HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini
Menteri Imipas Agus Andrianto Gelar Hari Bhakti Imigrasi Secara Sederhana

By On Februari 02, 2025

 


sekilasdunia.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memutuskan menggelar puncak peringatan hari jadi imigrasi Indonesia ke-75 pada Jumat (31/1/2025) dalam bentuk yang lebih sederhana dan bersahaja.


Perayaan yang bertema Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi tersebut digelar dengan pemotongan tumpeng, doa bersama, serta video conference dengan perwakilan petugas di daerah.


"Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata untuk mendukung efisiensi anggaran negara," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.


"Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat, sejalan dengan arahan Bapak Presiden," lanjutnya.


Penyederhanaan bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga hingga wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI yang dibatasi hingga 15 orang peserta agar efisien dan fokus pada esensi.


Selain itu, perayaan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ini juga diisi dengan pembahasan distribusi bantuan sosial bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dan corporate social responsibility (CSR) untuk UKM.


Distribusi tersebut dilakukan dalam dua tahap, 310 paket didistribusi pada 31 Januari 2025 di PLBN Jagoi Babang, dan 1.800 paket akan selesai didistribusi sebelum 7 Januari 2025 ke desa-desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Siding dan Jagoi.


"Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kita untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Kami percaya, efisiensi dan kebersahajaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini," ujar Agus


Sebelumnya, perayaan HBI ke-75 ini juga menggelar serangkaian acara sepanjang Januari 2025, mulai dari layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di semua satuan kerja imigrasi se-Indonesia, serta Immigration Run, layanan 1.075 paspor dan Festival Imigrasi yang


(ims)

Pemerintah Tunda Lagi Pemindahan ASN ke IKN

By On Februari 01, 2025

 


sekilasdunia.com - Pemerintah resmi menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Januari 2025. 

Keputusan ini disampaikan dalam surat resmi yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 24 Januari 2025.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, penundaan pemindahan ASN ke IKN terjadi karena dua faktor utama. Adapun dalam surat tersebut tidak disebutkan sampai kapan penundaan dilakukan.

Dalam surat tersebut, dijelaskan dua pertimbangan penundaan ASN ke IKN. Pertama, penataan organisasi dan tata kerja di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) masih dalam tahap konsolidasi internal.

Kedua, pembangunan gedung perkantoran serta unit hunian ASN di IKN masih mengalami penyesuaian hingga akhir 2024 akibat perubahan jumlah kementerian dan lembaga yang akan berkantor di ibu kota baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami diberitahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan. Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian," demikian tertulis dalam surat bernomor B/380/M.SM.01.00/2025 yang ditandatangani Menteri PANRB Rini Widyantini.

Penundaan ini merupakan hasil koordinasi antara Kementerian PANRB dengan Otorita IKN. Sebelumnya, melalui surat edaran tertanggal 18 Oktober 2024, pemerintah telah menetapkan bahwa pemindahan ASN akan dimulai pada Januari 2025. Namun, dengan adanya hambatan dalam kesiapan organisasi dan infrastruktur, rencana tersebut belum dapat direalisasikan.

Surat pemberitahuan penundaan ini dikirimkan kepada 41 kementerian dan lembaga. Termasuk kementerian koordinator, kementerian teknis, serta beberapa lembaga negara.

Saat ditemui awak media, Diana mengaku belum bisa memastikan apakah penundaan ini terkait langsung dengan pemotongan anggaran.

"Itu coba kita lihat dulu ya, kita kan sedang melakukan exercise, takut untuk menjawab ini karena tadi kan masih belum ini ya, kalau dipotongnya iya, tapi untuk pemindahannya mungkin dengan Menteri PANRB ya, jangan kita, bukan kita," kata Diana di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jumat (31/1).

Diana menjelaskan, pemerintah memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum hingga 80 persen atau sekitar Rp 81 triliun dari total anggaran sekitar Rp 110 triliun. Pemangkasan ini mempengaruhi berbagai program, namun tidak menyentuh belanja pegawai dan proyek yang didanai melalui pinjaman luar negeri (PHLN), hibah luar negeri (HLN), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Saat ditanya mengenai kesiapan tempat tinggal bagi ASN di IKN, Wamen PU memastikan bahwa fasilitas sudah siap digunakan. "Oh sudah, kalau apartemennya, rumah susunnya itu sudah siap, berarti kan tinggal pindahnya ke sana, dengan Menteri PANRB ya," jelasnya.

Mendagri Tito Umumkan Pelantikan Kepala Daerah Serentak Batal Digelar Pada 6 Pebruari

By On Februari 01, 2025


sekilasdunia.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 batal digelar pada Kamis, 6 Februari 2025. Tito menyebut pelantikan diundur karena merespons Mahkamah Konstitusi (MK) yang memajukan jadwal putusan sela (dismissal) sengketa pilkada menjadi tanggal 4-5 Februari.

"Mengenai tanggalnya (pelantikan), kita akan sampaikan nanti lagi setelah kami koordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Mahkamah Konstitusi, baru kita nanti pengin tahu ketegasan berapa lama," kata Tito dalam konferensi pers pada Jumat (31/1/2025).

MK sendiri dijadwalkan membacakan putusan sela untuk 310 perkara sengketa Pilkada 2024. Putusan sela ini akan memilah perkara sengketa yang dihentikan atau dilanjutkan.

Tito mengaku belum tahu jumlah tambahan kepala daerah yang bisa dilantik sesuai putusan sela. Mendagri juga belum bisa memastikan tanggal berapa pelantikan serentak kepala daerah akan digelar.

Tito menyampaikan, pihaknya mesti menunggu hasil putusan sela untuk menentukan tanggal pelantikan. Setelah hasil putusan sela didapat, tanggal pelantikan akan ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kalau dihitung sejak tanggal 5 putusan (MK), artinya kira-kira (pelantikan) tanggal 17, 18, 19, 20 (Februari). Nah ini yang nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden, karena jadwal dan tata cara pelantikan diatur dengan peraturan presiden," kata Tito.

Awalnya, pemerintah berencana melantik kepala daerah yang tidak bersengketa secara serentak pada tanggal 6 Februari 2025. Sedangkan kepala daerah yang bersengketa baru akan dilantik setelah putusan MK.

Akan tetapi, majunya jadwal putusan MK membuat pemerintah mempertimbangkan pelantikan kepala daerah non-sengketa digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela.

Menhan Indonesia Dan Menhan Prancis Bahas Rencana Kerjasama Pertahanan, Pendidikan Dan Modernisasi Alutsista TNI

By On Februari 01, 2025

 


sekilasdunia.com - Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pertemuan dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Sébastien Lecornu di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, pada Jumat, (31/01/2025).

Juru bicara Kementerian Pertahanan Frega Wenas mengatakan, pertemuan itu membahas sejumlah peluang kerja sama di bidang pertahanan. Salah satunya, kedua negara berencana menyelenggarakan latihan bersama dan pertukaran personel.

"Kedua belah pihak menyampaikan harapan agar jumlah personel yang dikirim untuk mengikuti pelatihan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk pendidikan tetapi juga untuk mengikuti program pelatihan," kata Frega di Gedung Kemenhan, Jumat (31/1/2025).

Kedua menteri pertahanan itu juga sepakat bahwa mereka dapat bekerja sama dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Pembahasan juga menyinggung kerja sama di bidang peralatan militer termasuk transfer teknologi.

"Kerja sama produksi peralatan militer ini berpotensi memberikan manfaat transfer teknologi dan menciptakan lapangan kerja," kata dia.

Dia mengatakan, Menhan Prancis juga berkomitmen mendukung modernisasi dengan membagikan informasi demi kemajuan teknologi. Informasi teknologi itu seperti drone dan teknologi modern lainnya.

Selain itu, Sjafrie dan Lecornu juga membahas rencana pengadaan alutsista berupa pesawat tempur dan kapal selam Scorpene.

"Ini (pengadaan kapal selam Scorpene) akan dituntaskan dan tentunya ini juga menjadi sebuah kebutuhan karena kita sebagai negara kepulauan terletak di antara dua lautan besar," kata dia.

(ims)

Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Sebut Sekolah Swasta Juga Dilibatkan Dalam Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ini

By On Januari 31, 2025

sekilasdunia.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) turut melibatkan sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan menggantikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 2025 ini.

Pelibatan ini dilakukan agar lebih banyak anak Indonesia yang bisa mendapatkan kesempatan merasakan pendidikan yang layak, yang disebabkan oleh berbagai hal seperti ketiadaan kursi maupun sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggal.

"Bisa kemudian (para siswa mendaftar) ke sekolah yang lain, termasuk ke sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah tertentu," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Mendikdasmen mengatakan pelibatan sekolah swasta ini juga diperkuat dengan upaya peningkatan transparansi data dan daya tampung masing-masing sekolah negeri.

Abdul Mu'ti menyebutkan upaya peningkatan transparansi data juga dilakukan dengan keterbukaan peringkat dan akreditasi sekolah-sekolah negeri di berbagai daerah di Indonesia.

Ia menyebutkan langkah ini juga telah disetujui Presiden RI Prabowo Subianto untuk selanjutnya bisa segera diimplementasikan.

Maka dari itu, lanjut dia, pihaknya menggandeng sejumlah kementerian/lembaga dalam rangka menyukseskan upaya ini di seluruh Indonesia. Salah satunya lewat pertemuan dengan Kemendagri pada Jumat pagi ini.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu Staf Ahli Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kemendikdasmen Biyanto membeberkan rencana skema pelibatan sekolah swasta dalam sistem penerimaan siswa di tahun ajaran baru mendatang.

Biyanto menjelaskan sekolah swasta akan dilibatkan sebagai penambahan kapasitas kursi sekolah demi mengatasi keterbatasan kursi sekolah negeri.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan biaya yang muncul bagi murid yang bersekolah di swasta itu akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

Kendati demikian, Ia memastikan Kemendikdasmen akan memprioritaskan para murid baru untuk tertampung di sekolah negeri sebelum ke swasta. Di sisi lain, Biyanto menjelaskan akan terdapat sejumlah perubahan sistem afirmasi dalam PPDB baru yang akan segera diumumkan.

Beberapa di antaranya, peningkatan kuota afirmasi untuk murid disabilitas hingga murid yang berasal dari golongan keluarga miskin. Ia juga menyebut sistem penerimaan murid berdasarkan zonasi juga akan diubah dalam rencana sistem PPDB baru.


(ims)

Pelatih India U20 Akui Semua Gol Indonesia Kesalahan Kami Dan Timnya Kurang Persiapan

By On Januari 31, 2025

sekilasdunia.com - Pelatih timnas India U-20 Biby Thomas Muttath kecewa usai kekalahan 0-4 dari Timnas Indonesia U-20 pada laga terakhir Mandiri U-20 Challenge Series 2025 di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (30/1/2025).

Timnas India U-20 kembali jadi lumbung gol lawan di Mandiri Challenge Series. Setelah dikalahkan Suriah 1-6 dan dibantai Yordania 0-5, India kembali menelan kekalahan telak dari Indonesia 0-4.

Biby mengatakan persiapan yang minim jelang tampil di Mandiri Challenge Series menjadi alasan utama timnya kesulitan di tiga laga. Selain itu, Biby menyesali gol-gol yang diciptakan Timnas Indonesia U-20 berawal dari kesalahan pemainnya.

Gol pertama yang dicetak Indonesia melalui tendangan bebas Toni Firmansyah berawal dari kesalahan pemain India di luar kotak penalti. Gol kedua Indonesia yang dicetak Muhammad Ragil juga berawal dari kesalahan umpan kiper India.

Gol ketiga dan keempat tercipta karena Ragil dan Iqbal Gwijangge dengan bebas tidak terkawal di dalam kotak penalti India.

Meski menjadi bulan-bulanan lawan di tiga pertandinga, Biby tetap meyakini timnas India U-20 di Mandiri U-20 Challenge Series akan membantu meningkatkan performa para pemain.

Hal yang sama diungkap pemain timnas India U-20, Levis Zangminlun, yang menganggap laga melawan Indonesia menjadi pengalaman berharga bagi dia dan rekan-rekannya.

"Sayangnya, kami tidak bisa menang melawan Indonesia. Tapi kami bermain dengan baik, dan semoga di masa depan kami bisa tampil lebih baik lagi," ujarnya.

Usai tampil di Mandiri Challenge Series, Timnas Indonesia U-20 akan bersiap tampil di Piala Asia U-20 2025 yang berlangsung di China, 12 Februari-1 Maret mendatang. Indonesia tergabung di Grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman

Alasan Perampingan Birokrasi Dan Hemat Anggaran, Trump Janji PNS AS Resign Dengan Imbalan Pesangon 8 Kali Gaji

By On Januari 31, 2025

sekilasdunia.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membujuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negaranya agar bersedia resign atau mengundurkan diri dengan imbalan kompensasi pesangon menggiurkan.

Pesangon yang ditawarkan Donald Trump ke PNS AS sebanyak 8 kali gaji atau gaji hingga September 2025 untuk setiap PNS AS yang bersedia menandatangani perjanjian resign.

Sebuah memo yang dikirim pemerintahan Trump berjanji akan memberikan pesangon bagi PNS yang setuju mundur dengan menuliskan kata 'resign' di badan email.

"Tenaga kerja Federal (PNS) harus yang terbaik dari yang bisa ditawarkan Amerika. Kami akan menuntut keunggulan di setiap level," bunyi penggalan memo tersebut, dikutip dari Channel News Asia.

Setelah memo dibagikan, pemerintah AS akan memulai proses pensiun dini pada  pegawai Federal AS yang telah menandatangani perjanjian itu per 3 Februari sampai 6 Februari 2025 mendatang.

Setidaknya sekitar 5 persen hingga 10 persen PNS tertarik dengan tawaran Trump untuk melakukan resign massal. Namun tidak semua PNS dapat mendaftar program resign massal ini.


PNS AS di sektor keamanan nasional, imigrasi, dan layanan pos tidak diperkenankan mengikuti program resign massal ini.

Trump menjelaskan, program pensiun dini direncanakan sebagai bentuk perampingan birokrasi, dengan harapan bahwa pengurangan jumlah pegawai dapat meningkatkan kualitas layanan publik.


Selain itu cara ini dapat membantu Gedung Putih menghemat anggaran pemerintah hingga 100 miliar dolar AS atau setara Rp1.622 triliun, melansir BBC International.

Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan penghematan anggaran, tampaknya juga bertujuan untuk mendorong lebih banyak pegawai untuk kembali bekerja dari kantor. 


Mengingat selama beberapa tahun terakhir, banyak pegawai Federal yang bekerja di rumah sebagai bagian dari kebijakan pandemi COVID-19.

Namun di era pemerintahan baru, Trump ingin mengakhiri kebijakan tersebut dan mendorong para PNS untuk kembali bekerja di kantor seperti sebelum pandemi.

Meski sejumlah PNS AS menyambut baik usulan baru Trump, namun langkah tersebut dikecam keras oleh kepala serikat pekerja Federasi Pegawai Pemerintah Amerika (AFGE).

Dalam keterangan resminya AFGE memperingatkan bahwa proses "pembersihan" ini akan memiliki "konsekuensi yang sangat besar yang akan menyebabkan kekacauan bagi warga Amerika yang bergantung pada pemerintah federal AS.

Komentar serupa juga dilontarkan Senator Demokrat Tim Kaine, yang mempertanyakan kewenangan Trump untuk membuat kesepakatan semacam itu.

"Jika Anda menerima tawaran itu dan mengundurkan diri, dia akan mengabaikan Anda seperti dia mengabaikan kontraktor. Dia tidak punya kewenangan untuk melakukan ini. Jangan tertipu oleh orang ini,” kata Kaine.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *