BKN Ungkap 1967 CPNS Tahun 2024 Mundur Alasan Penempatan Jauh Dan Gaji Kecil

By On April 24, 2025

sekilasdunia.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan ada 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 memutuskan mundur karena alasan penempatan jauh sampai gaji kecil.

"Ada 1.967 (CPNS 2024) yang mengundurkan diri," kata Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Zudan menjelaskan calon abdi negara itu mundur imbas adanya skema optimalisasi yang dilakukan pemerintah. CPNS itu semula tak lolos di pilihannya, lalu menjadi diterima di daerah lain karena formasi tersebut tidak ada pendaftar.

Ia mencontohkan ada CPNS dosen yang tidak diterima di Sosiologi Universitas Negeri Jember (Unej). Namun, ada formasi serupa dibuka di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nol pelamar.

"Maka, dua orang nilai terbaik secara sistem (dari CPNS dosen Sosiologi Unej) dikirim ke Universitas Nusa Cendana. Menjadi lulus (CPNS) karena formasi di Universitas Nusa Cendana kosong," tuturnya.

Zudan mengatakan tidak hanya CPNS dosen yang mundur. Total, ada lima instansi atau calon abdi negara dari 5 kementerian/lembaga (K/L) yang paling banyak mengundurkan diri.

Pertama, 640 orang di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kedua, 575 CPNS Kementerian Kesehatan. Ketiga, 154 orang dari instansi Kementerian Komunikasi.

Keempat, ada 131 pelamar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang memutuskan mundur. Lalu, yang kelima ada sebanyak 121 orang mundur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sedangkan alasan mundurnya CPNS tersebut terbagi ke dalam 12 poin. Paling banyak adalah 1.285 orang memilih mundur karena unit penempatannya jauh dari domisili.

"Memang benar, bagian terbesar bahwa karena jaraknya jauh. Kebijakan optimalisasi adalah pada satu instansi, karena Kemendikti Saintek itu kampusnya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, maka kendala terbesar adalah jauh dari domisili. Tapi sebenarnya bisa diterima dulu, lima tahun kemudian pindah, itu bisa diatur oleh kementeriannya," jelasnya.


"Kemudian, tidak ada izin keluarga, karena kesehatan orang tua, dianggap mengundurkan diri karena usulan instansi, kemudian sedang S2 atau S3 di tempat lain. Kemudian, terkendala kondisi kesehatan, merasa salah memilih formasi, dan yang terakhir merasa penghasilannya kalau nanti jadi PNS itu sedikit," tandasnya.


Zudan menegaskan kebijakan optimalisasi CPNS dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini berhasil menyerap 16.167 orang. Jika tidak, belasan ribu formasi tersebut bakal kosong dan menimbulkan pemborosan biaya.


Di lain sisi, Zudan menegaskan pemerintah tidak menjatuhkan sanksi bagi CPNS yang mundur karena optimalisasi tersebut. Ia menyebut ini adalah pilihan pelamar.


"Kalau untuk yang optimalisasi, bagi yang mengundurkan diri tidak ada sanksi apa-apa. Karena ini sifatnya pilihan, kalau mau diambil ya silakan, tidak diambil juga tidak apa-apa. Ini adalah niat baik dari negara agar tidak ada kekosongan formasi," tegas Zudan selepas acara.


Berikut 12 alasan CPNS 2024 mundur:


1. Penempatan terlalu jauh dari domisili (1.285 orang)

2. Terkendala izin keluarga (320 orang)

3. Terkendala kondisi kesehatan orang tua (156 orang)

4. Dianggap mengundurkan diri oleh usulan instansi (92 orang)

5. Sedang/akan melanjutkan pendidikan (44 orang)

6. Terkendala kondisi kesehatan pribadi (21 orang)

7. Terikat kontrak dengan institusi/penyedia kerja lain (13 orang)

8. Salah memilih formasi unit penempatan (11 orang)

9. Terkendala kondisi kesehatan pasangan (8 orang)

10. Tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sampai batas waktu (8 orang)

11. Merasa tidak berhak atas kelulusan (6 orang)

12. Penghasilan tidak sesuai ekspektasi (3 orang)

Basuki Sebut Blokir Anggaran IKN Dibuka, Pembangunan Istana Wapres Dan Jalan Tol Dilanjut

By On April 24, 2025

sekilasdunia.com - Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sempat diblokir kini telah dibuka kembali. Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Basuki mengatakan pihaknya telah bertemu dengan para penyedia jasa dan Kementerian PU pada 15 April lalu. Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan anggaran untuk pembangunan di IKN di kementeriannya tak lagi diblokir.


"Alhamdulillah kemarin pada tanggal 15 April ini, kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU dan beberapa Dirjen-Dirjennya, bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya. Ada sekitar sepuluh sekian triliun untuk PU," kata Basuki dalam acara Kerja Sama IKN-Diaspora Network Global yang disiarkan secara daring, Rabu (23/4/2025).


Basuki mengatakan, pembangunan IKN telah memasuki tahap kedua yang ditargetkan selesai pada 2028. Pada tahap ini, pembangunan IKN dilakukan oleh tiga institusi, termasuk Kementerian PU.


Dengan dibuka blokir anggaran tersebut, Basuki menjelaskan, Kementerian PU bisa melanjutkan proyek-proyek di IKN yang masih berjalan, seperti infrastruktur tol, Istana Wakil Presiden, masjid, hingga jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).


"Pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2022, 2023, 2024 yang belum selesai, tetap dilaksanakan oleh Kementerian, baik oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk pekerjaan-pekerjaan infrastruktur jalan tol, Istana Wapres, masjid, kemudian air limbah, kemudian ada beberapa jalan yang ada di dalam kawasan KIPP, itu tetap dilaksanakan oleh Kementerian PU," terang Basuki.


Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan kabar terbaru tentang anggaran kementeriannya untuk alokasi pembangunan di IKN yang sempat terblokir. Diperkirakan, jumlah anggaran tersebut ada di kisaran Rp 14 triliun.


Dody mengatakan, saat ini blokir anggaran tersebut telah rampung. Sebelumnya, anggaran diblokir hanya karena masalah politik anggaran yang belum selesai di awal masa pemerintahan.


"Ada masalah politik anggaran yang belum selesai saja. Kita dengan DPR, kita dengan Kementerian Keuangan. Nggak ada, nggak jadi diblok," kata Dody, di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

Bupati Indramayu Kena Sanksi Magang Seminggu Sekali Dalam 3 Bulan Di Kemendagri

By On April 24, 2025

sekilasdunia.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi magang selama tiga bulan kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim, karena lalai tidak mengajukan izin saat liburan ke luar negeri. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Lucky Hakim diwajibkan magang sehari dalam seminggu selama tiga bulan di Kemendagri.

"Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu tiga bulan dan paling tidak satu hari dalam seminggu Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri," kata Bima Arya dalam konferensi pers di Kantor Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025). Oleh karena itu, Bima meminta agar Lucky Hakim bisa mengatur waktu magangnya sehingga sanksi bisa dijalankan dengan baik.

Menurut Bima Arya, sanksi itu diberikan setelah Inspektorat Kemendagri melakukan pemeriksaan Lucky Hakim dan sembilan saksi dalam pelanggaran ke luar negeri tanpa izin.

Mantan Wali Kota Bogor ini mengatakan, Kemendagri menyimpulkan Lucky Hakim tidak memahami aturan kewajiban izin jika bepergian ke luar negeri. "(Hasil pemeriksaan) yang kedua tidak ditemukan adanya penggunaan dari APBD untuk keseluruhan perjalanan dari Bupati Indramayu," ujar Bima Arya. Atas dasar temuan itu, Lucky Hakim disanksi magang sehari dalam seminggu selama tiga bulan agar mendapatkan pemahaman yang komperhensif terkait tata kelola politik pemerintahan.

Kemudian, Bima Arya mengumumkan bahwa saksi magang itu harus dilakukan Lucky Hakim mulai Senin (28/4/2025) pekan depan. "Di hari pertama minggu depan, artinya hari Senin atau awal minggu depan sudah berlaku," kata Bima Arya. Untuk itu, dia kembali mengingatkan Lucky Hakim agar bisa mengatur waktu sehingga menjalankan sanksi magang di Kemendagri satu minggu sekali di hari kerja.

Lebih lanjut, Bima Arya menyebut, sanksi magang diberikan bukan tanpa alasan. Diharapkan melalui magang di Kemendagri, Lucky Hakim mendapat ilmu tentang tata kelola politik pemerintahan. 

"Pak Bupati Indramayu diminta untuk membagi tugas-tugas pokoknya sebagai kepala daerah dengan pendalaman tentang tata kelola politik pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri," ujar Bima Arya.

 "Bupati diminta untuk hadir langsung ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di keseluruhan komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri." katanya lagi.

Namun, Bima Arya tidak menjelaskan secara rinci mengenai tugas dan tanggung jawab Lucky Hakim selama magang di Kemendagri.

“Jadi, Pak Bupati ini walaupun katakanlah kehilangan waktu sekian hari selama tadi hampir tiga bulan, tetapi waktu-waktu ini kan bukan waktu berjalan-jalan, waktu yang dialokasikan ini bukan waktu hilang percuma, waktu ini berharga sekali untuk bekal beliau menjalankan tugas negara dan menggunakan uang rakyat agar kembali ke rakyat," ujarnya.

Bima Arya kemudian hanya menyarankan agar Lucky Hakim pulang-pergi (PP) dari Jakarta ke Indramayu dengan menggunakan transportasi umum.

Menurut dia, penggunaan transportasi umum bisa lebih efisien dan sesuai dengan semangat penghematan anggaran yang sedang dilakukan pemerintah. "Sudah ada alokasi anggaran dari kepala daerah untuk menjalankan tugas-tugasnya. Silakan Pak Bupati bisa mengatur sehemat mungkin, seefisien mungkin," kata Bima Arya.

Namun, Bima Arya mengatakan, hal tersebut hanya saran. Sebab, pilihan penghematan anggaran diberikan kepada Lucky Hakim dengan mengedepankan prinsip efisiensi.


Diberitakan sebelumnya, sanksi tersebut berawal dari Bupati Indramayu Lucky Hakim melancong ke Jepang saat libur Lebaran 2025 atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kepergian ini dilakukan di tengah adanya surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri saat libur Lebaran.


Larangan ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat lantaran pemerintah daerah diminta fokus mengurus berbagai hal terkait dengan perayaan Lebaran 2025.

Puluhan Siswa SMA Di Cianjur Dibawa Ke Rumah Sakit Akibat Keracunan Makanan Usai Santap MBG

By On April 22, 2025

 



sekilasdunia.com - Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Cianjur alami keracunan massal dengan keluhan pusing, mual, dan muntah, usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) Senin (21/4/2025).


Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Cianjur Frida Laila Yahya di Cianjur Senin, mengatakan baru mendapat laporan sekitar 21 siswa yang mengalami keracunan massal usai menyantap MBG yang disajikan dan sudah mendapat perawatan medis.


"Baru 21 orang yang dilaporkan dibawa ke rumah sakit, sehingga kami masih melakukan pendataan karena seluruh siswa menyantap hidangan MBG pada hari ini, informasinya seluruh siswa MAN Cianjur sekitar 800," katanya


Dia menjelaskan sebagian besar siswa yang mengeluhkan pusing, mual, dan muntah, menjalani perawatan di rumah, sehingga pihaknya akan melengkapi data total siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap MBG yang disajikan.


Pihaknya segera mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium di Bandung, guna mengetahui penyebab pasti keracunan massal yang menimpa puluhan siswa MAN I Cianjur itu, termasuk mendatangi dapur yang memproduksi MBG.


"Kami akan mengambil sampel makanan atau sisa makanan guna memastikan penyebab keracunan yang menimpa puluhan siswa MAN I Cianjur," katanya.


Kepala Sekolah MAN I Cianjur Erma Sopiah mengatakan total siswa yang mendapat perawatan di RSUD Cianjur dan RS Bhayangkara sekitar 21 orang, namun pihaknya masih melakukan pendataan karena sebagian besar siswa menjalani perawatan di rumah dan puskesmas.


Bahkan pihaknya hingga Senin malam, masih melakukan pendataan berapa total siswa yang mengalami keracunan dari 800 orang yang menyantap hidangan MBG pada pukul 12.00 WIB, namun tercatat yang sempat mengeluhkan pusing, mual, dan muntah, sempat menjalani perawatan di sekolah.


"Menjelang petang sekitar sembilan siswa mengeluhkan pusing, mual, dan muntah, menjalani perawatan di Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebelum akhirnya dijemput orang tua, hingga Senin malam sekitar 21 orang mendapat penanganan medis di dua rumah sakit," katanya.


Sementara siswa yang mengalami keracunan M Raihan (16) menjalani perawatan di rumah,mengatakan sempat mencium bau tidak sedap dari daging ayam suwir yang menjadi salah satu menu dalam paket MBG yang dihidangkan.

Sembilan Produk Makanan Mengandung Babi Temuan BPOM-BPJPH Ditarik Dari Pasaran, Tujuh Diantaranya Bersertifikat Halal

By On April 22, 2025

 


sekilasdunia.com - Sebanyak sembilan produk makanan olahan ditemukan mengandung unsur babi, tujuh di antaranya telah memiliki sertifikat halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melayangkan surat panggilan kepada para produsen dan distributor untuk penarikan produk.

BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru saja merilis daftar produk makanan olahan yang ditemukan mengandung unsur babi (porcine). Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan temuan ini berdasarkan uji sampel secara acak yang dilakukan BPOM dan kemudian ditindaklanjuti dan dibuktikan oleh BPJPH.


"Pembuktian ini telah dilakukan melalui pengujian di laboratorium BPOM dan BPJPH," kata Ahmad Haikal Hasan di Gedung BPJPH, Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (21/4/2025).


Dalam temuan ini didapati sembilan produk mengandung unsur babi yang dibuktikan melalui pengujian laboratorium untuk parameter uji DNA dan/atau peptida spesifik porcine.


9 Produk Terdeteksi Mengandung Unsur Babi

Merujuk Lampiran Siaran Pers Nomor 242/KB.HALAL/HM.1/04/2025 Tanggal 21 April 2025 yang dibagikan melalui laman resmi BPJPH, berikut daftar produk pangan olahan yang mengandung unsur babi (porcine). Tujuh di antaranya telah memiliki sertifikat halal, sementara dua produk memang tidak bersertifikasi halal.


1. Corniche Fluffy Jelly produk asal Filipina, memiliki sertifikat halal

2. Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy produk asal Filipina, memiliki sertifikat halal

3. ChompChomp Car Mallow (bentuk mobil) produk asal China, memiliki sertifikat halal

4. ChompChomp Flower Mallow (bentuk bunga) produk asal China, memiliki sertifikat halal

5. ChompChomp Marshmallow Bentuk Tabung (Mini Marshmallow) produk asal China, memiliki sertifikat halal

6. Hakiki Gelatin, memiliki sertifikat halal

7. Larbee - TYL Marshmallow Isi Selai Vanila produksi China, memiliki sertifikat halal

8. AAA Marshmallow Rasa Jeruk produk asal China, tanpa sertifikat halal

9. SWEETIME Marshmallow Rasa Coklat produk asal China, tanpa sertifikat halal

Kepala BPJPH yang akrab disapa Babe Haikal itu menjelaskan perusahaan yang memproduksi ataupun sebagai distributor harus bertanggung jawab atas temuan ini. Sanksi tegas pun dilayangkan.


Hal pertama yang dilakukan BPJPH adalah melayangkan surat kepada pihak terkait, kemudian pihak perusahaan diwajibkan menarik seluruh produk dari pasaran.


"Pelaku usaha harus menarik produk dari peredaran berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan PP nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan," jelas Babe Haikal.


Tak hanya itu, BPJPH juga sudah berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud.


Babe Haikal juga menjelaskan pihak perusahaan dari sembilan produk ini bersikap kooperatif sehingga prosesnya hanya sampai pada pengiriman surat. Menurut keterangannya, produk sudah mulai ditarik dari pasaran.


"Karena satu minggu setelah kami berikan surat dan kami undang semuanya (perusahaan produk) sudah memberikan respon jadi artinya surat peringatan kedua ketiga kemudian ke pidana itu tidak lagi dilanjutkan karena sikap kooperatif," lanjutnya.


Babe Haikal menegaskan, langkah ini dilakukan demi untuk melindungi segenap bangsa.


"Artinya apabila masih ada produk-produk tersebut, masyarakat sudah tahu bahwa ini jangan dikonsumsi karena mengandung unsur porcine yaitu yang berasal dari babi," sambungnya.


Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Elin Herlina mengatakan akan terus melakukan sejumlah langkah untuk mengawasi dan menjamin kehalalan produk. Pihaknya mengimbau masyarakat teliti sebelum membeli.


"Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan Cek KLIK: Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kadaluarsa sebelum membeli Obat dan Makanan. Informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ingin memastikan kehalalan bahan bakunya menurut sumber bahan bakunya ini juga penting," jelas Elin.


Masyarakat juga diimbau agar semakin teliti dalam memilih dan mengkonsumsi makanan serta produk obat-obatan. Babe Haikal menegaskan bahwa di Indonesia produk nonhalal boleh dipasarkan dan diperjualbelikan asalkan mencantumkan informasi yang jelas.

Presiden Prabowo Perintahkan Menteri PKP Maruarar Bereskan Kasus Proyek Meikarta Yang Rugikan Masyarakat

By On April 22, 2025

 


sekilasdunia.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara untuk membereskan kasus proyek kompleks apartemen Meikarta.

Ini diungkap Ara saat menerima puluhan pembeli apartemen yang merasa ditipu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang di bawah naungan Lippo Group. 

Sang menteri mengaku sudah melaporkan kasus ini kepada Presiden Prabowo dalam lawatannya ke Qatar beberapa waktu lalu.

"Saksinya ada Pak Ketua Satgas (Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo), namanya Pak Hashim. Pak Presiden (Prabowo) sudah minta (kasus Meikarta) dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan," ungkapnya di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

"Karena presiden kita adalah presiden yang sangat menjunjung hak-hak rakyat, kebenaran, dan keadilan, tetapi kita mencari solusi yang terbaik," tegas Ara.

Maruarar Sirait mengklaim Kementerian PKP sudah menjalin komunikasi dengan CEO Lippo Group James Riady. Ia menyebut bos dari grup pengembang Meikarta itu sudah bersedia duduk bersama mencari solusi terbaik.

Ara menegaskan bakal memanggil James Riady dan jajaran petinggi Lippo Group ke kantornya pada Rabu (23/4) mendatang. Oleh karena itu, anak buah Prabowo tersebut meminta para korban mengonsolidasikan data yang ada agar pertemuan nanti berlangsung efektif.

Ia mengaku pihaknya juga melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sampai Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam kasus ini. Ia ingin penanganannya bisa sekaligus dan berjalan efektif.

Di lain sisi, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pihaknya sudah menerima aduan resmi terkait kasus perumahan, termasuk Meikarta melalui layanan BENAR-PKP. Ini bisa diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911.

"Kita validasi ada 35 konsumen (Meikarta) yang datang. Kita sudah validasi, hasilnya itu ada sekitar Rp6,8 miliar yang harus dikembalikan. Jadi, target saya adalah maksimal empat bulan itu sudah selesai, tapi itu maksimal. Kalau bisa satu bulan selesai, kenapa tidak?" tegas Fitrah selepas acara.

Fitrah menegaskan Kementerian PKP masih terus membuka layanan pengaduan terkait kasus Meikarta. Dengan kata lain, ada peluang tambahan kasus, jika ada aduan baru yang masuk ke layanan BENAR-PKP.

Mensesneg Jadi Jubir Presiden, Hasan Hasbi Kemana ?

By On April 21, 2025

sekilasdunia.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara mengenai nasib Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi usai dirinya merangkap sebagai Juru Bicara Presiden. Ia membantah bahwa Hasan Nasbi akan digeser dari posisinya.

"Nggak, sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu," kata Prasetyo, di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/5/2025).

Selain itu, Prasetyo juga menegaskan bahwa lembaga Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, dan menjalankan tugasnya seperti biasanya. Sebab, dirinya bersama menteri teknis diminta lebih aktif untuk menyampaikan program pemerintah.

"Apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," tutur Prasetyo.

Prasetyo juga mengungkapkan dirinya juga akan berkoordinasi dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan hingga kementerian terkait, terkait isu atau dan program yang akan dijalankan. Sehingga nantinya tidak hanya dirinya saja, PCO, hingga menteri teknis terkait akan aktif merespons isu maupun program terkini.

Nantinya sebagai juru bicara, Prasetyo akan dibantu oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo. Kedua nama ini akan diusulkan langsung untuk membantunya secara resmi sebagai Jubir.

"Saya sebagai Mensesneg diminta untuk ikut aktif menjadi salah satu juru bicara, nanti juga kan kita tambah lagi. Tadi saya mengusulkan pak Wamen (Angga Raka) dan pak Juri (Juri Ardiantoro), karena pengalaman beliau nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," jelasnya.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *