Naik MRT Dan Trans Jakarta Gratis Seminggu Selama Perbaikan Kerusakan Akibat Demo

Naik MRT Dan Trans Jakarta Gratis Seminggu Selama Perbaikan Kerusakan Akibat Demo

By SEKILAS DUNIA On September 01, 2025

 

sekilasdunia.com - Halte Transjakarta hingga Stasiun MRT Jakarta rusak saat kericuhan di Jakarta semalam. Pemprov Jakarta menggratiskan layanan selama masa perbaikan yang diperkirakan memakan waktu seminggu.

"Mungkin dalam seminggu ini kita akan memberikan gratis untuk TJ dan MRT, karena memang itu harus dibenahi membutuhkan waktu satu minggu," kata Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, kepada wartawan di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

"Nah jadi selama pembenahan kita berikan gratis ke masyarakat Jakarta untuk menggunakan transportasi," tegas Rano.

Rano menyebut seluruh petugas di sejumlah dinas telah dikerahkan untuk perbaikan fasilitas umum yang rusak. "Karena Jakarta segera berbenah, pasukan oranye, pasukan semua warna kita sudah turun, udah kerja, sudah nyapu, sudah benerin," kata Rano.

Mengutip dari akun Instagram @dkijakarta, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan tarif khusus untuk Transjakarta dan MRT Jakarta selama seminggu ke depan. Layanan Transjakarta dan MRT Jakarta dikenakan Rp 1 selama tujuh hari berturut-turut, mulai tanggal 31 Agustus hingga 7 September 2025.

Menteri Agama Resmikan Masjid Raya Baitul Mukhtar Di BSD City Tangerang Selatan

Menteri Agama Resmikan Masjid Raya Baitul Mukhtar Di BSD City Tangerang Selatan

By SEKILAS DUNIA On September 01, 2025

sekilasdunia,com - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat beragama untuk menjadikan rumah ibadah sebagai tempat bersyukur sekaligus sebagai rumah kemanusiaan.

"Mari kita jadikan masjid ini tempat bersyukur, betapa besarnya rahmat Allah Swt yang diberikan kepada kita. Jadikan rumah ibadah ini sebagai rumah kemanusiaan," kata Menag Nasaruddin Umar pada acara Peresmian Masjid Raya Baitul Mukhtar di BSD City, Tangerang, Jum'at (29/8/2025).

"Jadikan juga masjid ini sebagai rumah kemasyarakatan. Saat lebaran tahun lalu, masjid kita jadikan rumah singgah bagi pemudik. Tempat berbuka puasa, dan tempat minum gratis, tanpa memandang golongan agamanya. Dan itu sejalan dengan masjid Nabi pada masanya," sambung Menag Nasaruddin Umar.

Menurut Menag Nasaruddin Umar, kehadiran sebuah rumah ibadah adalah rahmat bagi sesama. Rumah ibadah menjadi ruang untuk mendalami ajaran agama dalam memberikan ketenangan dan kedamaian bagi sesama. Ketika umat itu menyatu dengan ajaran agamanya, maka tidak akan ada konflik di tengah masyarakat.

"Mari kita menjadikan rumah ibadah sebagai rumah kemanusiaan sekaligus tempat mendapatkan pencerahan bathin," tegas Menag Nasaruddin Umar.

Peresmian Masjid Raya Baitul Mukhtar BSD City ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemukulan bedug oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Wapres X dan XII selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia, M Jusuf Kalla.

Setelah peresmian Masjid Raya Baitul Mukhtar BSD City, Menag Nasaruddin Umar berkesempatan menjadi Khatib Jumat.

Masjid Raya Baitul Mukhtar yang berada di Jalan BSD Raya Pusat, Pagedangan, Kabupaten Tangerang ini berdiri di lahan seluas 2,2 hektar. Dirancang mampu menampung hingga 7.000 jamaah sekaligus. Masjid ini juga menjadi pusat syiar Islam dan simbol kebersamaan masyarakat, sekaligus destinasi religi baru di wilayah Tangerang.

Masjid ini mengusung konsep arsitektur modern dengan sentuhan khas Islami, lengkap dengan kubah besar, menara menjulang, dan area pelataran luas yang nyaman bagi para pengunjung dan jamaah.

Partai Nasdem Non Aktifkan Sahroni Dan Nafa Urbach Dari Anggota DPR

Partai Nasdem Non Aktifkan Sahroni Dan Nafa Urbach Dari Anggota DPR

By SEKILAS DUNIA On September 01, 2025

sekilasdunia.com - Partai NasDem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR per Senin, 1 September 2025. Kebijakan ini diambil Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyikapi dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.

"DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem," ujar Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi Taslim saat membacakan surat keputusan DPP Partai NasDem, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.

Hermawi mengatakan sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem. Sebab, perjuangan Partai NasDem merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang bertumpu pada tujuan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, kata Hermawi, dalam perjalanannya mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat, khususnya Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dia menegaskan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem.

"Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir akhir ini, Partai NasDem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga Negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya," ujar Hermawi.

Partai Amanat Nasional Non Aktifkan Eko Patrio Dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR

Partai Amanat Nasional Non Aktifkan Eko Patrio Dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR

By SEKILAS DUNIA On September 01, 2025

sekilasdunia.com - Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari DPR RI. 

"Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).

Viva Yoga Mauladi mengatakan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di tanah air selama beberapa hari terakhir. Viva meminta masyarakat tetap bersikap tenang menghadapi gejolak sosial politik selama beberapa hari terakhir. Pihaknya juga meminta masyarakat percaya bahwa pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bisa menyelesaikan polemik.

"Mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan," ujar Viva.

Sebelumnya, Eko yang juga menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN ini sempat menuai kontroversi karena mengunggah video parodi menanggapi kritikan terhadap anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025. Melalui akun TikTok pribadinya @ekopatriosuper, Eko Patrio mengunggah sebuah video parodi yang menampilkan dirinya sedang berakting menjadi DJ yang menyetel musik dengan sound horeg. 

Tindakan itu Eko lakukan untuk membalas kritik publik atas sejumlah anggota dewan yang berjoget setelah Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, sementara situasi masyarakat sedang sulit. "Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja," tulis Eko. Termasuk anggota dewan yang berjoget itu adalah Uya Kuya.

Belakangan ia menyampaikan permintaan maaf. Meski demikian, perbuatan mereka dinilai berkontribusi pada eskalasi kemarahan publik yang mengkritik kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Masyarakat menggelar unjuk rasa memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI pada 25 Agustus lalu. Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek online (Ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.

Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol. Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya. Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.

Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar. Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).

Presiden Prabowo Kumpulkan Ketua Umum Partai Di Istana, Pimpinan DPR Akan Cabut Tunjangan Anggota DPR Dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri

Presiden Prabowo Kumpulkan Ketua Umum Partai Di Istana, Pimpinan DPR Akan Cabut Tunjangan Anggota DPR Dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri

By SEKILAS DUNIA On September 01, 2025

sekilasdunia.com - Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik di Istana. Prabowo mengatakan telah menerima laporan dari para ketum partai terkait gejolak yang terjadi di masyarakat.

"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung mulai hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," kata Prabowo di Istana, Minggu (31/8/2025).

Prabowo mengatakan pihaknya juga telah menerima laporan dari pimpinan DPR. Mereka menyatakan akan mencabut kebijakan tunjangan untuk anggota DPR.

"Kemudian, para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," tutur Prabowo

Golkar Non Aktifkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir Sebagai Anggota DPR

Golkar Non Aktifkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir Sebagai Anggota DPR

By SEKILAS DUNIA On September 01, 2025

sekilasdunia.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengumumkan Adies Kadir dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI. Sarmuji menyebut keputusan ini dalam rangka pendisiplinan dan etika sebagai anggota dewan.

"Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).

Sarmuji menyebut aspirasi masyarakat akan selalu didengar oleh pihaknya. Ia menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah pihak dalam demonstrasi yang terjadi belakangan ini.

"Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai GOLKAR menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ujar Sarmuji.

"DPP Partai GOLKAR menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi," tambahnya.

Adies Kadir merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Namanya santer dibicarakan oleh publik menindaklanjuti pembahasan tunjangan DPR RI beberapa waktu ini.

Adies sempat menyampaikan komponen tunjangan DPR RI mengalami kenaikan. Di antaranya, tunjangan beras naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp 7 juta dari Rp 4-5 juta.

"Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu," kata Adies Selasa (19/8).

Kendati demikian, Adies langsung menganulir pernyataan di hari berikutnya. Ia menegaskan tak ada kenaikan tunjangan beras maupun tunjangan bensin bagi anggota DPR RI.

"Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan," kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Menhan: Presiden Perintahkan Panglima Dan 3 Kepala Staf TNI Tertibkan Sumber Daya Alam Dipakai Tidak Sesuai UU

Menhan: Presiden Perintahkan Panglima Dan 3 Kepala Staf TNI Tertibkan Sumber Daya Alam Dipakai Tidak Sesuai UU

By SEKILAS DUNIA On September 01, 2025

sekilasdunia.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet hari ini di Istana Negara, Jakarta terkait pengamanan atas terjadinya tindakan anarkis di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga membahas soal pengamanan sumber daya alam (SDA) yang dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan 3 kepala staf TNI.

Arahan Prabowo ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Dia mengatakan pengamanan SDA ini dilakukan agar pemanfaatannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

"Panglima TNI akan dibantu oleh para Kepala Staf Angkatan, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, untuk terus memelihara keamanan di wilayah nasional serta melakukan upaya-upaya pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam yang mungkin dipergunakan tidak sesuai ketentuan undang-undang," kata Menhan usai sidang kabinet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditugaskan akan terus bekerja sama dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam penegakan hukum secara cepat terhadap semua pelanggaran.

"Bapak Presiden akan selalu beserta rakyat, selalu bersama-sama rakyat dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat bersama dukungan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kita," ujar Menhan.

"Mari kita teruskan persatuan dan kesatuan nasional untuk bersama-sama berjuang meningkatkan kebangkitan ekonomi kita dengan stabilitas nasional yang kita wujudkan bersama-sama," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menggelar pertemuan bersama para pimpinan MPR, DPR, DPD, dan seluruh pimpinan partai politik yang memiliki kursi di DPR. Prabowo menjamin pemerintah mendengarkan aspirasi murni dari rakyat.

"Dalam beberapa hari ini, saya Presiden Republik Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (31/8/2025).

Prabowo menegaskan aparat yang bersalah telah diproses oleh Polri. Dia mengatakan telah meminta Polri melaksanakan proses penegakan hukum secara terbuka.

"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan, ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik," ucapnya.