HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

 Kementerian Hukum Sahkan Pengurus DPP PDI 2025-2030

By On September 13, 2025

sekilasdunia.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030. Penyerahan dokumen SK dihadiri oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan jajaran pengurus.

Penyerahan dua surat keputusan kepada jajaran pengurus PDIP berlangsung di kantor Kemenkum, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Menter Hukum SUpratman Andi Agtas hadir langsung didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo.

Sementara itu, Hasto didampingi sejumlah pengurus DPP, yaitu Andreas Hugo Pareira, Komarudin Watubun, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Dolfie OFP, dan Sri Rahayu.

Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan peristiwa tersebut. Dia membenarkan ada dua SK yang diberikan oleh Menkum Supratman.

"Tadi, Pak Menteri Hukum menyerahkan dua SK, yaitu Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-1.AH.11.03 Tahun 2025, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-13.AH.11.02 Tahun 2025, tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2025-2030, kepada, pertama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan kedua, kepada Direktur Utama Percetakan Negara Repubik Indonesia," urai Pareira.

Pareira menjelaskan, sekitar dua minggu yang lalu, DPP mendaftar secara online ke Ditjen AHU dan kelengkapan berkas secara hard copy pun diserahkan oleh notaris yang ditunjuk PDIP kepada Ditjen AHU. Ia menambahkan, akhir pekan lalu, Dirjen AHU mengabarkan berkas sudah diproses dan SK sudah ada sehingga hari ini DPP PDIP menerima secara fisik SK pengesahan pengurusan DPP PDIP.

"Pak Sekjen menyampaikan salam dari Ibu Ketua Umum kepada Pak Menteri yang mewakili pemerintah dan Pak Sekjen mewakili Ibu Ketua Umum menerima SK didampingi sejumlah pengurus. Pak Sekjen mengucapkan terima kasih atas pengesahan SK pengurus yang relatif dalam waktu singkat. Beliau mengapresiasi sistem online di Kemenkum sehingga mempercepat proses pengesahan," lanjut Pareira.

"Pak Menteri menyampaikan salam kembali ke Ibu Megawati. Pak Menteri juga menyebutkan kementerian berupaya memberi pelayanan secara cepat dan mudah dengan sistem online," ucap Pareira.

Ia menyebutkan, dengan penyerahan dua SK dari Menkum, kepengurusan DPP PDIP 2025-2029 sah. "Dengan diserahkannya SK Menteri Hukum tadi, kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030 pun secara hukum sah," imbuh Pareira.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan kepengurusan periode 2025-2030 pada Kongres VI PDIP di Bali awal Agustus lalu.

Berikut ini struktur lengkap pengurus DPP PDIP 2025-2030:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025-2030

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdulla

3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat

6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

7. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly

10. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

11. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno

13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan: Abdullah Azwar Anas

14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto

16. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning

17. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris

18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Andreas Eddy Susetyo

20. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: MY Esti Wijayanti

22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Zuhairi Misrawi

23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Muhammad Prananda Prabowo

24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati

25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga

27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Talapessy

28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Hugo Pareira

29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mercy Barends

30. Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto

31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal: Dolfie OFP

32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan: Utut Adianto

33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu

34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan: Yoseph Aryo Adhi Dharmo

36. Bendahara Umum: Olly Dondokambey

37. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

 Menkeu Purbaya Akan Alihkan Dana Rp.200 T Dari BI Ke Perbankan

By On September 12, 2025

sekilasdunia.com - Pemerintah akan menarik dana yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun dan dialihkan kepada perbankan. Langkah ini ditempuh untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Keputusan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menjelaskan, dana tersebut merupakan kas negara. Pemindahan dana ke perbankan bukan dalam bentuk pinjaman melainkan tambahan likuiditas agar bisa menggenjot penyaluran kredit.

"Itu jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjaman ke bank dan lain-lain. Ini seperti anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai, saya ambil," jelasnya.

Meski demikian, Purbaya mengingatkan agar bank tidak menggunakan dana tersebut untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) ataupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Jadi uangnya betul-betul ada sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan," tegas Purbaya.

Banjir likuiditas, diyakini Purbaya tidak akan membuat inflasi melonjak. Ekonomi Indonesia masih di bawah potensinya yang diperkirakan sebesar 6,5% sehingga dengan realisasi sekarang artinya masih ada ruang untuk ekonomi tumbuh lebih tinggi.

"Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di 5%, masih jauh dari inflasi," imbuhnya.

 Kepala BGN Beberkan Makan Bergizi Gratis Habiskan Anggaran Rp.1,2 Triliun Per Hari Mulai Januari 2026

By On September 12, 2025

sekilasdunia.com - Pemerintah bersiap mengeksekusi salah satu program termahal dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia, Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan mulai Januari 2026, program MBG diproyeksikan menyedot anggaran senilai Rp 1,2 triliun per hari untuk memberi makan bergizi kepada 82,9 juta anak di seluruh penjuru negeri.

"Insya Allah tahun depan kita akan mulai dari Januari dengan 82,9 juta (anak) dan Badan Gizi Nasional akan spending Rp 1,2 triliun per hari," ujar Dadan, Selasa (9/9/2025). Ia menggambarkan besarnya angka tersebut dengan perbandingan yang mencolok. Di mana dana MBG per hari sama dengan setengah anggaran tahunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

"Nah ini sama dengan setengah anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan satu tahun ya. Jadi dua hari BGN sama dengan satu tahun (Anggaran) Perencanaan Pembangunan Nasional, memang Menteri PPN sangat penting tapi untuk anggaran mohon maaf pak,” paparnya.

Hingga kini, realisasi anggaran MBG masih jauh dari target. Dari total anggaran 2025 sebesar Rp 71 triliun, baru Rp 13 triliun yang terserap. Meski begitu, infrastruktur pelaksanaan terus berkembang.

Tercatat ada 7.475 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum yang aktif melayani lebih dari 25 juta orang. "Jadi kita sudah hampir bisa melayani 1 penduduk seluruh benua Australia atau empat negara Skandinavia," kata Dadan, menggambarkan skala penerima manfaat yang telah tercapai.

Tak hanya mengandalkan APBN, program ini juga melibatkan partisipasi mitra. Menurutnya, sudah ada 29.000 SPPG yang mendaftar. Biaya pembangunan setiap unit diperkirakan mencapai Rp 2 triliun, namun ditanggung oleh mitra MBG, bukan BGN. Dadan memastikan adanya dampak ekonomi yang ditimbulkan. Pasalnya satu unit SPPG mampu menyerap tenaga kerja langsung hingga 50 orang. Selain itu, keberadaan SPPG membutuhkan 15 pemasok bahan baku seperti beras, sayuran, lauk, maupun logistik. 

Para pemasok ini pun tidak bisa bekerja sendiri, mereka memerlukan pekerja tambahan mulai dari buruh, sopir, hingga tenaga gudang. Artinya, dari satu SPPG saja, ada rantai ekonomi yang bergerak luas dan menciptakan multiplier effect bagi masyarakat sekitar. 

"Jadi ini bukan uang pemerintah, ini uang masyarakat. Selain itu juga dampak ekonominya luar biasa karena satu SPPG mempekerjakan 50 orang, satu SPPG membutuhkan 15 supplier dan setiap supplier pasti membutuhkan SDM pendukungnya," ucapnya.

Demonstrasi Dan Kerusuhan Di Nepal, 22 Orang Tewas Termasuk Istri Mantan Perdana Menteri

By On September 12, 2025

 


sekilasdunia.com - Aksi damai di Nepal berubah menjadi ricuh pada Senin (8/9/2025) ketika massa mencoba menerobos barikade kawat berduri di sekitar kompleks parlemen Kathmandu.

Ya, polisi merespons dengan gas air mata, meriam air, peluru karet, bahkan diduga peluru tajam.

“Polisi menembak tanpa pandang bulu,” kata seorang pengunjuk rasa kepada Reuters.

Bahkan Reuters melaporkan, massa yang sebagian besar pelajar sekolah dan mahasiswa melempari polisi anti huru-hara dengan benda-benda, bahkan membakar ambulans serta pos polisi.

Banyak video yang beredar juga memperlihatkan rumah pribadi Perdana Menteri KP Sharma Oli dirusak dan dibakar oleh demonstran.

Dr Mohan Regmi, Direktur Eksekutif Rumah Sakit Layanan Sipil di Kathmandu, menyebut sedikitnya 22 orang meninggal dunia akibat bentrokan itu, Selasa (9/9/2025). 

“Setidaknya 22 orang tewas,” ujarnya.

Lalu, data dari Kementerian Kesehatan Nepal mencatat lebih dari 400 orang luka-luka, termasuk lebih dari 100 anggota pasukan keamanan.

Aksi kekerasan akibat ricuh yang meluas tersebut, tentu memaksa bandara internasional di Kathmandu ditutup.

“Operasional bandara terdampak karena situasi kota yang memburuk,” kata juru bicara Otoritas Penerbangan Sipil Nepal, Gyanendra Bhul.

Demo Nepal mengirimkan gelombang protes yang semakin besar membuat Perdana Menteri KP Sharma Oli akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya pada Selasa (9/9/2025).

Bahkan terdapat surat pengunduran diri yang diunggah ajudannya di media sosial, Oli menyebut langkah itu diambil karena situasi luar biasa di negara ini.

Tak hanya itu, Presiden Nepal, Ram Chandra Poudel pada hari yang sama meminta generasi muda menghentikan aksi kekerasan.

Ia juga sempat mengajak mereka untuk mencari jalan keluar lewat musyawarah dengan para massa aksi.

“Dalam demokrasi, tuntutan yang diajukan oleh warga negara dapat diselesaikan melalui perundingan dan dialog, termasuk melalui partisipasi perwakilan Generasi Z,” kata Poudel dalam pernyataan resmi.

Akan tetapi, tak lama setelah Oli mengundurkan diri, Poudel pun memilih langkah serupa. Ia menyatakan mundur dari jabatan Presiden hanya beberapa jam setelah pengunduran diri sang perdana menteri.

Menteri Dalam Negeri Nepal, Ramesh Lekhak, lebih dulu meletakkan jabatan pada Senin, disusul menteri pertanian, air, dan kesehatan sehari kemudian.

Kemudian Gagan Thapa, Sekretaris Jenderal Kongres Nepal, menegaskan partainya tidak bisa berdiam diri.

“Kongres Nepal tidak boleh, dan tidak bisa, tetap menjadi saksi dan mitra dalam situasi ini, bahkan untuk satu hari pun. Kongres Nepal harus segera mundur dari pemerintahan. Saya akan berupaya agar keputusan ini diambil dalam rapat partai,” ujarnya.

Lalu, kantor Hak Asasi Manusia PBB menyatakan terkejut atas jumlah korban tewas, dan mendesak adanya penyelidikan yang transparan.

Ada pula Amnesty International juga menilai penggunaan peluru tajam terhadap demonstran tidak bersenjata sebagai pelanggaran serius hukum internasional.

Tak hanya itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengimbau warganya di Nepal agar tetap berada di tempat tinggal masing-masing dan menunda perjalanan.

Kemudian, Nepal negara dengan populasi sekitar 30 juta jiwa, dikenal memiliki dinamika politik yang tidak stabil.

Bhakna sejak menghapus sistem monarki pada 2008, hal tersebut terjadi setelah perang saudara selama satu dekade. Nepal pada saat ini telah mengalami berkali-kali pergantian pemerintahan.

Kemudian, Analis kebijakan publik Universitas Kathmandu, Binay Mishra, mengatakan bahwa setelah pengunduran diri Oli, presiden akan memanggil parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.

Berkibarnya Bendera One Piece pertama kali mencuat sebagai simbol perlawanan di Indonesia, beberapa pekan sebelum HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.

Pada saat itu, bendera Jolly Roger Luffy berkibar di atas truk, pintu toko, bahkan berdampingan dengan bendera Merah Putih

Tentu saja fenomena tersebut sempat menuai perhatian pejabat.

Bahkan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bahkan menyebut pengibaran bendera One Piece sebagai “gerakan sistematis” yang bisa mengancam persatuan nasional.

Pasalnya dalam dunia fiksi One Piece, bendera bajak laut Topi Jerami adalah simbol hidup bebas di lautan, mengejar mimpi tanpa tunduk pada aturan dunia.

Filosofi tersebut juga yang membuatnya dekat dengan hati anak muda di kawasan Benua Asia, termasuk Indonesia.

 Seskab Teddy Ungkap Strategi Pemerintah Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

By On September 12, 2025

sekilasdunia.com - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan strategi pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas yang berdampak langsung pada pembukaan jutaan lapangan kerja baru. Hal ini disampaikan Teddy saat membagikan hasil rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (9/9/2025)

"Pertama, kehadiran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap tenaga kerja setidaknya sekitar 400.000 orang, dengan asumsi setiap koperasi akan memperkerjakan minimal lima tenaga kerja baru," kata Teddy.

Menurut Teddy, program replanting perkebunan rakyat seluas 870.000 hektar diperkirakan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun mendatang.

Selain itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) juga menjadi fokus. Proyek tersebut ditargetkan berdiri 100 desa dengan penyerapan tenaga kerja 7.000 orang pada tahun ini.

Sementara, modernisasi 1.000 kapal nelayan diperkirakan menambah hampir 600.000 lapangan kerja baru. “Masih ada beberapa program lainnya,” kata Teddy.

Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dalam rapat terbatas tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Kepala Negara menginstruksikan agar seluruh program dipercepat tanpa terhambat alasan birokrasi. Fokus utama pemerintah mencakup optimalisasi lahan pertanian yang telah berproduksi, pembangunan lahan baru untuk sawah di sejumlah daerah seperti Wanam di Papua, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah, serta peningkatan ketersediaan protein melalui pembangunan tambak seluas 20.000 hektar.

Selain sektor pangan, percepatan juga diarahkan pada program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan berkembang pesat dalam waktu dekat. Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

 Panglima TNI Tunjuk Kolonel Cpl.Andrie Pitriko Mulia Jabat Kepala BIN Daerah Aceh

By On September 12, 2025

sekilasdunia.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk Kolonel Cpl. Andrie Pitriko Mulia menjadi Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Aceh. Dia menggantikan posisi Brigjen TNI R Andi Roediprijatna Wiradikoesoema yang ditarik ke Pati Mabesad.

"Langkah ini merupakan proses regenerasi kepemimpinan yang berkesinambungan, sekaligus bentuk adaptasi strategis TNI untuk memastikan kesiapsiagaan pertahanan nasional tetap terjaga," ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, dalam pernyataan resminya di Mabes TNI Cilangkap Selasa, 9 September 2025.

Keputusan penggantian Kabinda Aceh itu tertera dalam Keputusan Panglima TNI No. Kep/1133/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025. 

Kolonel Cpl. Andrie Pitriko Mulia sebelumnya menjabat Kasubdit Ren Gar Pd Dir Rendalgiatops Dep Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN

 Hasil CFA International Tournament 2025: Timnas Futsal Indonesia Ke Final Sikat Korsel 3-0

By On September 10, 2025

sekilasdunia.com - Timnas Futsal Indonesia menang telak 3-0 atas Timnas Futsal Korea Selatan dalam laga semifinal CFA International Tournament 2025. Duel itu berlangsung di Shijiazhuang College Sports Venue, Shijiazhuang, China, Selasa (9/9/2025) sore WIB.

Timnas Futsal Indonesia tampil cukup agresif melawan Korea Selatan. Hal itu ditandai mereka langsung melancarkan gelombang serangan ke pertahanan lawan.

Timnas Futsal Indonesia mampu membuka keunggulan atas Korea Selatan. Gol tersebut dicatatkan oleh Muhammad Fajrian pada menit ke-8.

Sampai akhir babak kedua tidak ada tambahan gol lagi dalam laga tersebut. Sementara waktu, Timnas Futsal Indonesia unggul 1-0 atas tim lawan.

Timnas Futsal Indonesia mampu mencetak gol cepat pada awal babak kedua ke gawang lawan. Kali ini gol tersebut dicatatkan oleh M. Faturrahman pada menit ke-21.

Korea Selatan bukan tanpa perlawanan begitu saja. Mereka pun berusaha menggempur pertahanan Timnas Futsal Indonesia, tetapi belum membuahkan hasil.

Korea Selatan semakin terpuruk dalam laga tersebut. Kali ini Timnas Futsal Indonesia mencetak gol ketiga yang dicatatkan oleh Andres Dwi menjelang akhir laga.

Timnas Futsal Indonesia berhasil meraih kemenangan dalam laga tersebut. Kepastian itu setelah mereka mempertahankan keunggulan 3-0 atas Korea Selatan.

Dengan hasil itu, Timnas Futsal Indonesia melaju ke final CFA International Tournament 2025. Mereka akan menunggu pemenang antara Timnas Futsal Denmark vs Timnas Futsal Myanmar.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *