi Nasional Selesai Hari Ini

By On Maret 18, 2024

sekilasdunia.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengesahkan suara Pemilu 2024 di 33 provinsi hingga Minggu (17/3/2024) malam pukul 23.59 WIB. 

KPU menargetkan merampungkan rekapitulasi nasional untuk lima provinsi hari ini, Senin (18/3/2024).

Terkait hal itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan masih ada lima provinsi tersisa yang perlu direkap di tingkat nasional yakni Papua Induk, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Maluku, dan Jawa Barat.

Selain itu, masih ada rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kuala Lumpur yang masih perlu dibahas dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional.

"Dan juga ada satu lagi rekapitulasi hasil PSU Kuala Lumpur yang akan kita rangkum dengan suara semua PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), 128 PPLN, dan kemudian kita tambahkan atau kita jumlahkan dengan perolehan suara di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sebagai bahan dari daerah pemilihan DKI Jakarta II," kata Hasyim, Minggu (18/3/2024)

Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional hingga Minggu (17/3/2024) pukul 23.59 IB, KPU telah mengesahkan perolehan suara pilpres pada 33 provinsi di tingkat nasional.

Ke-33 provinsi itu meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau,

Kemudian, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, dan Sulawesi Utara.

Berikutnya, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Tengah.

Dari hasil rekapitulasi sementara, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming unggul dengan jumlah 76.888.902 suara di 33 provinsi. Kemudian, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 31.118.204 suara, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 23.461.344 suara.

Perlu diketahui sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.


(ims)

Partai NasDem Somasi LSI Denny JA gegara Hasil Survei Anies di Sumut Hanya 5%

By On Oktober 09, 2023

 

sekilasdunia.com - Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPW Partai NasDem Sumatera Utara melayangkan somasi kepada LSI Denny JA. Somasi itu dilayangkan karena mereka tidak terima dengan hasil survei LSI Denny JA yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan di Sumut hanya 5%.

"Tentang elektabilitas bakal calon presiden yang disurvei khususnya di Sumatera Utara. Dimana disebutkan dalam rilis itu, Pak Ganjar memperoleh 65%, kemudian Pak Prabowo memperoleh 30%, dan Pak Anies Rasyid Baswedan hanya memperoleh 5%, maka dengan ini kami menyatakan keberatan dengan hasil survei tersebut, dan kami ingin menguji hasil survei tersebut karena kami menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan " kata Ketua DPW NasDem Sumut Iskandar di Medan, Senin (9/10/2023).

Iskandar menyebut pihaknya merasa janggal dengan data yang dirilis LSI Denny JA. Salah satunya dengan penurunan elektabilitas Anies di Sumut yang signifikan.

"Di antaranya, pada bulan Mei 2023, lembaga survei yang sama, Lembaga Survey Indonesia Denny JA juga merilis hasil survei elektabilitas bacapres. Pada saat itu Pak Anies memperoleh 32,6%. Artinya hanya dalam waktu 4 bulan, elektabilitas Pak Anies turun 28%. Artinya rata-rata hampir 7% perbulan. Dan ini belum pernah terjadi dalam sejarah survei," sebut Iskandar.

Kemudian, lanjut Iskandar, hasil survei yang memiliki angka yang bulat juga menjadi keanehan bagi mereka. Hasil itu juga menurut Iskandar tidak sesuai dengan realita yang ada di Sumut.

"Apalagi kita ketahui dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, 20 kabupaten kota adalah basis Pak Anies. Kami memprediksi di 20 kabupaten/kota Pak Anies akan menang secara mutlak," ucapnya

Terkait hasil survei itu, Iskandar menyebut pihaknya meminta agar LSI Denny JA menjelaskan terkait metodologi, jumlah dan sebaran responden, serta pendana survei tersebut.

Somasi yang dilayangkan BAHU ini dengan nomor 009/BAHU/XI/2023 tertanggal 7 Oktober 2023. Surat ini dilayangkan ke kantor LSI Denny JA di Jakarta Timur.

Untuk diketahui, hasil survei yang dipermasalahkan NasDem Sumut ini adalah yang dilakukan LSI Denny JA pada 4-12 September 2023 dengan total 1200 responden di seluruh Indonesia. Hasil survei ini yakni Prabowo Subianto unggul dipasangkan dengan cawapres mana pun.


(ims)

Ade Sandrawati Purba Bacaleg DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Dapil SUMUT 1 Medan A, Silaturahmi Dan Sosialisasi Dengan Masyarakat di DAPIL Medan 3.

By On Juli 27, 2023

sekilasdunia.com - Perhelatan Pilpres dan Pileg Tahun 2024 sudah semakin dekat, hal ini dapat dilihat dari persiapan masing masing bakal calon Pileg yang akan berlaga di pemilihan Anggota DPRD baik itu tingkat Provinsi maupun  Kabupaten/Kota.

Begitu juga dengan Dr.Ade Sandrawati Purba,SH,MH yang merupakan salah satu bakal calon legislatif untuk DPRD Sumatera Utara daerah pemilihan Sumatera Utara 1 Medan A yang meliputi 11 Kecamatan di Kota Medan, yaitu : Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Denai, Medan Area, Medan Kota dan Medan Amplas.

Bertempat di salah satu kafe tempat nongkrong favorit warga di sudut Kota Medan, Ade Sandra melakukan sosialisasi dan silaturahmi dengan warga khususnya masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Tembung dan Medan Deli.

Dihadiri puluhan masyarakat yang antusias, Dr.Ade Sandra memperkenalkan dirinya dan menjelaskan latar belakang keinginannya untuk ikut serta bertarung dalam kontestasi pemilihan legislatif tahun 2024 nanti mewakili Dapil Sumut 1 Medan A.

“Selama ini Saya selalu mendukung dan terlibat langsung membantu beberapa teman dan tokoh masyarakat dalam pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah dan bahkan dalam pemilihan Presiden, namun sama sekali tidak ikut serta bersaing sebagai peserta kontestasi dalam pemilihan tersebut. Tapi relawan dan pendukung Saya mendorong agar Saya kali ini ikut serta di dalam pemilihan legislatif  sebagai Anggota DPRD Sumatera Utara Tahun 2024-2029 ” ujar Dr.Ade Sandra yang juga sebagai pengusaha sukses sekaligus pengacara/advokat yang cukup disegani.

Ditambahkan bahwa jika dirinya dapat lolos duduk sebagai anggota DPRD Sumatera Utara akan mempermudah koordinasi masyarakat dengan pemerintah daerah sekaligus menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

“ Kalo Bu Ade sudah duduk jadi Anggota DPRD Sumut kami kan bisa  berkomunikasi langsung kepada Ibu untuk menampung keluhan dan aspirasi kami masyarakat yang dirasakan kurang maksimal selama ini “ kata Dr.Ade Sandra menirukan uneg uneg relawan dan simpatisannya.

Selain itu dirinya juga bertekad untuk mendorong dan memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan khususnya di Sumatera Utara agar mau ikut serta  kedalam kancah politik dan masuk menjadi Anggota DPRD untuk membantu masyarakat dan sekaligus berperan aktif melakukan pengawasan dan menentukan kebijakan pemerintah daerah.

“Sudah saatnya kaum perempuan maju kedepan dan Saya akan mengajak serta mendorong perempuan di Sumatera Utara untuk berani berperan aktif dalam membangun bangsa ini dalam kancah politik khususnya di daerah Sumatera Utara “ jelas Dr. Ade Sandra.

Acara yang berlangsung meriah dan santai dengan dihadiri puluhan warga masyarakat yang hadir terlihat beberapa orang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, aktifis mahasiswa dan tokoh organisasi yang semuanya antusias mendengarkan perkenalan diri dan pemaparan program dari Ade Sandra.

Dalam kesempatan itu Dr.Ade Sandra mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat dan warga yang hadir serta mohon doa restu dan dukungannya untuk menjadi Anggota DPRD Sumatera Utara Tahun 2024 nanti. Acara yang diselingi dengan hiburan itu berakhir dengan foto Bersama.

 

(ahy)

Kapolri Ingatkan Jajaran Anggotanya Menjaga Sinergitas Dengan Masyarakat, Tokoh Agama Dan TNI

By On Juni 20, 2023

sekilasdunia.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpesan kepada jajarannya untuk terus-menerus membangun sinergitas dengan TNI, masyarakat, hingga tokoh agama  untuk menjaga persatuan jelang Pemilu 2024.

Pesan ini disampaikan Listyo usai melepas distribusi 322.085 bantuan sosial atau bansos dalam rangka Hari Bhayangkara ke-77 di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri Jakarta Selatan, Senin, (19/6/2023).

Selain bansos, Polri juga melakukan kegiatan bakti sosial berupa bedah rumah, pembangunan sumber air, perbaikan tempat ibadah, serta pembangunan dan perbaikan rumah bagi anggota Polri dan masyarakat.

“Pembangunan sumber-sumber air khususnya di wilayah yang membutuhkan dan ini kita laksanakan serentak di 34 Polda, 34 Provinsi. Harapan kita kegiatan ini betul-betul bisa mendekatkan hubungan Polri dengan masyarakat, karena sebagaimana kita ketahui bahwa dengan sinergitas hubungan yang baik dengan masyarakat, tokoh agama, TNI dan seluruh stakeholder yang ada kita betul-betul bisa mengantar dan membawa institusi Polri dan juga dengan TNI untuk bisa menghadapi perhelatan tahun politik ini,” lanjut Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri tersebut juga mengingatkan anggotanya untuk tetap menjaga keberagaman dan persatuan di Indonesia siapapun pemimpinnya.

"Menjaga perdamaian, persatuan, kesatuan, menjaga keberagaman yang kita miliki sebagai kekayaan kita, kekayaan Negara Kesatuan RI yang harus terus kita kawal, kita jaga siapapun pemimpinnya nanti," katanya.

Dalam pelaksanaannya, Listyo meminta anggotanya untuk sering-sering berinteraksi dan berkontribusi membantu masyarakat di lapangan.


(ims)

GARNITA Malahayati NasDem SUMUT Berbagi Ratusan Paket Sembako di Bulan Ramadhan

By On April 18, 2023

sekilasdunia.com - DPW Garnita Malahayati NasDem Provinsi Sumatera utara membagikan 200 paket sembako kepada Pengurus DPW dan DPD, Kaum Duafa dan Anak Yatim pada bulan suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Dalam pembagian ini Ketua DPW Garnita Malahayati NasDem SUMUT, Dr. Ade Sandrawati Purba, S.H.,M.H mengatakan bahwa paket sembako ini merupakan bantuan dari DPP Garnita Malahayati Partai NasDem.

“Kami DPW GARNITA NasDem SUMUT mengucapkan terimakasih kepada Ketua Umum DPP Garnita Malahayati  Partai NasDem, Kakak Indira Chunda Thita Syahrul dan Sekretaris Umum, Kakak Joice Triatman yang sudah memberikan bantuan paket sembako ini kepada kami,” ujar Dr. Ade, Senin (17/4/2023) siang tadi, saat membagikan paket sembako.

Selain itu, Dr. Ade juga mengatakan, paket sembako yang disalurkan ini berupa beras 5 kilogram, minyak 1 Liter, gula 1 Kg, kopi dan susu. 

"Semoga bantuan ini bisa bermanfaat untuk Pengurus DPW dan DPD, Kaum Duafa dan Anak Yatim pada bulan suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah," ucapnya.

Sementara itu, seluruh Pengurus DPW dan DPD GARNITA Malahayati NasDem SUMUT yang menerima bantuan sembako mengucapkan terima kasih kepada GARNITA Malahayati NasDem SUMUT yang sudah memberikan bantuan ini kepada mereka dan menilai kegiatan ini sangat positif, serta berharap GARNITA SUMUT terus menggelar kegiatan sosial seperti ini agar masyarakat bisa merasakan bahwa GARNITA SUMUT hadir dan peduli kepada masyarakat.

"Kami berharap GARNITA Malahayati NasDem tetap konsisten dengan niat baiknya dan juga terus konsisten dalam kegiatan positif," ucapnya.

(ims)

 

 

 

 

KPK Gelar OTT Bupati Probolinggo dan Beberapa Orang Lainya

By On Agustus 30, 2021

Gedung KPK

sekilasdunia.com – KPK gelar operasi  tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (29/8/2021) dini hari.

Dari informasi yang dihimpun, Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya Hasan Aminuddin selaku Anggota DPR bersama sembilan orang lainnya diringkus oleh lembaga antirasuah.

"Sejauh ini ada sekitar 10 orang yang diamankan di antaranya kepala daerah, beberapa ASN Pemkab Probolinggo dan pihak- pihak terkait lainnya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali fikri saat dikonfirmasi, Senin (30/8/2021).

Terkait hal itu, Ali Fikri mengatakan, Tim KPK masih meminta keterangan pihak-pihak yang tertangkap, di Markas Polda Jawa Timur.

Rencananya, Pimpinan KPK akan menyampaikan informasi detail kepada publik sesudah pemeriksaan dan gelar perkara.

Berdasarkan KUHAP, aparat penegak hukum termasuk KPK punya waktu maksimal 24 jam untuk memeriksa orang yang ditangkap, dengan status saksi.

Kalau cukup bukti adanya tindak pidana korupsi, KPK bisa meningkatkan status pemeriksaan ke penyidikan, dan menetapkan pihak yang terlibat sebagai tersangka serta melakukan penahanan.

(ims)

Perdana Menteri Malaysia Umumkan Susunan Kabinet Pemerintahan Baru

By On Agustus 28, 2021

 

Ismail Sabri Yaakob mengumumkan susunan kabinetnya Jumat (27/8/2021) pagi.

sekilasdunia.com – Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, mengumumkan susunan kabinet pemerintahan baru di bawah kepemimpinannya pada Jumat (27/8/2021).

Pengumuman susunan kabinet pemerintahan Ismail Sabri disampaikan di Kantor Perdana Menteri Perdana Putra, Putrajaya, dan sudah disetujui Raja Malaysia Sultan Abdullah.

Pembentukan kabinet ini, menurut PM Ismail Sabri, adalah reformulasi yang didasari oleh situasi terkini, demi mempertahankan stabilitas dan menjunjung tinggi kepentingan “Keluarga Malaysia”.

Berikut daftar Lengkap Jajaran Menteri Kabinet Pemerintahan Ismail Sabri : 

1. Menteri Perdagangan dan Industri Internasional: Datuk Seri Azmin Ali

2. Menteri Pertahanan: Datuk  Hishammuddin Hussein

3. Menteri Keuangan: Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Aziz

4. Menteri Kerja Raya: Datuk Seri Fadilah Yusof

5. Menteri Pendidikan: Datuk Dr Mohd Radzi Md Jidin

6. Menteri di Departemen Perdana Menteri (Ekonomi): Datuk Seri Mustapa Mohamed

7. Menteri di Departemen Perdana Menteri (Hukum): Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar

8. Menteri di Departemen Perdana Menteri (Urusan Agama): Idris Ahmad

9. Menteri di Departemen Perdana Menteri (Fungsi Khusus): Datuk Dr Latiff Ahmad

10. Menteri di Departemen Perdana Menteri (Urusan Sabah dan Sarawak): Datuk Seri Maximus Johnity Ongkili

11. Menteri Transportasi: Datuk Seri Dr Wee Ka Siong

12. Menteri Lingkungan dan Air: Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man

13. Menteri Sumber Daya Manusia: Datuk Seri M. Saravanan

14. Menteri Wilayah Federal: Datuk Seri Shahidan Kassim

15. Menteri Urusan Perempuan, Keluarga, dan Komunitas: Datuk Seri Rina Harun

16. Menteri Pendidikan Tinggi: Datuk Dr Noraini Ahmad

17. Menteri Energi dan Sumber Daya Alam: Datuk Seri Takiyuddin Hassan

18. Menteri Dalam Negeri: Datuk Seri Hamzah Zainudin

19. Menteri Kesehatan: Khairy Jamaluddin

20. Menteri Pembangunan Luar Bandar (Perdesaan): Datuk Seri Mahdzir Khalid

21. Menteri Pertanian dan Industri Pangan: Datuk Seri Ronald Kiandee

22. Menteri Luar Negeri: Datuk Saifuddin Abdullah

23. Menteri Perdagangan Domestik dan Urusan Konsumen: Datuk Seri Alexander Nanta Linggi

24. Menteri Komunikasi dan Multimedia: Tan Sri Annuar Musa

25. Menteri Perumahan dan Pemerintah Daerah:  Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican

26. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi: Datuk Seri Dr Adham Baba

27. Menteri Kerja Sama dan Pembangunan Wirausaha: Tan Sri Noh Omar

28. Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas: Datuk Zuraida Kamaruddin

29. Menteri Pariwisata, Seni dan Kebudayaan: Datuk Seri Nancy Shukri

30. Menteri Persatuan Nasional: Datuk Halimah Mohamed Sadique

31. Menteri Pemuda dan Olahraga: Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu


 (ims)

Mantan Mensos Juliari Divonis 12 Tahun Penjara Korupsi Bansos

By On Agustus 23, 2021

 

Mantan Mensos Juliari Batubara

sekilasdunia.com  -   Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (23/8/2021). 

Majelis hakim menilai Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001. 

"Menyatakan terdakwa, Juliari P Batubara secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 12 tahun dan pidana denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan enam bulan " ujar Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis dalam persidangan virtual yang ditayangkan melalui akun YouTube 

Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.590.450.000 atau sekitar Rp 14,59 miliar. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama dua tahun. Hakim juga mencabut hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari selama empat tahun.  

Sebelumnya, Juliari P Batubara  itu dituntut 11 tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa KPK. Jaksa menilai Juliari terbukti menerima suap dalam pengadaan paket bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek 2020 sebesar Rp 32,48 miliar. 

(ims)

Indonesia Terima Hibah 20.102 Vial Obat Terapi Covid-19 Remdesivir dari Belanda

By On Agustus 05, 2021

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. /Dok. menkopmk.go.id/

sekilasdunia.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengonfirmasi adanya sumbangan kebutuhan obat terapi Covid-19 dari Belanda.

Adapun hibah obat terapi Covid-19 remdesivir dari Belanda itu berjumlah 20.102 vial  ini dikirim dalam dua tahap dari Amsterdam ke Tangerang. Tahap pertama dilakukan pada 31 Juli 2021 sebanyak 11.520 paket dan tahap kedua pada 2 Agustus 2021 sebanyak 8.582 paket. Masing-masing paket berisi 1 botol 100 mg remdesivir.

"Iya benar, Indonesia kedatangan obat terapi Covid 19 dari Amsterdam ke Bandara Soekarno Hatta," kata Muhadjir membenarkan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/8/2021).

Menko PMK Muhadjir Effendy sangat berterima kasih kepada pemerintah Kerajaan Belanda atas hibah tersebut, dan mengapresiasi upaya dari Kementerian Luar Negeri yang bekerja sama dengan sejumlah negara untuk pengadaan obat-obatan dan vaksin dalam rangka mempercepat penangganan pandemi Covid 19.

"Atas nama Pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas hibah ini," kata Muhadjir.

(ims)

Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Aksi Pungli dan Premanisme

By On Juni 11, 2021

sekilasdunia.com –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) perintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak preman yang melakukan aksi pungutan liar (pungli) kepada para pengemudi truk kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, melalui sambungan telepon.

Adapun intruksi tersebut saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (10/6/2021). Dalam kunjungannya itu, Jokowi sempat berdialog dengan para pengemudi truk kontainer yang kerap beraktivitas di sana.

“Pak Kapolri, saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, di NPCT 1, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman-preman. Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri,” kata Presiden Jokowi dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/6/2021).

Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas langsung menginstruksikan seluruh jajaran Polda dan Polres untuk memberantas setiap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. 

"Seluruh Polda dan Polres jajaran harus menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan. Hal itu demi menjamin keselamatan dan memberi rasa tenang kepada masyarakat," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/6/2021).

Lebih lanjut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga mengimbau masyarakat untuk dapat berperan aktif melaporkan jika ada kasus premanisme melalui hotline 110 dan akan tersedia 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dari aparat kepolisian.

(ims)

Sembako Bakal Dikenakan PPN, IKAPPI : Kami Memprotes Keras Upaya Tersebut

By On Juni 09, 2021

 

sekilasdunia.com –  Pemerintah berencana menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai obyek pajak pertambahan nilai (PPN). Hal tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam pasal 4A tersebut, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenakan PPN. Dengan kata lain, sembako akan dikenakan PPN.

Adapun kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN itu sendiri sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 99/PMK.010/2020, jenis barang kebutuhan pokok yang dimaksud, yakni  beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging,  telur, susu, buah-buahan,sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, gula konsumsi dan ikan.

Terkait hal tersebut, Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri meminta pemerintah membatalkan rencana masuknya sembako ke dalam barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN), berharap  pemerintah bisa mempertimbangkan banyak hal sebelum menggulirkan kebijakan tersebut di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

"Kami memprotes keras upaya tersebut, sebagai organisasi penghimpun pedagang pasar Indonesia. Kami akan melakukan upaya protes kepada presiden agar kementerian terkait tidak melakukan upaya yang justru menyulitkan pedagang pasar," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (9/6/2021).

 (ims)

KPK Setor Rp12,5 M ke Kas Negara, Hasil Rampasan Kasus Korupsi Eks Menpora

By On Juni 05, 2021

sekilasdunia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan hasil rampasan Rp12,5 Miliar ke Kas Negara terkait Kasus Korupsi Mantan Menpora  Imam Nahrawi, sebagai bentuk komitmen nyata pelaksanaan asset recovery dari hasil tindak pidana korupsi.

Adapun penyetoran uang rampasan itu dilakukan oleh Jaksa Eksekusi KPK Rusdi Amin dan Andry Prihandono telah melaksanakan putusan MA RI Nomor: 485 K/Pid. Sus/2021 tanggal 15 Maret 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 30/PID.SUS-TPK/2020/ PT DKI. JKT tanggal 8 Oktober 2020 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 9/Pid.Sus/ TPK/2020/PN. Jkt. Pst tanggal 29 Juni 2020.

"Adapun pelaksanaan putusan ini dengan melakukan penyetoran ke kas negara berupa uang rampasan sejumlah Rp 12,5 miliar, Penyetoran uang rampasan ke kas negara sebagai bentuk komitmen nyata pelaksanaan asset recovery dari hasil tindak pidana korupsi ," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (4/6/2021)

Perlu diketahui, Majelis Hakim telah menyatakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam perkara suap terkait dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara di tingkat kasasi. 

Imam Nahrawi juga diwajibkan membayar denda sejumlah Rp400 juta subsider enam bulan kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp19.154.203.882.

 (ims)

Presiden Joko Widodo Teken Pepres, Ada Posisi Wakil Menteri Menpan-RB

By On Juni 04, 2021

sekilasdunia.com - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) ada posisi Wakil Menteri Menpan-RB.

Dilihat sekilasdunia.com, Jumat (4/6/2021) yang diunggah di situs resmi Setneg, posisi Wakil Menteri diatur dalam pasal 2. Pasal itu menyebut Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 

"Dalam memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden," demikian bunyi pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 47 Tahun 2021

Pasal 2 ayat (3) menyebut posisi Wakil Menteri berada di bawah Menteri. Meski begitu, Wakil Menteri bertanggung jawab terhadap Menteri. 

Adapun Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri di antaranya yakni membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

"Ruang lingkup tugas Wakil Menteri membantu Menteri dalam perumusan dan atau pelaksanaan kebijakan Kemenpan-RB dan membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di lingkungan Kemenpan-RB," demikian bunyi ayat (5).

Perlu diketahui, sebelumnya Kemenpan-RB hanya dipimpin oleh seorang Menteri. Jabatan Menpan-RB saat ini diduduki oleh Tjahjo Kumolo

 (ims)

Presiden Jokowi : Indonesia Tengah Kembangkan Industri Hijau Terbesar di Dunia

By On Mei 31, 2021

sekilasdunia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia tengah mengembangkan industri hijau terbesar di dunia yang terletak di Kalimantan Utara (Kaltara). 

"Indonesia tengah mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara yang memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan," katanya pada sambutan untuk the P4G Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 Summit, melalui saluran Youtube Setpres, Senin (31/5/2021).

Presiden Jokowi memandang bahwa langkah-langkah fundamental untuk memastikan tercapainya pembangunan hijau di tataran global harus dilakukan yaitu : 

1. Mewujudkan “enabling environment” yang mendorong sinergi antara investasi dan penciptaan lapangan kerja dengan pembangunan hijau.

2. Mendorong inovasi dalam memobilisasi sumber daya pendukung bagi implementasi pertumbuhan hijau.

3. Mendorong inovasi dalam memobilisasi sumber daya pendukung bagi implementasi pertumbuhan hijau.

Adapun pembangunan kawasan hijau sejalan dengan visi RI membangun pasar karbon sebagai pemilik stok karbon terbesar dunia.

(ims)

Erick Thohir Tunjuk eks Direktur PT Garuda Indonesia Jadi Dirut PT Perikanan Nusantara

By On Mei 04, 2021

 

sekilasdunia.com – Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk eks Direktur PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Sigit Muhartono, jadi Direktur Utama (Dirut) PT Perikanan Nusantara (Persero) atau Perinus. 

Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara Nomor SK-138/MBU/04/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara.

Sebagai Dirut baru Perinus, Sigit Muhartono menghadapi sejumlah tugas penting yang salah satunya adalah memuluskan proses merger antara Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dengan PT Perinus menjelang pembentukan holding BUMN klaster pangan

Sigit Muhartono juga berjanji bahwa dirinya akan mengembalikan kejayaan Perinus sebagai BUMN perikanan nasional seperti dulu.

Seperti dikutip dari akun Linkedin pribadinya, lulusan S1 Institut Teknologi Sepuluh November dan peraih gelar Master of Business Administration dari Saint Louis University itu pernah menduduki berbagai posisi di sejumlah perusahaan seperti Director – Commercial, Finance and Business Development PT Cardig Air, dan President Director PT Central Pertiwi Bahari.

Pada April 2016, Sigit diberi kepercayaan sebagai Direktur Kargo Garuda Indonesia dan kemudian ditunjuk untuk menempati posisi Director of Commercial – International Passengers & Cargo Garuda Indonesia pada Mei 2017.

 (ims)

Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Nama Terbaru Susunan Kabinet Indonesia Maju

By On April 29, 2021

sekilasdunia.com -  Presiden Joko Widodo (Jokowi)  melantik Nadiem Makarim menjadi Mendikbud-Ristek dan Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4/2021) mulai pukul 15.00 WIB.

Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Laksana Tri Handoko menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Handoko yang sebelumnya menjabat Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Reshuffle Kabinet ini dilakukan setelah penggabungan Ristek dan Kemendikbud disetujui DPR. Selain itu, DPR menyetujui pembentukan Kementerian Investasi.

Berikut ini susunan lengkap Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 hasil dua kali reshuffle:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan - Mohammad Mahfud MD.

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian - Airlangga Hartarto

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi - Luhut Binsar Panjaitan

4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan -Muhadjir Effendy

5. Menteri Sekretaris Negara - Pratikno

6. Menteri Dalam Negeri - Tito Karnavian

7. Menteri Luar Negeri - Retno Lestari Priansari Marsudi

8. Menteri Pertahanan - Prabowo Subianto

9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Yasonna Laoly

10. Menteri Keuangan - Sri Mulyani Indrawati

11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral - Arifin Tasrif

12. Menteri Perindustrian - Agus Gumiwang Kartasasmita

13. Menteri Perdagangan - Muhammad Lutfi

14. Menteri Pertanian - Syahrul Yasin Limpo

15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Siti Nurbaya Bakar

16. Menteri Perhubungan -Budi Karya Sumadi

17. Menteri Kelautan dan Perikanan - Sakti Wahyu Trenggono

18. Menteri Ketenagakerjaan - Ida Fauziyah

19. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - Abdul Halim Iskandar

20. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Basuki Hadimuljono

21. Menteri Kesehatan - Budi Gunadi Sadikin

22. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi - Nadiem Makarim

23. Menteri Sosial - Tri Rismaharini

24. Menteri Agama - Yaqut Cholil Qoumas

25. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Sandiaga Uno

26. Menteri Komunikasi dan Informatika - Johnny Gerard Plate

27. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - Teten Masduki

28. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - I Gusti Ayu Bintang Darmawati

29. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Tjahjo Kumolo

30. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional - Suharso Monoarfa

31. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional - Sofyan Djalil

32. Menteri Badan Usaha Milik Negara - Erick Thohir

33. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal -Bahlil Lahadalia

34. Menteri Pemuda dan Olahraga - Zainudin Amali

(ims)

Gubsu Edy Rahmayadi Lantik 8 Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2020 Sumut

By On April 28, 2021

sekilasdunia.com – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi melantik delapan kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut), Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dimulai sekitar pukul 09:00 WIB di Rumah Dinas Gubernur Sumatra Utara, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Senin (26/4/2021).

Acara pelantikan tersebut disiarkan secara daring melalui Zoom Meeting dan Youtube  Info Sumut yang dikelola Diskominfo Sumut. Hal ini untuk membatasi tamu undangan karena penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Tujuh pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pasangan terpilih hasil Pilkada yang dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Radiapoh Sinaga- Zonny Waldi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun.

2. Cory Sriwaty Sebayang-Theopilus Ginting dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karo. 

3. Lakhomizaro Zebua-Sowa'a Laoli sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunung Sitoli.

4. Hilarius Duha-Firman Giawa sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan.

5. Khenoki Waruwu-Era-era Ria sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat. 

6. Amizaro Waruwu-Usman Zega dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara.

7. Vandiko Timotius Gultom-Martua Sitanggang sebagai Bupati dan Wakil Bupati Samosir.

8. Amir Hamzah sebagai Wali Kota Binjai Defenitif.

Dalam arahannya, Gubsu Edy Rahmayadi mengingatkan para kepala daerah yang dilantik agar menjauhi tiga hal yang kerap dilakukan pimpinan daerah.

“Jangan menyogok, terima suap dan bikin malu Sumut lagi. Ini yang harus kita jaga bersama, tidak bisa hanya dilakukan oleh saya, wakil gubernur, jajaran Forkopimda, tanpa kalian semua ikut menjaganya," tegasnya

 (ims)

PD II FKPPI Sumatera Utara Gelar Rapat Koordinasi dengan PC FKPPI Se Sumatera Utara dan Buka Puasa Bersama

By On April 26, 2021

 

sekilasdunia.com – PD II FKPPI Sumatera Utara gelar rapat koordinasi dengan PC FKPPI Se Sumatera Utara dan acara buka puasa bersama di Medan Club Jalan RA. Kartini, Madras Hulu, Minggu (25/4/2021).

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu indonesia raya, mengheningkan cipta dilanjutkan kata sambutan Wakik Ketua PD II FKPPI Sumatera Utara Kisharianto Pasaribu sekaligus membuka resmi acara Rapat Koordinasi PD II FKPPI Sumut dengan PC FKPPI Se Sumut.

Adapun Rakor PD dan PC FKPPI ini membahas terkait informasi Rapimpus dan implementasinya dilanjutkan membahas tentang Informasi keanggotaan dan hasil diklatkodya dan tata hubungan KB FKPPI dan organisasi pendukung.

Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumatera Utara Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Edy Rahmayadi dan Dandim 0201/BS Kolonel Inf Agus Setiandar, SIP, mewakili Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin untuk memberikan bimbingan dan arahan.

Dalam arahannya Gubernur Sumatera Utara Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Edy Rahmayadi mengatakan berharap kedepannya ada evaluasi untuk memastikan FKPPI tetap besar kedepannya.

“Evaluasi ini pastikan bahwa FKPPI ini besar, jangan FKPPI itu menjadi hilang dari peredaran karena kita tidak mampu memeliharanya,”ungkap Gubsu Edy Rahmayadi.

Selain itu, Dandim 0201/BS yang membacakan sambutan Pangdam I/BB menyebut, selaku ketua Dewan Pembina Daerah Keluarga Besar TNI (KBT) Sumatera Utara, berharap sebagai keluarga besar TNI-POLRI, FKPPI dituntut untuk dapat mendorong suksesnya pembangunan nasional, khususnya di Provinsi Sumatera Utara maupun dalam meningkatkan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat yang merupakan peran penting dalam membentengi NKRI dari upaya-upaya yang dapat memecah-belah antar elemen bangsa dan tujuan menghancurkan keutuhan bangsa dan Negara.

“Saya menghimbau agar FKPPI harus mandiri dan handal dalam memantapkan perannya di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mendukung pembangunan nasional,”ucapnya.

Dandim 0201/BS juga mengatakan bahwa hubungan FKPPI dengan Kodam I/Bukit Barisan jangan hanya terbatas sebagai mitra kerja saja, tetapi harus benar-benar jadi keluarga dan bekerja saling bahu-membahu serta menjadi agen komunikasi dan informasi tentang TNI kepada masyarakat luas.

“Sebelum mengakhiri sambutan ini saya mengharapkan komitmen FKPP untuk mempertahankan NKRI harus menjadi kesadaran yang melekat dalam dada dan sanubari seluruh warganya sebagaimana telah menjadi komitmen para pejuang bangsa para orang tua dan generasi terdahulu,"ujar Dandim mengakhiri sambutan Pangdam I/BB.

Acara ditutup dengan Pemberian tali asih kepada 150 orang Warakauri dan Buka puasa bersama dgn PC FKPPI Se Sumatera Utara dan seluruh Jajaran Pengurus PD II FKPPI SUMUT.

(ims)

Ahok Bertemu Walkot Solo Gibran Rakabuming di Loji Gandrung Solo

By On April 08, 2021

 

sekilasdunia.com - Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengunjungi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Loji Gandrung Solo, Jawa Tengah, Rabu (7/4/2021) malam.

Melalui akun Instagram resminya @gibran_rakabumming dikutip sekilasdunia.com, adapun kunjungan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dimanfaatkan untuk berdiskusi mengenai penataan kota.

“Kunjungan ini pun saya manfaatkan untuk berdiskusi mengenai penataan kota. Saya belajar berbagai hal positif dari beliau, termasuk masukan untuk memperbanyak ruang terbuka hijau.”ungkapnya

Selain itu Gibran juga mengatakan bahwa dirinya sangat antusias menyimak pembahasan mengenai leadership, Gibran juga berharap memiliki gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dan cepat dalam bertindak.

“Beliau juga banyak berbicara mengenai leadership, saya pun antusias menyimak. Cita-cita Pak @basukibtp yang sebelumnya sebagai businessman kemudian terjun ke politik masih sama, yakni ingin lebih bermanfaat untuk orang banyak.”katanya

“Dengan kesamaan tujuan ini, semoga contoh gaya kepemimpinan beliau yang tegas dan cepat bertindak dapat saya tiru dalam melayani warga Solo. Matur nuwun, Pak @basukibtp sudah berbagi pengalaman yang luar biasa.”tambahnya.

(ims)

Yasonna Laoly : Hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang Ditolak Pemerintah

By On Maret 31, 2021

 

sekilasdunia.com  -  Pemerintah menolak pendaftaran hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang yang digelar sepihak kubu Moeldoko tanggal 5 Maret 2021. KLB Partai Demokrat yang digelar kubu Moeldoko dinilai belum melengkapi sejumlah dokumen. 

Pengumuman ini disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu, (31/3/ 2021) yang didampingi oleh Menko Polhukam dan Dirjen Administrasi Hukum Umum juga menyebutkan dokumen yang belum dilengkapi antara lain Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak disertai mandat dari ketua DPD, DPC.

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).

Sebelumnya, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021 yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, membuat terjadi dualisme kepemimpinan. Karena pada waktu bersamaan masih berjalan kepengurusan Partai Demokrat dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. 

Versi Moeldoko berpedoman pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2005. Agus Yudhoyono berpedoman pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020.

 (ims)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *