.jpg)
sekilasdunia.com - Viral belakangan seorang alumnus program beasiswa luar negeri Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membanggakan anaknya yang mendapat paspor Inggris dan meremehkan status sebagai WNI. Ironisnya, tak sedikit duit negara, yang artinya merupakan uang rakyat Indonesia, dipakai untuk membiayai program beasiswa yang memungkinkannya ke luar negeri.
Salah satu sumber dana utama untuk badan noneselon di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu adalah Dana Abadi Pendidikan (DAP). Uang di DAP didapat dari hasil investasi dari dana abadi yang dikelola oleh LPDP, yang berasal dari alokasi APBN dan penerimaan pajak selama bertahun-tahun.
Pada akhir 2025 lalu, Pelaksana Tugas (Plt) Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto menyampaikan sejak 2010 hingga 30 September 2025, angka saldo dana abadi mencapai Rp 154,11 triliun.
Jumlah itu meliputi Dana Abadi Pendidikan (DAP) sebesar Rp 126,12 triliun, Dana Abadi Penelitian (DAPL) sebesar Rp 12,99 triliun, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) yakni Rp 10 triliun, serta Dana Abadi Kebudayaan (DAKB) sebesar Rp 5 triliun.
Angka saldo dana abadi LPDP hingga periode tersebut sama dengan jumlah pada sepanjang 2025, yakni Rp 154,11 triliun, dengan perincian yang sama persis pula. Tren saldo dana abadi LPDP cenderung mengalami tren peningkatan. Pada 2023, angkanya Rp 139,11 triliun, naik dibandingkan 2022 sebesar Rp 119,11 triliun, 2021 (Rp 99,11 triliun), 2020 (Rp 70,11 triliun).
Karena maraknya peminat beasiswa ini, dalam dua tahun terakhir, LPDP mencatatkan defisit. Yakni pada 2024, jumlah pendapatan LPDP ialah Rp 10,95 triliun dan belanja sebesar Rp 11,86 triliun. Adapun pada 2023, angka pendapatan dan belanja LPDP masing-masing Rp 9,33 triliun dan Rp 9,85 triliun.
Tahun-tahun sebelumnya, realisasi pendapatan dan belanja LPDP tercatat surplus. Tahun 2022, pendapatannya tercatat Rp 6,39 triliun dan belanja Rp 4,93 triliun. Di 2021, pendapatan Rp 4,51 triliun dan belanja Rp 3,08 triliun, dan di 2020 pendapatannya Rp 3,92 triliun dan belanja Rp 2,02 triliun.
Di 2020, 2021, 2022, biasanya pendapatannya lebih tinggi, mulai 2023 2024 belanja lebih tinggi. Dan tahun ini kita kemungkinan akan belanja lebih tinggi, sehingga saya mungkin bisa sampaikan tahun ini khusus dana abadi pendidikan atau DAP kemungkinan kita akan mengalami defisit tetapi masih bisa ditutup dengan tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Sudarto dalam acara Media Gathering bertajuk ‘Kupas Tuntas APBN 2026’ di Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/10/2025).
Sudarto menjelaskan, alasan kondisi defisit terjadi pada dua tahun belakangan. Yakni karena jumlah penerima LPDP lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Tahun 2023 2024 kita mengejar ketertinggalan angka partisipasi pendidikan tinggi, maka waktu itu pemerintah menerima jumlah awardee yang besar dari sebelumnya. Pada 2023 ada 9.000-an, terus 2024 ada 8.000-an, sehingga tahun ini karena yang masih on going banyak, kita menerima yang baru itu jumlahnya lebih sedikit (4.000). Mungkin tahun ini dan tahun depan, mudah-mudahan 2027 kita kembali normal lagi,” jelasnya.
Diketahui, pemerintah menetapkan jumlah penerima LPDP pada 2025 dan 2026 masing-masing ialah sebanyak 4.000 orang. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan pada 2024 sebanyak 8.592 orang dan 2023 sebanyak 9.358 orang.
Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto melaporkan tahun lalu, untuk komposisi portofolio investasi hingga 30 Juni 2025, sebesar Rp 112 triliun atau 70,01 persen dalam obligasi negara, deposito Rp 37,07 triliun atau 23,2 persen, obligasi korporasi Rp 7,74 triliun atau 4,84 persen, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp 2,97 triliun atau 1,86 persen.
Sepanjang 2013-2025, DAP sudah memberikan beasiswa kepada 55.492 orang dengan rincian tingkat magister (S2) 40.284 orang, S3 sebanyak 11.829 pelajar, dan dokter spesialis 3.379 orang.
Adapun penerima beasiswa on-going hingga 30 Juni 2025 sebanyak 34.373 dengan rincian 18.630 orang dari LPDB, 8.674 orang dari Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) dan Kemdiktisaintek (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi), serta 7.069 orang dari Kemenag.
Dalam kategori penerima beasiswa kolaborasi Kemendikdasmen dan Kemdiktisaintek tahun 2021-2025, ada 24.967 orang untuk tingkat S1 hingga S3, dan 548.911 orang program nongelar.
Presiden Prabowo Subianto juga sempat meminta agar sebagian uang pengganti kerugian negara dari tindak pidana korupsi sebesar Rp 13 triliun yang baru saja diserahkan oleh Kejaksaan Agung, dapat dialokasikan ke beasiswa LPDP.
"Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP, mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan ya," kata Presiden Prabowo dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kala itu menyatakan siap menambah dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP sebesar Rp13 triliun sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Hanya saja, kata Purbaya, tambahan anggaran itu tak bisa disuntikkan pada tahun 2025 ini. “Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang nggak bisa,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin malam.
Sebelumnya, LPDP akhirnya angkat suara soal polemik alumninya yang viral karena ‘berhasil’ mendapatkan paspor asing untuk anaknya. Selain menilai ucapan itu tak pantas, LPDP juga akan memanggil suaminya yang diduga tak memenuhi kewajiban sebagai penerima program.
Viral di media sosial, seorang perempuan pemilik akun Instagram @sasetyaningtyas membuat konten video tengah membuka paket berisi surat dari Home Office Inggris. Surat itu berisi paspor Inggris untuk anak pemilik akun tersebut yang baru jadi.
"Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku, kita buka ya," kata dia di awal video.
Perkataan selanjutnya yang kemudian membakar warganet di Tanah Air. "I know the world seems unfair tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan, kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu," ujarnya.
Saat polemik kian panas, LPDP mengeluarkan pernyataan di akun resmi mereka. “LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni, Saudari DS. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa,” begitu bunyi pernyataan LPDP yang dilansir pada Jumat.
LPDP menerangkan bahwa seluruh penerima program dan alumni LPDP memiliki kewajiban untuk melaksanakan masa pengabdian berkontribusi di Indonesia selama dua kali masa studi plus satu tahun. “Dalam kasus Saudari DS yang menempuh studi selama dua tahun, kewajiban kontribusi tersebut adalah lima tahun. Saudari DS telah menyelesaikan studi S2 dan dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017, serta telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan,” tulis pengelola akun LPDP.
Degan itu, LPDP mengatakan tidak lagi memiliki perikatan hukum dengan yang bersangkutan. “Meskipun demikian, LPDP akan tetap berupaya melakukan komunikasi dengan Saudari DS untuk mengimbau agar yang bersangkutan dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, memperhatikan sensitivitas publik, serta memahamkan kembali penerima beasiswa LPDP mempunyai kewajiban kebangsaan untuk mengabdi pada negeri,” tulis LPDP.
Selain itu, LPDP juga menyatakan bahwa suami dari pemilik akun yang viral itu diduga merupakan alumni LPDP. “Terkait suami Saudari DS, Saudara AP, yang juga menjadi perhatian publik dan merupakan alumnus LPDP, yang bersangkutan diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menamatkan studi,” tulis LPDP.
Lembaga itu menyatakan bakal melakukan pendalaman internal terkait dugaan tersebut. LPDP akan melakukan pemanggilan kepada sang suami untuk meminta klarifikasi. “Serta akan melakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa apabila terbukti bahwa kewajiban berkontribusi di Indonesia belum dipenuhi,” bunyi pernyataan itu.
Sejauh ini, pemilik akun @sasetyaningtyas telah meminta maaf setelah menjadi sorotan warganet. "Kalimat itu lahir dari rasa kecewa, lelah, dan frustasi pribadi terkait berbagai kondisi yang dialami sebagai warga negara.”
« Prev Post
Next Post »