sekilasdunia.com - Pemerintah mengungkapkan alasan tidak menetapkan status banjir di sejumlah wilayah di Sumatera sebagai bencana nasional. Menurutnya, sejauh ini penanganan yang diberikan sudah bertaraf nasional. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno dalam konferensi pers di Posko Terpadu TNI, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).
"Penanganannya sudah nasional," kata Pratikno, Rabu.
Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan seluruh kementerian/lembaga, termasuk TNI/Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk mengerahkan sumber dayanya semaksimal mungkin dalam menangani bencana di Sumatera.
"Jadi sekali lagi, penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional," beber dia.
Ia mengungkapkan, hal itu terjadi lantaran Kepala Negara menginstruksikan situasi bencana sebagai prioritas nasional. Dana dan logistik tersedia secara penuh dengan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP).
Prabowo menginstruksikan agar seluruh lembaga ekstra responsif dan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Di sisi lain, ia menyampaikan, pemerintah akan terus waspada dan siap siaga mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengingatkan potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat, hingga akhir tahun 2025. Termasuk di wilayah banjir bandang saat ini, serta Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua.
"Dan kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin," tandasnya.
Sebagai informasi, Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang terisolir pasca banjir menerjang Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Hampir seluruh jalur utama di Provinsi Aceh terputus total, termasuk perbatasan Sumatra–Aceh Tamiang, Gayo Lues–Aceh Tamiang, Bireuen–Takengon, serta Bener Meriah–Bireuen. Begitu pula sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
« Prev Post
Next Post »