Ojol di Bandung Kembali Antar Penumpang

By On Juni 29, 2020




sekilasdunia.com, Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, mulai memperbolehkan kembali para pengemudi ojek online (ojol) motor mengangkut penumpang pada masa penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB)

"Kami akan mulai memperbolehkan ojek online untuk mengangkut penumpang dengan syarat memenuhi protokol kesehatan," kata Wali Kota yang juga Ketua Umum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung Oded M Danial, Jumat (26/6).

Untuk pelaksanaan AKB, Oded menerangkan, berlaku selama dua pekan yakni mulai Sabtu (27/6) hingga 10 Juli. Setelah periode itu berakhir AKB akan dievaluasi.

Menurut Oded pihaknya akan berkoordinasi dengan perusahaan penyedia jasa ojol untuk membahas standarisasi protokol kesehatan. Aturan serupa juga berlaku bagi para pengemudi ojek konvensional alias ojek pangkalan (opang).

"Kami akan memanggil para operator ojek online untuk membahas tentang standar kesehatan. Ojek pangkalan juga harus mematuhinya," ucap Oded.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan menyambut langkah Gugus Tugas Covid-19 yang memberikan relaksasi layanan ojol. Menurut dia, sumber utama penghasilan para ojol yaitu mengantarkan penumpang.

"Sangat berdampak sekali buat mereka karena ini penghasilan sehari-hari. Ini akan sangat terasa sekali dari asalnya pendapatan pengiriman barang itu jauh dibandingkan mengambil penumpang secara normal," ujar Tedy.

Meski begitu, Teddy meminta kepada perusahaan penyedia jasa angkutan umum berbasis aplikasi segera menerapkan standardisasi protokol kesehatan bagi pengemudi.

"Misalkan untuk protokol kesehatan yang harus diperhatikan adalah helm yang harus dibawa oleh penumpang. Termasuk pengemudi ojolnya juga mengedukasi ke penumpang bahwa ini demi menjaga kesehatan," ujarnya.
(ims)

Orang Tua Siswa Protes PPDB di Depan Kadisdik DKI

By On Juni 29, 2020



sekilasdunia.com, Jakarta – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana menyampaikan keterangan pers langsung kepada wartawan terkait Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. Saat itu, ia beri penjelasan tentang PPDB jalur zonasi bagi siswa yang melanjutkan jenjang pendidikan. 

"Zonasi sistemnya saya sudah sampaikan, jarak dan zonasi di Jakarta berdasarkan diatur dari rumah ke sekolah dengan menggunakan jarak antar kelurahan," kata Nahdiana di kantor Disdik DKI, Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juni 2020. 

Salah satu orangtua murid memprotes jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 karena tak memperhitungkan jarak. Sebaliknya, Disdik dinilai memprioritaskan siswa berusia tua pada jalur zonasi. 

Orangtua ini pun berkali-kali berteriak bohong di hadapan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dan jajarannya.

 "Bohong. Ada orangtua murid ribuan enggak bisa masuk sekolah. Tahan saya silakan jangan dibohongin terus," ucap orangtua tersebut. 

Pria yang mengenakan kaus hitam berkerah dan masker abu-abu ini beberapa kali melontarkan protesnya. Menurut dia, kenyataan di lapangan, penerimaan PPDB di jalur zonasi tak memperhitungkan jarak. "Bohong, enggak ada jarak dalam seleksi," kata dia. Kejadian ini berlangsung selama beberapa menit. 

Orangtua murid ini pun kemudian ditenangkan dan dibawa oleh petugas keamanan. Ia pun kembali mengatakan kepada petugas bahwa apa yang dilakukannya ini semata-mata karena merasa jalur zonasi tak sesuai ekspektasi.

Banyak Kendala Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB, seleksi jalur zonasi diurutkan berdasarkan usia tertua ke usia termuda, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.

Sementara itu, Kadisdik Nahdiana mengatakan bahwa PPDB jalur zonasi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB. Jalur zonasi ditetapkan berdasarkan kelurahan, bukan jarak rumah calon siswa ke sekolah.

Alasan dia, Jakarta memiliki demografi yang unik, mulai dari tingkat kepadatan penduduk yang berbeda tiap kelurahan, sebaran sekolah tak merata, hingga banyak hunian vertikal di Ibu Kota. 

"Penetapan zonasi berbasis kelurahan dan irisan kelurahan dengan mempertimbangkan keunikan demografi Kota Jakarta,

" kata Nahdiana. Alasan lainnya, banyak pilihan transportasi yang bisa digunakan peserta didik untuk menjangkau sekolah mereka. "Banyaknya atau tersedianya moda transportasi bagi anak sekolah, ada bus sekolah, transjakarta, dan ada Jak Lingko," ucap Nahdiana. 

Dalam sistem zonasi kelurahan, calon siswa berdomisili lebih jauh dan calon siswa yang domisilinya lebih dekat memiliki peluang yang sama untuk diterima di sekolah tujuan, asalkan keduanya tinggal di kelurahan sesuai zonasi sekolah. 

Apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung sekolah, calon siswa akan diseleksi berdasarkan usia lebih tua ke usia lebih muda, bukan lagi jarak tempat tinggal ke sekolah. Dengan demikian, calon siswa berusia lebih tua yang rumahnya jauh lebih berpeluang lolos seleksi dibandingkan calon siswa berusia lebih muda yang tinggal dekat dengan sekolah.

(ims)

IPDN Diusulkan jadi Pendidikan Tinggi Swasta

By On Juni 26, 2020



sekilasdunia.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya mengusulkan agar Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) dilepaskan dari sekolah kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri di karenakan APBN milik Kemendagri tahun 2020 hingga sekitar Rp539 miliar.

"Saya rasa dengan jumlah pelamar yang membludak itu enggak ada yang keberatan juga kalau itu [IPDN] di swastakan," kata Wahyu saat rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Komisi II DPR di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (24/6).

Wahyu melihat selama ini pihak IPDN hanya datang dan menggelar rapat ke Komisi II bila ada masalah saja. Ia mengaku belum pernah mendengar berita baik tentang prestasi IPDN di bidang pendidikan.

"Jadi kita lepaskan saja, karena bisa saja suatu saat bisa dapat BLU atau PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dari sana," kata dia.

Tak hanya itu, Wahyu menilai para praja lulusan IPDN terkesan eksklusif dan diutamakan untuk bisa diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Padahal, kata dia, seleksi CPNS sendiri bersifat umum dan terbuka bagi semua warga negara. Baik sekolah kedinasan, perguruan tinggi negeri mau pun swasta.

"IPDN jadi eksklusif ketimbang lulusan PTN atau PTS," kata dia.

Wahyu berpandangan kinerja dan pelayanan Kemendagri akan lebih baik ke depannya bila tak menanggung beban anggaran untuk IPDN. Komisi II pun bisa lebih leluasa jika tak lagi mengawasi IPDN.
"Karena belum terasa manfaatnya," ujar dia. (ims)

4 Pimpinan KPU RI Kena Sanksi Peringatan Melanggar Kode Etik

By On Juni 26, 2020



sekilasdunia.com, Jakarta -  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman beserta tiga komisioner KPU lainnya dalam sidang pembacaan putusan, Rabu (24/6). Arief, Ilham Saputra, Viryan Aziz, dan Pramono Ubaid Tanthowi dinilai terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

"Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 7 Arief Budiman selaku ketua merangkap anggota KPU RI, teradu 9 Ilham Saputra, teradu 11 Viryan, dan teradu 12 Pramono Ubaid Tanthowi Tanthowi masing-masing selaku anggota KPU RI sejak putusan ini dibacakan," bunyi putusan perkara yang dilansir dari laman resmi DKPP, Kamis (25/6/2020).

Pengadu dalam perkara ini adalah mantan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan daerah pemilihan (dapil) 2 bernama Novianus YL Patanduk. Novianus mencalonkan diri melalui PDI Perjuangan.

Melalui pemilihan legislatif (Pileg) 2019, Novianus mendapat suara terbanyak di dapilnya.

Akan tetapi, ia gagal menjadi anggota legislatif lantaran DPP PDI-P memberhentikan Novianus sebagai kader partai, pemberhentiannya diduga karena ia melakukan kecurangan dan tak membayar saksi saat Pileg. 

Atas pemecatan dirinya, Novianus tidak terima dan mengajukan upaya hukum melalui mahkamah partai, dan saat yang bersamaan DPP PDI-P mengusulkan kader lain ke KPU Sulsel untuk menggantikan Novianus. 

Selain Arief dan tiga komisioner, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari juga menjadi pihak tergugat. Namun, Hasyim dinyatakan tidak bersalah dan mendapat rehabilitasi nama. 

Enam komisioner KPU Sulsel yang juga ikut digugat pun dinyatakan tak bersalah dan mendapat pemulihan nama. Sebelumnya, melalui perkara nomor 317-PKE-DKPP/X/2020 pada 18 Maret 2020 lalu, DKPP telah menjatuhi sanksi peringatan keras kepada Ketua dan empat komisioner KPU.

Putusan itu berkaitan dengan kasus perselisihan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan Kalimantan Barat 6 dari Partai Gerindra. Dalam putusannya, DKPP juga memberhentikan Evi Novida Ginting Manik sebagai komisioner KPU. (ims)

Pemerintah Punya Utang Rp 48 Triliun ke PLN

By On Juni 26, 2020



sekilasdunia.com, Jakarta - PT PLN (Persero) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI terkait pencairan utang pemerintah ke BUMN untuk tahun anggaran 2020. Dalam kesempatan tersebut, perseroan melaporkan adanya piutang pemerintah kepada PLN hingga sekitar RP 48 triliun.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menjelaskan, utang ini berasal dari kompensasi PLN pada tahun 2018-2019 dan diskon listrik yang diberikan saat pandemi virus Corona.

"RDP sebelumnya tanggal 22 Juni 2020 di mana disebutkan tentang nilai utang pemerintah pada PLN sebesar Rp 48 triliun, yang dimaksud Rp 48 triliun terdiri dari Rp 45 triliun berasal dari kompensasi tarif listrik 2018-2019 dan Rp 3 triliun berupa tambahan subsidi kebijakan diskon tarif rumah tangga," jelasnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

PLN memberikan diskon listrik kepada pelanggan, antara lain, diskon listrik 100% kepada pelanggan golongan 450 VA dan 50% untuk golongan 900 VA bersubsidi.

Lebih rinci, untuk kompensasi sendiri terdiri kompensasi 2018 sebanyak Rp 23,17 triliun dan kompensasi 2019 sebesar RP 22,25 triliun.

"Besarnya piutang PLN dari kompensasi tarif dengan total Rp 45,42 triliun yang terdiri kompensasi 2018 sebesar Rp 23,17 triliun dan 2019 sebesar Rp 22,25 triliun," sambungnya.

Sementara itu, dia mengatakan, pandemi Corona memberi dampak pada PLN. Maka itu, pihaknya akan meninjau kembali proyek-proyek ketenagalistrikan.

"Sehingga PLN harus melakukan sebagai berikut, meninjau kembali rencana investasi proyek ketenagalistrikan dengan menyesuaikan proyeksi pertumbuhan beban dan kondisi terkini," ungkapnya.


(ims)

Aksi Menolak RUU HIP Bendera PDIP Dibakar

By On Juni 26, 2020



sekilasdunia.com, Jakarta  – Aksi demo dilakukan untuk menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan dalam aksi itu terjadi pembakaran bendera PKI yang juga disusul pembakaran bendera PDIP. Akibat  aksi pembakaran tersebut Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP akan menempuh jalur hukum.

"PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Kamis (25/6/2020).

Hasto menyebut pihaknya sangat menyesal adanya oknum-oknum yang melakukan aksi pembakaran bendera itu. Menurutnya, ada oknum yang sengaja memancing keributan.

"Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi" kata Hasto.

Sebelumya, Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI) yang menggelar aksi menolak RUU HIP di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin turut membakar bendera PDIP selain bendera berlambang palu dan arit. Massa aksi menuntut pemerintah dan DPR membatalkan pembahasan RUU HIP.

Aksi tersebut diikuti sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Front Pembela Islam, PA 212, dan GNPF, serta organisasi Islam lainnya.

Koordinator aksi tolak RUU HIP, Edy Mulyadi mengatakan pihaknya tak pernah merencanakan pembakaran bendera PDIP. Edy mengklaim aksi pembakaran bendera PDI Perjuangan tersebut karena spontanitas dari massa yang hadir.

"Pembakaran bendera PDIP itu accident, karena saat saya di panggung juga saya bilang kita bakar bendera PKI. Saya cuma menilai sebagai spontanitas aksi massa aja. Jadi tidak dipersiapkan panitia sama sekali," kata dia, Kamis (25/6).

Meski demikian, Edy tak mempermasalahkan jika PDIP menempuh jalur hukum karena pembakaran bendera itu. Ia hanya menekankan aksi pembakaran bendera PDIP itu sama sekali tidak direncanakan sejak awal.

"Kalau mau ke jalur hukum terserah itu hak masing-masing, monggo silahkan. Tapi yang perlu digaris bawahi itu accident bukan by design, bukan direncanakan oleh panitia," ujarnya.

(ims)

Xiaomi Luncurkan Redmi 9 dan 9A

By On Juni 25, 2020



sekilasdunia.com, Jakarta - Kabar ini pertama kali diungkap oleh salah satu penggiat ponsel asal India, Sudhanshu Ambhore lewat cuitan di akun Twitter pribadinya.

Vendor ponsel asal China, Xiaomi dikabarkan akan merilis dua perangkat ponsel entry-level terbaru mereka yaitu Redmi 9 dan 9A di China pada Rabu (24/6).

"Rumor: Xiaomi mungkin juga mengumumkan Redmi 9A pada 24 Juni bersama dengan Redmi 9 di 
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan GSMArena, banyak kalangan memprediksi bahwa Redmi 9 akan ditenagai chipset MediaTek Helio G80 dengan Mali-G52 MC2 dan Adreno 612.

Selain itu, perangkat diyakini bakal mengusung layar resolusi tinggi sampai 1080 piksel.

Di negara asalnya, Redmi 9 tersedia dua varian memori yaitu 4GB+64GB dan 6GB+128GB sementara untuk versi 'internasional' pun tersedia dua varian 3GB+32GB dan 4GB+64GB.

Redmi 9A disebut bakal ditenagai chipset MediaTek Helio G25 dengan grafis Mali-G31, kapasitas daya baterai 5.000 mAh, dan didukung pengisian daya cepat dengan port USB-C.

Sementara sistem operasi ponsel dilapisi OS antarmuka MIUI dan Android 10, seperti dikutip Gizmo China.

Beralih ke sisi tampilan, Redmi 9A digadang-gadang memakai layar LCD IPS 6,53 inci yang menawarkan resolusi HD+ 720 X 1600 piksel.

Spesifikasi lain yakni Redmi 9A didukung slot microSD, IR Blaster, audio jack 3.5 mm, dan sensor sidik jari yang ada di belakang ponsel.

Menyoal harga, Xiaomi diprediksi bakal membanderol Redmi 9A mulai dari 100 euro atau sekitar Rp1,6 juta (1 euro = Rp16,043) dan 120 euro atau sekitar Rp1,9 juta. (ims)

Meski Pandemi COVID-19 Anggaran Pilkada Kota Medan Tak Terganggu

By On Juni 25, 2020




sekilasdunia.com, Medan - Pemerintah Kota Medan sudah melakukan refocusing anggaran untuk menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), namun pandemi tidak membuat anggaran Pilkada Kota Medan 2020 sebesar Rp 108,7 miliar terganggu. 

Anggaran tersebut sudah disediakan jauh-jauh hari untuk mendukung penyelenggaraan pilkada yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang. 

“Dana yang telah dianggarkan untuk Pilkada Kota Medan 2020 tidak boleh diganggu meski Pemko Medan saat ini concern menangani pandemi Covid-19,” kata Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Al Rahman dalam keterangan tertulis usai mengikuti dialog publik yang digelar Badan Kajian Srategis Al Washliyah Sumut, Selasa (23/6/2020). 

Dalam dialog yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga dan Ketua KPU Medan Agussyah Damanik tersebut, Wiriya menjelaskan, sikap Pemkot Medan tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2020, Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Menteri Keuangan agar anggaran Pilkada tidak boleh diganggu. 

Anggaran sebesar Rp 108,7 miliar perinciannya untuk KPU Medan sebesar Rp 69,34 miliar, Bawaslu Rp 27,37 miliar, Polrestabes Medan Rp 8,5 miliar, Polres Pelabuhan Belawan Rp 2 miliar dan Kodim 0201/BS. Rp 1,5 miliar. Sudah dicairkan sebagian untuk KPU dan Bawaslu. 

 "Tinggal Rp 41,5 miliar untuk KPU dan Bawaslu sekitar Rp 16,3 miliar yang belum kita cairkan. Sedangkan untuk keamanan sampai saat ini belum ada yang kita cairkan,” kata Wiriya. 

Berhubung pelaksanaan Pilkada Kota Medan 2020 yang akan berlangsung 9 Desember 2020 akan mengikuti protokol kesehatan. KPU dan Bawaslu diminta untuk melakukan optimalisasi anggaran dari dana yang sudah disepakati dan ditandatangani dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Apalagi saat ini tengah disiapkan fase menuju new normal. Artinya, kita tetap menjalankan aktifitas dengan mematuhi protokol kesehatan seperti penggunaan masker, jaga jarak dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer,” ucapnya. 
 (ims)

1.000 Aparat Kawal Demo Tolak RUU HIP

By On Juni 25, 2020




sekilasdunia.com, Jakarta - Sekitar 1.000 personel gabungan dari Polri dan TNI disiagakan mengawal unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Unjuk rasa menolak RUU HIP sedianya dilakukan oleh sejumlah organisasi Islam yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI). Berbekal izin dari kepolisian, rencananya seribu massa dijadwalkan memadati area Gedung DPR/MPR.

"Kami sudah lapor ke polisi dan akan datang sekitar 1.000-an orang," kata Ketua PA 212 Slamet Maarif, Rabu (24/6/2020).

Kepala Bagian Operasi Polres Jakarta Pusat, AKBP Wiraga mengatakan pihaknya akan mengawal aksi yang rencananya dimulai sekitar pukul 13.00 sampai dengan selesai.

"Kita imbau untuk social distancing. Karena kan ini masih covid ya," ujarnya di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Di lokasi sejumlah aparat gabungan sudah disiagakan untuk mengawal aksi. Setidaknya, tiga mobil gegana dan barikade kawat berduri juga sudah disiapkan.

Dalam sebuah poster digital, aksi rencananya akan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah potensi penyebaran Covid-19, seperti dengan menggunakan masker dan menjaga jarak.

Mayoritas fraksi di DPR belakangan menolak pembahasan RUU HIP menyusul berembusnya isu kebangkitan komunisme dalam RUU tersebut, bahkan Fraksi PDIP sebagai pengusul RUU tersebut juga mendukung langkah pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan langkah itu diambil untuk menunjukkan sikap mau mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai sumber pengambilan kebijakan partai.

"PDIP menghormati dan mendukung sikap pemerintah yang telah menunda sementara waktu pembahasannya RUU HIP bersama DPR," kata Basarah dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.
(ims)

430 Karyawan Gojek Kena PHK

By On Juni 25, 2020



sekilasdunia.com, Jakarta - Gojek Indonesia memberikan pesangon kepada 430 orang karyawan akan terkena Pemutusan Hubungan Kerja karyawannya. Jumlah karyawan yang kena PHK setara dengan 9% dari total karyawan yang mencapai 4.000 orang dengan 2 juta mitra go-ride dan sekitar 500.000 mitra go-food. Kabar tersebut dibenarkan oleh manajemen Gojek.

"Kami sangat berterima kasih bahwa kalian telah memberikan kontribusi berarti bagi kesuksesan Gojek selama bertahun-tahun. Kalian telah menjadi bagian yang bernilai dari sejarah dan perjalanan Gojek; setiap perusahaan akan beruntung untuk memiliki kalian di dalam tim mereka dan kami akan membantu kalian semaksimal mungkin untuk dapat melangkah lebih jauh di perjalanan karir kalian," ujar Kevin Aluwi, Co-CEO Gojek dalam keterangan resminya, Selasa (23/6/2020).

Berikut paket pesangon yang diberikan kepada karyawan yang terkena PHK : 
1. Pesangon: Keberlangsungan finansial menjadi perhatian terbesar saat ini. Karyawan yang terdampak akan menerima pesangon (kami menetapkan minimum gaji 4 pekan) ditambah tambahan 4 pekan gaji untuk setiap tahun lamanya bekerja.
2. Pembayaran gaji selama periode pemberitahuan: Gojek tidak mewajibkan karyawan yang terdampak untuk bekerja saat sudah memasuki periode pemberitahuan, supaya karyawan dapat fokus memikirkan mengenai rencana mereka di masa mendatang. Namun, kami tetap akan membayar gaji mereka secara penuh.
3. Equity arrangement: Masa tunggu (annual cliff) bagi karyawan yang memiliki hak kepemilikan saham akan dihapus, sehingga karyawan yang meninggalkan Gojek dapat memiliki saham di perusahaan yang telah mereka bangun.
4. Pembayaran cuti tahunan dan hak lainnya: Gojek akan membayarkan cuti tahunan yang tidak digunakan, selain juga hak-hak lainnya termasuk cuti melahirkan.
5. Perpanjangan asuransi kesehatan: Di tengah krisis kesehatan global ini, kami ingin memastikan bahwa kebutuhan terkait kesehatan karyawan yang terdampak tetap dapat terpenuhi. Kami akan memperpanjang skema asuransi kesehatan bagi karyawan yang terdampak dan juga bagi keluarga mereka, hingga 31 Desember 2020.
6. Perlengkapan: Karyawan dapat tetap memiliki laptop mereka untuk membantu mencari peluang lain.
7. Perpanjangan program bantuan karyawan: Gojek sangat memperhatikan kondisi emosional dan psikologis karyawan yang terdampak. Oleh karena itu, kami memperpanjang masa dukungan kami, mencakup program layanan kesehatan mental, finansial, dan konsultasi lainnya selama tiga bulan ke depan.
8. Program outplacement: mencari pekerjaan baru tidak pernah mudah, sehingga Gojek memberikan program outplacement yang akan membantu setiap orang untuk mencari pekerjaan.
(ims)

Insentif Kartu Pra Kerja Cair Minggu Ini

By On Juni 24, 2020



sekilasdunia.com, Jakarta – Pemerintah dan manajemen pelaksana program kartu Prakerja sementara menghentikan proses pembayaran insentif kepada peserta gelombang I, II, dan III. selain menghentikan pembayaran insentif, pemerintah juga untuk sementara belum membuka pendaftaran program Kartu Prakerja untuk gelombang IV.

Namun demikian, Deputi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan, pihaknya berjanji akan segera mencairkan insentif bagi para peserta pada pekan ini.

"Ini akan segera dikeluarkan Minggu ini menunggu keputusan komite, sehingga tidak perlu menunggu proses verifikasi terkait oleh BPKP. Kita mohon dari komite untuk persetujuan insentif untuk orang-orang yang sudah menyelesaikan pelatihannya," ungkap Rudy dalam konferensi pers virtual, Senin (22/6/2020).

Secara aturan peserta yang sudah berhasil menyelesaikan satu pelatihan dan mendapatkan sertifikat harusnya bisa mendapatkan insentif. Jumlahnya sendiri menurut Rudy ada 477.971 orang peserta dari 573.080 total peserta yang sudah masuk ke dalam program Pra Kerja.

"Saya sampaikan saat ini dari 573.080 yang telah mengikuti ada 477.971 peserta telah menuntaskan 1 pelatihan, dan menerima sertifikat," papar Rudy.

Namun, yang sampai sekarang sudah mendapatkan insentif baru hanya 36.209 orang saja.

"Namun yang menerima insentif baru 361.209 sehingga masih ada yang belum dibayarkan," ujar Rudy.

Para peserta program Kartu Pra Kerja sendiri akan mendapatkan manfaat sebesar Rp 3.550.000 juta per orang selama empat bulan. Rinciannya adalah bantuan untuk membayar fasilitas pelatihan sebesar Rp 1.000.000. Kemudian ada insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000.

Kemudian ada insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan yang diberikan selama empat bulan. Insentif ini lah yang dikeluhkan banyak peserta telat cair. (ims)

Mentri BUMN Erick Thohir Copot Bos Pelindo I

By On Juni 24, 2020




sekilasdunia.com, Jakarta  -- Menteri BUMN Erick Thohir kembali merombak jajaran direksi BUMN pelabuhan. Setelah memberhentikan 5 orang direksi dari PT Pelindo III (Persero) pekan lalu kini Erick mencopot 5 direksi di PT Pelindo I (Persero).

Erick Thohir  mencopot Direktur Utama Pelindo I Dian Rachmawan dan menggantinya dengan Dani Rusli Utama dalam RUPS yang digelar, Senin (22/6). Dian beralih menjadi Direktur Wholesale dan International Service PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) atau Telkom pada RUPS Jumat pekan lalu.

Dani sebelumnya merupakan Direktur Teknik PT Pelindo II (Persero).

"Betul ada perombakan, ada yang baru," kata VP Public Relations Pelindo I, Fiona Sari Utami 

Kementerian BUMN hanya mempertahankan Hosadi Apriza Putra yang menjabat sebagai direktur teknik di jajaran direksi Pelindo I.Selain Dian, direktur lainnya yang dicopot dari Pelindo I adalah Syahputera Sembiring yang menjabat Direktur Operasional & Komersial.

Kemudian, ada Mohamad Nur Sodiq yang dicopot dari jabatan Direktur Keuangan dan M. Hamied Wijaya yang dicopot dari jabatan Direktur Sumber Daya Manusia,

Selain merombak jajaran direksi, Kementerian BUMN juga menambah 1 jabatan baru, yakni Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis yang dijabat oleh Prasetyo. Adapun kursi Komisaris Pelindo I masih dijaga oleh enam orang.

Berikut Susunan Direksi PT Pelindo I hasil RUPS : 
1. Dani Rusli Utama - Direktur Utama
2. Henry Naldi - Direktur SDM
3. Ridwan Sani Siregar- Direktur Operasi dan Komersial
4. Henri Panggabean - Direktur Keuangan
5. Hosadi A Putra - Direktur Teknik
6. Prasetyo - Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis
(ims)

Direktur Utama Perum Bulog Ancam Pecat 100 Karyawan

By On Juni 24, 2020




sekilasdunia.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas), mengancam akan memecat sekitar 100 orang karyawan Bulog. Hal itu dikarenakan 100 karyawan itu kedapatan merugikan perusahaan

"Ada potensi, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tapi ada potensi lebih dari 100 anggota Bulog dipecat oleh saya karena kinerja," ungkap Buwas di kantornya, Jakarta, Selasa (23/6/2020). 


Buwas menegaskan, pada masa dirinya menjadi direktur utama, ia ingin membawa perubahan bagi perusahaan agar tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai produsen beras. 


Masyarakat, terutama mereka yang kerap mendapatkan bantuan beras, berharap beras dari Bulog bisa ditingkatkan terus kualitasnya, dan meminta karyawan yang tidak punya komitmen sejalan dengan perusahaan agar memundurkan diri. 

Lebih lanjut, Buwas menyampaikan, dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial beras kepada 3,25 juta warga Jabodetabek bulan Mei-Juni 2020, pihaknya mendapatkan banyak tantangan. Menurut dia, banyak laporan terkait kualitas beras Bulog yang dianggap buruk dan tidak manusiawi.

Karyawan Bulog yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berstatus Perum tak boleh bermain-main apalagi dalam menjalankan tugas negara.

"Karena Bulog sudah menjadi Perum dan kita ini negara. Maka yang bermain-main di Bulog khususnya soal pangan saya akan langsung pecat. Itu sudah komitmen bersama, maka tidak akan kaget lagi. Ada potensi, tapi saya tidak berharap ini terjadi. Karena ini bersangkutan dengan keluarga, anak, istri. Nah ini kalau yang bersangkutan tidak memperbaiki diri, berarti dia tidak peduli anak dan istri, jadi bukan salah saya," paparnya.

Ia menuturkan, dalam 1 bulan terakhir ini ia sudah memantau kinerja 100 orang tersebut.

"Bulog menyajikan kepada masyarakat yang terbaik. Saya membangun komitmen ini untuk kesepakatan bersama. Jadi yang tidak sanggup mundur, atau saya mundur. Harus dipecat dengan tidak terhormat. Karena memang perilakunya tidak terhormat, jadi harus dipecat dengan tidak terhormat. Ini ada potensi 100 orang, jadi jangan kaget, ini berdasarkan data. Setahun ini sudah saya lihat," tandasnya. (ims)

Arab Saudi Buka Ibadah Haji Buat Jemaah di Dalam Negeri

By On Juni 24, 2020




sekilasdunia.com, Jakarta - Arab Saudi resmi membuka pelaksanaan ibadah haji 2020 ini dengan jumlah terbatas, yakni jemaah dari berbagai macam negara yang berada di dalam negeri.

Pelaksanaan ibadah haji tersebut dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah menjaga jarak.
Keputusan itu diambil sehubungan dengan meningkatnya kasus Covid-19 di seluruh dunia, kurangnya vaksin dan kesulitan menjaga jarak sosial di antara sejumlah besar pengunjung Masjidil Haram yang datang dari luar negeri.

"Telah diputuskan menggelar ibadah haji pada tahun ini dengan jumlah terbatas  untuk berbagai kewarganegaraan di kerajaan," ujar pernyataan resmi kementerian haji Arab Saudi pada Senin (22/6)
Pernyataan Kementerian Haji mengacu pada anjuran Kementerian Kesehatan Arab Saudi yang mengatakan jika risiko virus corona diperkirakan akan terus meningkat, sementara vaksin belum ditemukan. Untuk itu, faktor keamanan menjadi prioritas pelaksanaan haji tahun ini.

Arab Saudi telah membuka lockdown selama 74 hari pada Minggu (21/6). Berbagai sektor perekonomian seperti pertokoan, perkantoran, masjid, kafe, restoran, dan bioskop telah diizinkan beroperasi.

Saat lockdown diberlakukan pada Maret Mekah adalah satu-satunya provinsi yang ditutup 24 jam selama Ramadan dan tetap berada di bawah jam malam sejak Idulfitri, dari pukul 15.00 hingga 06.00.
Arab Saudi juga menutup akses penerbangan internasional pada Maret dan mengimbau umat Muslim menunda persiapan haji karena kekhawatiran Covid-19. Hal yang sama juga diberlakukan untuk umrah.

Pada tahun lalu ibadah haji diikuti 2,5 juta jemaah dari seluruh dunia. Arab Saudi menerima pemasukan negara sebesar US$12 miliar setiap tahun dari ibadah haji dan umrah.

Keputusan menggelar haji dalam jumlah terbatas pada tahun ini dilakukan saat Arab Saudi sedang berjuang menangani penyebaran Covid-19 yang jumlahnya telah mencapai 160 ribu kasus positif dengan 1.300 kematian. (ims)

John Kei Ditangkap Lagi

By On Juni 23, 2020




sekilasduni.com, Jakarta – Aparat Polda Metro Jaya menangkap John Kei atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penganiayaan dan keributan yang terjadi di Green Lake City, Tangerang Kota, serta Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (21/6/2020).

Sebelumnya Jhon Kei terdakwa kasus pembunuhan bos PT Sanex Steel Tan Hari Tantono alias Ayung, John Kei mengikuti sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa 412. John Kei dituntut 14 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum JPU, sementar
John Kei merupakan salah satu 'jago' di Ibu Kota. Namanya kerap menghiasi media massa pada awal 2000-an, bersama dengan kelompok Basri Sangaji dan Hercules.

Sampai akhirnya, John Kei terjerat kasus pembunuhan Bos PT Sanex Steel Indonesia, Tan Harry Tantono alias Ayung pada Januari 2012 silam. Ayung ditemukan tewas dengan 32 luka tusuk di sebuah kamar hotel.

Polisi melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan bahwa kasus tersebut melibatkan kelompok John Kei. Beberapa anak buah John Kei kemudian dicokok aparat kepolisian.

Kepada polisi, mereka menyebut bahwa John Kei tak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Namun, John Kei akhirnya ditangkap pada Februari 2012.

Dalam proses hukum yang dijalani, John Kei dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ia pun divonis dengan hukuman 12 tahun penjara.

Namun, Mahkamah Agung memperberat vonis John Kei menjadi 16 tahun penjara pada pertengahan 2013 lalu. Ia pun menjalani hukuman di Lapas Permisan, Nusakambangan, Jawa Tengah.

Setelah hampir 6 tahun mendekam di balik jeruji, John Kei mendapat pembebasan bersyarat berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: Pas-1502.PK.01.04.06 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyatakan John Kei menjalani pembebasan bersyarat sejak Kamis 26 Desember.

Selama menjalani pidana, John Kei mendapat remisi 36 bulan 30 hari. Berdasarkan perhitungan, John Kei baru akan bebas murni pada 31 Maret 2025.

Kini, John Kei kembali berurusan dengan aparat kepolisian. Ia ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus penembakan di Green Lake City dan penganiayaan di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

Polisi turut mengamankan puluhan orang yang diduga anak buah John Kei di di Kompleks Titian Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat.

"25 orang diamankan. Dua orang diduga pelaku C dan JK (John Kei)," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.

Polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Antara lain, 28 buah tombak, 24 buah senjata tajam, 2 buah ketapel panah, 3 buah anak panah, 2 buah stik bisbol, 17 buah ponsel.

Sampai saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap John Kei dan 25 orang lainnya terkait dua peristiwa tersebut.
(ims)

Kerumunan di CFD Tuai Kritik Tajam

By On Juni 23, 2020




sekilasdunia.com, Jakarta – Hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day (CFD) di ruas Jalan Sudirman-Thamrin yang sempat ditutup karena pandemi COVID-19, pada Minggu (21/06) kembali dibuka untuk masyarakat. Sontak, kerumunan masyarakat tak terhindarkan saat berlangsungnya CFD.
Akibatnya kerumunan yang terjadi di CFD Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengevaluasi pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD).

"Nanti malam kita akan evaluasi HBKB (hari bebas kendaraan bermotor). Dari situ kita akan kabarkan apa yang akan dikerjakan," kata Anies di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2020).

Evaluasi CFD akan dilakukan menyeluruh. Termasuk soal warga yang mendatangi lokasi tersebut.
"Termasuk seperti kegiatan HBKB kemarin, kita akan review hari ini, dan kemudian dikumpulkan datanya, tentang berapa yang datang, dan lain-lain," kata Anies.

Dari hasil evaluasi tersebut, akan diputuskan bagaimana CFD ini akan digelar berikutnya. Dia memastikan perbaikan akan dilakukan demi meminimalkan kerumunan masyarakat di ruang publik.

"Nanti kita akan putuskan, apakah pendekatannya masih akan seperti kemarin, atau akan diubah pendekatannya. Tapi, intinya adalah kita semua sedang dalam proses belajar menaati protokol, belajar mengelola kegiatan, dan setiap ada proses ambil hikmahnya, lakukan koreksi, lakukan perbaikan," ucap Anies.

CFD ruas Jalan Sudirman-Thamrin sebelumnya kembali dibuka untuk masyarakat pada Minggu (21/6). Kerumunan masyarakat tidak terhindarkan pada CFD kemarin. Fraksi NasDem DPRD DKI meminta adanya evaluasi pelaksanaan CFD.

"NasDem meminta Pemprov DKI segera melakukan evaluasi dan penyempurnaan dan pengetatan agar CFD berikutnya bisa aman dan sehat untuk warga DKI," ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, Minggu (21/6).

Sedangkan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov memastikan warga yang berkunjung harus menerapkan protokol kesehatan.

"Sebetulnya kuncinya adalah Pemprov bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat mampu menerapkan atau menjaga protokol kesehatan, kuncinya di situ. Jadi kalau Pemprov sudah bisa memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat mampu menerapkan protokol kesehatan, saya kira itu langkah positif," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, ketika dihubungi, Minggu (21/6).
(ims)

Polisi Bentuk Tim Khusus Ungkap Ayah Bunuh 2 Anak Tiri di Medan

By On Juni 23, 2020




sekilasdunia.com, Medan - Polisi membentuk tim khusus untuk memburu seorang pria berinisial R (30) yang diduga membunuh dua orang anak tirinya di Medan. Tim tersebut terdiri dari personel gabungan Polda Sumut, Polrestabes Medan hingga Polsek Medan Kota.

"Sudah dibentuk tim khusus gabungan oleh Bapak Kapolrestabes Medan, Kombes Riko Sunarko terdiri dari Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Medan Kota di-backup Direktorat Polda Sumatera Utara," kata PS Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Martuasah Tobing, kepada wartawan, Minggu (21/6/2020).

Dia mengatakan saat ini jenazah kedua bocah, masing-masing berusia 11 dan 5 tahun itu sudah dievakuasi ke RS Bhayangkara Medan. Kedua jenazah masih berada di RS untuk keperluan autopsi.

"Sementara kemungkinan (penyebab tewasnya) itu dicek di RS Bhayangkara apakah nanti luka-luka di tubuh korban itu apakah benda tumpul atau tidak. Nanti ada keterangan dari dokter. Apakah benda tumpul atau benturan nanti kita jelaskan. Tapi yang pasti ada luka-luka," ucapnya.

Kedua bocah malang itu masing Ihsan Fatihah yang masih usia 11 tahun dan adiknya Rafa Anggara berusia 5 tahun itu ditemukan di sudut bangunan gedung sekolah Global Prima di Jalan Brigjen Katamso Medan meninggal dunia dalam posisi terlentang dan bagian wajahnya ditemukan luka menganga dan memar, sementara adiknya ditemukan dalam parit samping gedung sekolah Global Prima dengan posisi terlentang dan ditutup dengan triplek serta karton.

Martuasah mengatakan pembunuhan ini diduga berawal dari permintaan kedua korban ke R yang tak dituruti. Kedua anak tersebut diduga mengucapkan sesuatu yang membuat marah R.

"Sementara pemeriksaan kami dia ada minta sesuatu kemudian tidak diberikan kemudian anak ini mengatakan sesuatu yang membuat ayahnya ini tersinggung," ucapnya.

Polisi masih mencari R. Ada sejumlah saksi yang telah diperiksa. Polisi juga telah melakukan olah TKP.

"Kami masih kejar. Istrinya, kemudian saksi-saksi lain di tempat dia bekerja," tutur Martuasah.
 (ims)

Resmi Dilantik 5 Deputi Kantor Staff Presiden

By On Juni 23, 2020




sekilasdunia.com, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melantik lima deputi Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Pelantikan deputi tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan Deputi di Lingkungan Kantor Staf Presiden yang diteken pada 15 Juni 2020.

Moeldoko mengatakan, jabatan deputi di KSP memiliki tanggung jawab besar membantu kerja presiden dan wakil presiden. Terlebih dalam masa pandemi covid-19 saat ini dibutuhkan kerja keras untuk mengatasi persoalan yang ada.

"Setidaknya ada empat sektor yang harus menjadi perhatian para deputi agar penanganan covid-19 optimal," ujar Moeldoko melalui keterangan tertulis.

Keempat sektor itu meliputi sektor kesehatan yakni terkait ketersediaan obat, perluasan testing, dan tracing atau pelacakan. Kemudian sektor sosial yang berkaitan dengan ketepatan bantuan sosial, pengendalian angka kemiskinan, dan daya beli masyarakat.

"Kita harus bisa menjaga ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, UMKM dan investasi sehingga ekonomi tetap bergerak dan tumbuh di tengah pandemi," katanya.

Kelima deputi yang ditunjuk ini diketahui memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda.
1. Febry Calvin Tetelepta sebagai Deputi I bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi
2. Abetnego Panca Putra Tarigan sebagai Deputi II bidang Pembangunan Manusia
3. Panustan S Sulendrakusuma sebagai Deputi III bidang Perekonomian
4. Juri Ardiantoro sebagai Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik
5. Jaleswari Pramodhawardani sebagai Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM.

 (ims)

Presiden Jokowi Berikan Insentif Fiskal untuk UMKM Produsen Alat Kesehatan

By On Juni 20, 2020




sekilasdunia.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para industri usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) yang memproduksi masker dan alat pelindung diri (APD) diberikan insentif fiskal. Hal tersebut, bertujuan untuk mempermudah produksi para pelaku UMKM tersebut.

"Insentif fiskal tolong diarahkan ke industri-industri UMKM kita yang memproduksi barang-barang ini," jelas Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Optimalisasi Industri Dalam Negeri Untuk Penanganan Covid-19 melalui siaran telekonference di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

Jokowi mengatakan Indonesia menjadi salah satu dari 213 negara yang terkena pandemi virus Corona sehingga pasokan alat-alat kesehatan sangat terbatas. Oleh karena itu, Indonesia harus memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya untuk memproduksi alat-alat kesehatan sendiri.

Jokowi menilai beberapa industri dan UMKM yang perlu mendapat stimulus misalnya produsen bahan baku alat kesehatan, obat-obatan, vito farmaka, alat pelindung diri, masker, dan ventilator.

Stimulus yang terus disempurnakan adalah relaksasi proses perizinan dan pengujian standar alat-alat kesehatan. Jokowi meminta semua prosedur perizinan dan standardisasi produk dibuat sederhana dan cepat untuk produsen alat kesehatan.

"Menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki standar agar terpenuhi. Namun, tolong betul-betul didengarkan keluhan-keluhan di dalam sehingga tidak ada lagi proses perizinan yang menghambat proses produksi," ujarnya.

Pada ketersediaan bahan baku, Jokowi mengaku senang karena telah banyak yang dipenuhi dari dalam negeri. Namun, pada bahan baku yang harus diimpor, dia meminta Kementerian Perdagangan dan Ditjen Bea dan Cukai terus mengupayakan proses perizinan yang lebih cepat dan terintegrasi. (ims)

Peringatan Hari Jadi Kota Medan ke-430 Dilakukan Secara Virtual

By On Juni 20, 2020




sekilasdunia.com, Medan – Pemerintah Kota Medan akan menggelar Hari Jadi Kota Medan ke-430 secara virtual dengan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan melalui sambungan teleconference tersebut yakni sidang paripurna DPRD Medan, Selasa (30/6/2020) serta puncak peringatan Hari Jadi Kota Medan tepat 1 Juli dengan melakukan upacara bendera secara virtual.

Hal ini diungkapkan oleh Asisten Administrasi Umum (Asmum) Kota Medan Renward Parapat didampingi Kabag Sosial dan Pendidikan (Sospen) Khoiruddin Rangkuti dalam Rapat Persiapan Hari Jadi Kota Medan ke 430 di Balai Kota Medan, Kamis (18/6/2020).

Dalam rapat yang diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan tersebut, Renward menyampaikan uraian tugas masing-masing OPD guna mensukseskan jalannya peringatan Hari Jadi Kota Medan ke-430.

"Sesuai dengan uraian tugas yang telah disampaikan, kami berharap masing-masing OPD dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar agar penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Kota Medan ke 430 Tahun 2020 ini dapat berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan," katanya.

Jika di tahun sebelumnya terdapat acara Colorful Medan Carnival serta berbagai agenda lainnya, untuk tahun ini lanjutnya, peringatan Hari Jadi Kota Medan dilakukan secara virtual saja.
Sebab kegiatan yang mengumpulkan banyak orang belum diperbolehkan di masa pandemi ini.

"Kondisi saat ini berbeda, kita harus menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dan aktifitas. Termasuk mengganti upacara bendera yang biasa digelar di Lapangan Merdeka kini beralih secara virtual," ungkap mantan Kadishub Kota Medan tersebut.

Ia mengatakan seluruh jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan juga akan mengikuti jalannya Peringatan Hari Jadi Kota Medan secara virtual.

"Jadi kami mohon agar OPD terkait dapat melakukan koordinasi, sehingga seluruh proses dan pelaksanaan dapat berjalan sukses. Kita berharap, meskipun dilakukan secara virtual, namun tidak mengurangi esensi peringatan Hari Jadi Kota Medan ke 430, 1 Juli mendatang," harapnya. 
(ims)

Selama Pandemi COVID-19, Pemko Medan Defisit 24 Miliar Per Bulan

By On Juni 20, 2020




sekilasdunia.com, Medan - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan Tengku Sofyan, mengungkapkan kondisi pendapatan Pemko Medan saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Dimana sebelum adanya pandemi COVID-19 ini PBB dan Pajak Restoran merupakan pendapatan Kota Medan. Namun  sekarang mengalami penurunan akibat yang ditimbulkan dari merebaknya wabah virus ini.

"Pendapatan Pemko Medan perbulan berkurang dari 10 persen dari biasanya. Hal ini mengakibatkan terjadi defisit sebesar 24 miliar per bulan," papar Sofyan dalam Rapat Pengarahan Atas Pelayanan Masyarakat dan Laporan Kondisi Keuangan Pemko Medan, di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan Jl Kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (18/6/2020).

Hal tersebut terjadi tidak hanya dari sektor pajak, namun  juga sektor dari dana bagi hasil yang biasanya diterima dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang saat ini juga mengalami penurunan.
Meski demikian kata Sofyan hal tersebut wajar saja sebab Pemprovsu juga mengalami kesulitan di masa pandemi ini.

"Dana bagi hasil Pemprovsu kini juga tidak dapat menutupi kekurangan yang kita butuhkan. Tidak dapat juga dipungkiri Pemprovsu juga mengalami kesulitan dari hasil pendapatan mereka. Pajak kendaraan yang menjadi primadona pendapatan Pemprovsu juga mengalami penurunan," katanya

Melihat hal tersebut, Sofyan meminta agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memilih skala prioritas dengan cermat, sehingga program yang dijalankan memang benar-benar penting sesuai kebutuhan saat ini.

"Untuk itu, kita harus lebih mengencangkan ikat pinggang tahan dan lakukan skala prioritas serta cermat dalam menggunakan anggaran," katanya.(ims)

Faktanya Harga Pasar Koin Rp1.000 Kelapa Sawit Cuma Rp2.000 Perkeping

By On Juni 18, 2020


sekilasdunia.com, Jakarta - Sejumlah akun iklan menjual uang logam kuno tersebut dengan harga mencapai Rp 100 juta. Beberapa akun lain ada yang menjual jutaan hingga puluhan juta, seperti sejumlah lapak daring (marketplace) seperti Bukalapak, Shopee, hingga Tokopedia memasarkan uang koin Rp1.000 berlambang kelapa sawit hingga ratusan juta rupiah. Namun, rata-rata harga jual uang logam keluaran Maret 1993 ini ternyata hanya Rp2.000 hingga Rp3.000 per keping.

"Sering banget viral begini, tapi kalau orang tahu, harga pasarannya sebenarnya ya cuma Rp2.000 sampai Rp3.000 saja. Jadi yang viral sampai jutaan itu hanya hoaks (kabar bohong) saja," kata pemilik akun @annasfadloli yang berlokasi di Ponorogo, Jawa Timur di marketplace Shopee.

Annas menambahkan uang koin yang sudah dibersihkan bisa dibanderol dengan harga Rp3.600 per keping. Ia bisa tahu harga pasaran tersebut karena memang sudah memasarkan uang koin sawit tersebut sejak 2015.


Sementara, salah satu penjual menawarkan koin kelapa sawit itu dengan harga Rp100 juta di Tokopedia dengan akun Keren Sobh yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat.


Bahkan, penawaran yang dipasang ini setidaknya sudah dilihat oleh 874 orang. Dalam deskripsi produk tertulis bahwa uang koin ini merupakan hasil produksi era 1996 atau sudah berusia sekitar 24 tahun.

Sedangkan  di Bukalapak, uang koin kelapa sawit ini termahal dijual di kisaran Rp5 juta per keping. Salah satunya dijual oleh pelapak bernama Agus Yayan yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Pelapak menuliskan barang yang dijualnya merupakan uang kuno


Berdasarkan situs resmi BI, sebenarnya uang koin kelapa sawit ini masih berlaku dan sah untuk transaksi pembayaran tunai di dalam negeri. Nilainya pun seharusnya tetap mengacu pada nominal di uang logam, yaitu Rp1.000 per keping.


Sampai berita ini diturunkan, BI belum bisa memberikan tanggapan atas viralnya penjualan uang koin kelapa sawit ini. Sebab, tengah berada di masa tenang jelang Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI. (ims)

Novel Baswedan Minta Dua Terdakwa Penyiraman Air Keras Dibebaskan

By On Juni 18, 2020





sekilasdunia.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya ingin kedua terdakwa kasus penyerangan air keras terhadap dirinya dibebaskan.

Dia menyatakan, lebih baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis jika merasa bukan mereka pelaku teror terhadap dirinya. Sebab, Novel juga merasa bukan Rahmat dan Ronny pelaku yang menyebabkan kedua matanya rusak.
"Iya. Menegakkan hukum harus berbasis pembuktian secara obyektif, bukan sekedar mencari orang yang mau dihukum sebagai balasan," ujar Novel Baswedan

Tidak ada bukti menguatkan yang mampu ditunjukkan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait korelasi terdakwa dengan peristiwa penyiraman air keras. Ia berujar persidangan yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara keterlaluan.

"Saya katakan bahwa saya sudah pernah bertanya pada penyidik, apa yang bisa menjelaskan bahwa kedua terdakwa itu pelakunya, mana buktinya, saya enggak dapat penjelasan. Ketika penuntutan, saya tanya jaksanya apa yang membuat yakin dia adalah pelakunya? Mereka enggak bisa jelaskan," ujarnya.

Penyidik senior lembaga antirasuah ini berujar, terdapat sejumlah kejanggalan dalam persidangan. Di antaranya adalah pengakuan dalil air aki terdakwa oleh penuntut umum, barang bukti dan saksi penting yang tidak dihadirkan, serta motif serangan sebatas dendam pribadi.

Selain itu, Novel mengatakan bukti pelengkap seperti salinan investigasi Komnas HAM yang menyatakan serangan terhadapnya berkaitan erat dengan kerja-kerja pemberantasan tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti oleh jaksa dalam persidangan.

"Dan ternyata apa yang saya sampaikan di persidangan itu, berpikir positif, terus berpikir positif walaupun sebetulnya ragu juga, ternyata di persidangan aneh. Saya baru tahu ternyata saksi-saksi kunci tidak masuk dalam berkas perkara dan bukti penting tidak dibicarakan di persidangan, bahkan ada bukti yang berubah," kata dia.

Lebih lanjut, ia pun mempertanyakan Ia menyatakan tuntutan tersebut melukai rasa keadilan baik bagi dirinya sebagai korban maupun masyarakat yang berharap penuh atas penegakan hukum.
"Dengan bukti-bukti tadi yang saya katakan, arah fakta-fakta yang itu tidak diungkap dengan benar, saya melihat jangan-jangan penuntut ini yakin dia bukan pelakunya," pungkasnya.

Dalam perkara ini, dua polisi penyiram air keras terhadap Novel, yaitu Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, dituntut satu tahun pidana penjara. (ims)

Liga Inggris Tak Lagi Disiarkan TVRI

By On Juni 18, 2020


sekilasdunia.com, Jakarta – Pertandingan sepak bola kasta tertinggi Liga Inggris atau Premier League tidak akan disiarkan lagi oleh stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI).

TVRI yang sebelumnya secara rutin menyiarkan pertandingan-pertandingan Premier League musim 2019-2020 menyatakan tidak akan lagi menayangkan liga sepak bola terbaik dunia itu.

Melalui Direktur Umum yang baru, Iman Brotoseno, memastikan tidak akan menyiarkan lagi sisa pertandingan Premier League musim ini. Alasannya adalah terkait masalah hak siar yang belum terselesaikan sampai saat ini. Persoalan pembelian hak siar itu dianggap jadi penyebab dirut sebelumnya, Helmy Yahya, dilengserkan oleh Dewan Pengawas TVRI.

"Jadi memang kita saat ini memutuskan untuk tidak menayangkan dulu Liga Inggris karena terkait dengan beberapa hal yang masih ter-pending dengan pemilik hak siar," ujar Iman seperti dikutip akun twitter resmi TVRI.

"Saya yang baru di sini harus agak hati-hati dan saya rasa saya harus melakukan konsolidasi dulu di dalam, melihat segala macam yang menjadi masalah dengan pemegang hak siar. Untuk sementara kami sepakat untuk tidak menayangkan dulu agar semua permasalahannya menjadi lebih jelas dan clear," sambungnya. (ims)

Pesawat TNI AU Jatuh di Permukiman di Kampar, Riau

By On Juni 16, 2020




sekilasdunia.com, Jakarta - Sebuah pesawat TNI AU dikabarkan jatuh di daerah permukiman penduduk di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Senin (15/6), sekira pukul 08.30 WIB.

Pesawat saat ini telah ditutupi terpal berwarna biru. Tak terlihat ada rumah yang terdampak jatuhnya pesawat tersebut.

Lokasi sekitar pesawat jatuh saat ini dijaga ketat personel TNI. Warga terlihat berkerumun di sekitar lokasi.

Warga setempat mengatakan sempat melihat pesawat terbang rendah sebelum jatuh. Warga juga sempat melihat pilot keluar dengan kursi lontar.

Sejumlah petugas Basarnas dan aparat berbaju loreng tengah memantau puing-puing pesawat yang hangus.

Ada bagian badan belakang pesawat hingga ekor yang masih utuh. Atap rumah warga yang terbuat dari seng terlihat porak-porandak di lokasi kejadian.

Sebelumnya, pesawat tempur milik TNI AU jenis Hawk 200 jatuh di Kampar, Riau. Pesawat tersebut sedang latihan.

"Itu pesawat dari Lanud Pekanbaru, latihan biasa, normal," kata Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsma Fajar Adriyanto, Senin (15/6).
(ims)

Kapal China Serang Vietnam di Laut China Selatan

By On Juni 16, 2020




sekilasdunia.com, Jakarta - China kembali bermanuver di Laut China Selatan. Kementerian Luar Negeri Vietnam menyatakan dua kapal milik Negeri Tirai Bambu menyerang dan menyita hasil tangkapan serta peralatannya kapal nelayan Vietnam di wilayah tersebut.

Sebagaimana dilaporkan oleh NHK World, insiden itu terjadi di dekat Kepulauan Paracel pada Rabu (10/6/2020) lalu. 

Namun pihak kementerian baru mengumumkan pada Minggu (14/6/2020).Kepulauan Paracel terletak di antara garis pantai Vietnam dan China. 

Kepulauan itu terdiri dari 30 pulau yang menyebar dan dikendalikan oleh Beijing tetapi juga diklaim oleh Taipei dan Hanoi.

Tiongkok mengaku sebagai pemilik hampir seluruh kawasan Laut China Selatan, perairan di mana Vietnam, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Indonesia juga memiliki klaim.

Vietnam meminta China untuk menyelidiki masalah ini karena khawatir tindakan itu bisa menyebabkan kapal tenggelam.

Mereka juga protes ke China atas insiden lain. Pada April lalu, sebuah kapal nelayan Vietnam ditabrak dan ditenggelamkan oleh kapal pengintai maritim Tiongkok di dekat Kepulauan Paracel.

Vietnam telah mengeluarkan pernyataan akhir bulan ini, memprotes pengumuman China bahwa mereka telah mendirikan dua distrik administratif baru di Laut Cina Selatan, satu di Kepulauan Paracel dan di Kepulauan Spratly. China, Vietnam, dan pihak lain mengklaim Kepulauan Spratly.
Para pengamat khawatir China meningkatkan kegiatan di Laut Cina Selatan sementara negara-negara lain sibuk berurusan dengan virus corona.

China disebut menggunakan taktik baru untuk memperkuat klaim sepihaknya terhadap Laut China Selatan.

Negeri Tirai bambu itu disebut mengerahkan ratusan kapal-kapal ikan yang dikawal kapal penjaga pantai ke Laut China Selatan untuk memperkuat klaim historisnya di perairan kaya sumber daya alam itu.

Indonesia sendiri menolak bernegosiasi dengan China terkait batas maritim di Laut China Selatan.
Indonesia tidak pernah menganggap memiliki sengketa dengan Beijing di Laut China Selatan, meskipun aktivitas kapal-kapal Tiongkok di dekat perairan Natuna kerap mengkhawatirkan Jakarta selama ini. (ims)

Mulai 15 Juni 2020 Jam Kerja Kantor Jadi 2 Shift

By On Juni 16, 2020





sekilasdunia.com, Jakarta – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Produktif dan Aman dari Covid-19 di Wilayah Jabodetabek.

Seluruh kantor pemerintah, BUMN, dan swasta di Jabodetabek sudah membagi jam kerja karyawannya ke dalam dua shift. Pembagian shift kerja ini dimaksudkan untuk mengurai kepadatan pengguna transportasi umum yang biasanya menumpuk pada jam keberangkatan 05.30 hingga 06.30 pagi setiap harinya.

Gelombang pertama adalah pekerja yang masuk pukul 07.00-07.30 WIB. Dengan asumsi bekerja selama 8 jam, pekerja yang sudah masuk pada jam tersebut diharapkan sudah bisa pulang pada pukul 15.00-15.30 WIB.

Untuk gelombang kedua, jam masuk kerja ditetapkan pukul 10.00-10.30 WIB. Dengan waktu kerja selama 8 jam, pekerja yang masuk lebih siang tersebut diharapkan sudah bisa pulang pukul 18.00-18.30 WIB.


Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan, padatnya pengguna transportasi umum pada jam-jam masuk kerja memang tak terhindarkan. Padahal, pemerintah sedang gencar mengampanyekan jaga jarak bagi masyarakat, termasuk pengguna moda transportasi.


"Data yang kita dapatkan untuk satu moda transportasi saja, KRL, kita melihat bahwa lebih dari 75 persen penumpang KRL adalah para pekerja, baik ASN, atau pegawai BUMN, atau swasta. Kalau diperhatikan, hampir 45 persen mereka bergerak bersama-sama di sekitar jam 5.30-6.30 pagi," kata Yurianto dalam keterangan pers, Ahad (14/6).

Menurut dia, keramaian yang terjadi di moda transportasi umum pada jam berangkat kerja pagi hari sangat berisiko menjadi media penularan Covid-19. Dengan membagi jam masuk kerja menjadi dua gelombang, diharapkan kepadatan masyarakat di moda transportasi umum bisa terurai. "Agar protokol kesehatan benar-benar bisa dijamin," kata Yuri.

Kendati ada pembagian jam masuk kerja, Yuri menegaskan bahwa perusahaan harus tetap memberikan kelonggaran bagi karyawannya yang berisiko tinggi untuk tetap melakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah. Karyawan berisiko tinggi ini adalah mereka yang memiliki penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit paru-paru, hingga pegawai yang usianya sudah lanjut.

"Diharapkan bisa tetap bekerja dari rumah. Ini penting. Ini upaya yang harus kita lakukan agar penularan di sarana fasilitas umum bisa diatasi," katanya. (ims)

Warga Luar Jabodetabek Masuk Jakarta Wajib Urus SIKM

By On Juni 13, 2020





sekilasdunia.com, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengumumkan bahwa warga non KTP Jabodetabek tetap harus membawa surat izin keluar masuk (SIKM) saat akan masuk ke Jakarta. Hal itu berlaku meski orang tersebut tinggal di wilayah Jabodetabek, namun tidak ber-KTP Jabodetabek.

"Bagi warga yang saat ini berada di luar Jabodetabek, di luar Jakarta kemudian akan masuk ke Jakarta tentu wajib mengurus SIKM. Demikian pula halnya warga tadi Bandung misalnya, yang dia tinggal di Bekasi kemudian akan beraktivitas ke Jakarta, tentu karena dia tidak memiliki e-KTP Bekasi, maka yang bersangkutan wajib melakukan pengurusan SIKM," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Syafrin pun menegaskan, warga yang bukan KTP Jabodetabek harus mengurus SIKM sesuai Pergub Nomor 41 Tahun 2020. Menurutnya, warga non KTP Jabodetabek bisa saja tidak mengurus SIKM asalkan tidak keluar Jakarta selama masa pandemi.

"Warga non Jabodetabek tetap perlu (mengurus SIKM), kecuali sepanjang pandemi COVID ini tidak akan keluar Jakarta," katanya.

Sementara, warga ber-KTP Jabodetabek tidak perlu lagi mengurus SIKM ketika hendak masuk ke Jakarta. 

"Jadi warga Bodetabek yang misalnya kos di Jakarta karena dia memiliki e-KTP Jabodetabek, tentu berdasarkan Pergub 47 tidak perlu mengurus SIKM," katanya.

Syafrin mengatakan, SIKM tidak bisa digantikan oleh surat keterangan domisili meski warga tersebut tinggal di Jabodetabek. Alasannya, karena warga tersebut tidak ber-KTP Jabodetabek.

"Gak bisa (pakai surat domisili), tetap untuk pengendalian saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, di mana perlu pengendalian terhadap pergerakan orang agar Jakarta yang saat ini sudah masuk pada masa transisi itu bebas dari gelombang kedua wabah covid-19. Oleh sebab itu Kami mengimbau siapapun warga yang saat ini berada di luar Jakarta, kemudian akan beraktivitas di Jakarta itu tetap wajib mengurus SIKM," ujarnya.
(ims)

Pertamina Salurkan Bantuan Modal UMKM Senilai Rp 1,54 Miliar

By On Juni 13, 2020






sekilasdunia.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) VIII menyalurkan bantuan modal usaha Program Kemitraan senilai Rp 1,54 miliar bagi 29 mitra Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Maluku Utara untuk menyambut new normal. Hal ini sebagai bentuk komitmen nyata Pertamina untuk dapat berkontribusi sebagai agen pembangunan negara di bidang ekonomi daerah.

 “Setelah kurang lebih melalui 1 bulan proses pemantauan di masa pandemi Covid-19, Pertamina memandang UMKM Kota Ternate memiliki potensi untuk segera mengejar momentum ekonomi dalam situasi new normal, peningkatan modal usaha merupakan salah satu pemicu lahirnya percepatan laju ekonomi daerah,” ungkap Edi Mangun, Unit Manager Communication, Relations & CSR Marketing Operation Region VIII.

Sebelumnya, Pertamina telah memiliki 112 mitra binaan UMKM di wilayah Maluku Utara yang juga mendapatkan pendampingan dan pengawasan kondisi ketahanan usaha sejak masa pandemi Covid-19. 

“Covid-19 memberikan kami pelajaran berharga, semakin bervariasinya jenis usaha mitra binaan Pertamina, maka akan semakin membuat ekosistem mitra binaan Pertamina menjadi tahan krisis, rantai nilai (supply chain) usaha yang bervariatif merupakan kunci lahirnya less cost economy UMKM, hal ini yang kami kejar dengan penambahan variasi usaha dalam momentum new normal,” sambung Edi. 

Peran UMKM sangat membantu dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan bergeraknya ekonomi daerah. Pertamina telah memberikan bantuan modal usaha kepada ± 2.504 UMKM di Papua, Papua Barat dan Maluku. Dengan bergabungnya 29 mitra baru dari Kota Ternate, maka jumlah mitra UMKM Pertamina MOR VIII telah menembus angka 2.533 mitra.(ims)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *