HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Menteri Perdagangan Budi Santoso Duga Distributor Nakal Penyebab Minyakita Mahal

By On Januari 26, 2025

 


sekilasdunia.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan penyebab harga minyak goreng MinyaKita masih melambung di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).


Budi menduga distributor menaikkan harga sebelum minyak sampai ke pengecer.


Salah satu contohnya terjadi di Rajeg, Kabupaten Tangerang. Distributor tingkat dua (D2), PT NNI, disegel Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Jumat (24/1/2025).


“Harga yang dijual Rp 15.500 per liter. Seharusnya harganya Rp 14.500 karena PT NNI adalah repacker atau D2. Jadi ini tidak sesuai. Ini salah satu indikasi penyebab harga MinyaKita masih naik,” kata Budi usai menyegel PT NNI.


Budi menegaskan produksi MinyaKita dari produsen tidak berkurang. Kemendag sudah memastikan hal ini.

“Kami sudah bertemu produsen. Nah, kenapa dari produsen sudah menyalurkan sesuai aturan tapi ternyata kok masih naik?” ujar Budi.


“Setelah kami pelajari, salah satu penyebabnya adalah distributor yang menaikkan harga. Kami menduga di tempat lain juga terjadi hal serupa,” tambah dia.


Harga MinyaKita rata-rata secara nasional masih berada di angka Rp 17.000 per liter. Angka ini lebih tinggi dibanding HET yang ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter.


Kemendag memulai penindakan distributor nakal di Banten. Setelah itu, operasi akan dilanjutkan ke Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah lain di Indonesia timur.


“Setelah dari Banten, nanti kami ke Kalimantan Barat, kemudian ke NTT dan wilayah lain di Indonesia timur karena harganya masih tinggi,” kata Budi.


Sebelumnya, Budi menyebut rantai distribusi panjang menjadi salah satu penyebab utama tingginya harga MinyaKita. Kondisi ini melanggar aturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024.


“Penyebabnya sudah kita indikasikan yaitu terbentuknya rantai distribusi yang lebih panjang,” ucap Budi saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (20/11/2024).


“Seharusnya distribusinya dari produsen ke D1, D2, lalu pengecer. Namun, di lapangan, terjadi beberapa transaksi tambahan dari pengecer ke pengecer,” kata Budi.


(ims)

 Menteri Pertanian Marah Ke Importir Singkong, Ini Zalimi Petani Lokal

By On Januari 26, 2025

sekilasdunia.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan amarahnya terhadap importir singkong. Pasalnya, mereka lebih memilih singkong dari luar negeri dibanding mendukung petani lokal.


Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan pengabaian terhadap kesejahteraan petani Indonesia.


"Ini kami dengar di Lampung terkait harga singkong. Kami akan undang industri, undang petaninya. Kami minta kepada importir, tegas, jangan zalimi petani," ujar Amran dalam keterangan resmi, Jumat (24/1/2025).


Pernyataan ini disampaikan usai ribuan petani singkong dari tujuh kabupaten di Lampung menggelar aksi protes terhadap pabrik pengolahan tapioka.


Para petani menuntut agar perusahaan menaikkan harga beli singkong sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB), yakni Rp1.400 per kilogram (kg). Harga yang rendah disinyalir terjadi akibat masuknya impor tapioka yang menekan harga pasar.


Amran menegaskan bahwa importir yang lebih mengutamakan produk dari negara lain dibanding produk dalam negeri merusak kedaulatan pangan dan merugikan petani. Ia bahkan meragukan patriotisme mereka.


"Mengimpor produk pangan dari negara lain lebih dari produk dalam negeri, diragukan patriotismenya. Tandanya itu mereka lebih sayang petani luar," tegasnya.


Ia juga mengingatkan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melindungi petani kecil dan memastikan kesejahteraan mereka. Menurutnya, siapa pun yang merugikan petani Indonesia adalah pengkhianat bangsa.


"Menzalimi petani, menzalimi rakyat Indonesia itu adalah pengkhianat bangsa," ujarnya.


(ims)

KKP Akan Periksa PT.TRPN Masalah Pagar Laut Perairan Bekasi

By On Januari 26, 2025

 


sekilasdunia.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bakal melanjutkan pemeriksaan terhadap PT. Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) terkait pagar laut di Bekasi.

"Setelah menyelesaikan validasi lapangan untuk pemeriksaan awal, KKP akan melanjutkan pemeriksaan terhadap PT TRPN pada awal Februari 2025," ujar Staf Khusus Menteri KKP Doni Ismanto Darwin dalam sebuah keterangan, Sabtu (25/1/2025).

"Pemeriksaan ini bertujuan untuk memverifikasi luas area pelanggaran dan menentukan potensi sanksi administrasi, termasuk denda," tambahnya.

Pada 15 Januari, KKP sendiri telah menyegel pagar laut dan reklamasi di Bekasi, Jawa Barat, yang dilakukan PT TRPN tanpa memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Menurutnya, pagar laut tersebut memberikan dampak negatif, baik untuk ekosistem laut maupun untuk nelayan dan pembudidaya.

"Kegiatan tersebut diketahui berdampak negatif terhadap ekosistem laut, mempersempit area penangkapan ikan, merugikan nelayan dan pembudidaya, serta mengganggu operasional PLTU Banten 03 dan PLTGU Muara Tawar Bekasi yang merupakan objek vital nasional," tuturnya.


Pagar laut di Bekasi terletak di pesisir laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya. Pagar laut ini diklaim proyek pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan diperuntukkan untuk pelabuhan perikanan.


Proyek itu disebut melibatkan beberapa pihak baik negeri maupun swasta. Luas area 50 hektare untuk kegiatan ini disebut milik dua perusahaan yakni PT TRPN dan PT Mega Agung Nusantara (MAN).


Meski demikian, pagar laut itu kini telah disegel oleh KKP atas dasar proyek tidak memiliki izin (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) KKPRL.


Sebelumnya, PT TRPN melalui kuasa hukumnya Deolipa Yumara menyampaikan rencana untuk melaporkan Kementerian KKP ke DPR jika permasalahan penyegelan pagar laut di Bekasi tidak segera diselesaikan.


"Iya (akan dilaporkan ke DPR), nanti kalau enggak selesai urusan. Karena kan (perusahaan) rugi soalnya. Tapi kelihatannya (seharusnya) selesai urusannya," ujar Deolipa, Jumat (17/1/2025).


Menurut Deolipa, kasus ini muncul akibat kurangnya koordinasi antara KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat, meskipun keduanya berada dalam satu institusi pemerintahan.


Deolipa menjelaskan bahwa pagar laut tersebut merupakan bagian dari proyek pendalaman alur laut yang dikerjakan oleh PT TRPN selaku kontraktor, atas permintaan DKP Jawa Barat.


(ims)

Menteri ATR/BPN Batalkan 50 SHGB di Kawasan Pagar Laut Tangerang

By On Januari 24, 2025

 


sekilasdunia.com - Imbas polemik pagar laut, sebanyak 50 Sertifikat Hak Guna Bangun (HGB) di kawasan Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dibatalkan.

Proses pembatalan itu dilakukan oleh jajaran Agraria dan Tata Ruang/BPN, dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. 

"Hari ini pembatalan sertifikat baik itu SHM maupun SHGB, ada yang dibatalkan, kurang lebih 50 bidang, tapi, yang jelas belum semua, proses satu-satu, kan ngecek satu-satu, sertifikat nomor sekian dicek, lalu ada di sini, ya oke, karena aturan begitu," kata Nusron usai meninjau pagar laut yang bersertifikat di Tangerang, Jumat (24/1/2025).

Menurut Nusron, pembatalan dilakukan usai pengecekan dokumen secara yuridis yang bisa dilakukan di kantor pertanahan atau balai desa. Lalu, mengecek prosedur untuk mengetahui proses sertifikasi sudah benar atau belum.

"Setelah secara adminitratif kita cek, dan karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya, yang terakhir adalah cek fisik materialnya kayak apa. Seperti tadi, kita sudah datang ke sana sampai ke ujung itu tempat terbitnya sertifikat SHGB yang atas nama PT IAM (Intan Agung Makmur)," ujarnya.

Didapati, SHGB milik perusahaan itu telah tidak memiliki fisik secara material sehingga masuk dalam kategori tanah musnah, dan dilakukan pembatalan.

"Tadi kita lihat sama-sama fisiknya sudah tidak ada tanahnya, karena sudah tidak ada tanahnya, saya enggak mau debat mana garis pantai, toh kalau dulunya empang, (sekarang) sudah tidak ada fisiknya maka itu masuk kategori tanah musnah otomatis hak apa pun di situ hilang, hak milik hilang, HGB juga hilang, barangnya sudah tidak ada," katanya.

Nantinya, proses pembatalan akan dilakukan secara kontinyu mengingat proses pengecekan ratusan sertifikat tersebut harus dilakukan satu per satu.

Terdapat 263 SHGB di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yang jadi lokasi berdirinya pagar. SHGB itu tercatat dimiliki perusahaan bernama PT Intan Agung Makmur (234 bidang), PT Cahaya Inti Sentosa (20 bidang), dan perseorangan (9 bidang). Selain itu, adapula SHM atas 17 bidang.

(ims)

Pasangan Ahsan/Hendra Resmi Pensiun Setelah Dikalahkan Ganda Malaysia Di Indonesia Masters 2025

By On Januari 24, 2025

 


sekilasdunia.com - Jawara ganda putra, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, harus menutup pekan pertandingan pamungkas mereka lebih cepat setelah tersingkir di babak kedua Indonesia Masters 2025.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan harus mengakui keunggulan pasangan kuda hitam Malaysia, Arif Junaidi/Roy King Yap, pada babak 16 besar Indonesia Masters 2025.

Ahsan/Hendra selalu mendobrak duluan tetapi berbalik kewalahan dalam pertandingan yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Kekalahan dengan skor 13-21, 14-21 menandai akhir dari kiprah salah satu pasangan ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.

Ahsan/Hendra tertinggal lebih dahulu pada awal pertandingan. Namun, semua berubah saat bola jahat keluar dari The Daddies.

Sambil menjatuhkan badan, Hendra memberi netting silang yang membuat Junaidi Arif tersungkur dalam upaya pengembalian yang gagal.

Ahsan/Hendra mengubah skor menjadi 4-2. Dari sana, permainan taktis mantan pasangan nomor satu dunia itu mengubah arah pertandingan.

Ahsan/Hendra berbalik unggul hingga 7-5 atas lawan yang pernah dikalahkan dua tahun lalu di Hong Kong Open 2025.

Kebolehan dalam bertahan kemudian ditunjukkan The Daddies saat ditekan smes bertubi-tubi oleh Arif/Yap. Berulang kali serangan lawan dapat dimentahkan.

Penonton pun berteriak. Sayangnya, poin tidak dapat diraih setelah upaya Juara Dunia tiga kali untuk membalikkan situasi justru berbuah pengembalian yang keluar.

Ahsan/Hendra tetap dapat menjaga keunggulan hingga 11-9 di interval. Meski begitu, mereka akhirnya tertinggal juga setelah jeda setelah kecolongan 6 poin beruntun.

Arif/Yap melanjutkan tekanan mereka. Kendati tampil tenang, Ahsan/Hendra mulai kewalahan dalam meladeni pasangan muda Malaysia itu.

Arif/Yap merupakan ganda putra keempat Malaysia di peringkat 20 besar dunia.

Berlatih di Pelatnasnya Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM), mereka akan dibesut mantan pelatih Ahsan/Hendra sendiri, Herry Iman Pierngadi, mulai 1 Februari mendatang.

Gim pertama harus terlepas dari tangan Ahsan/Hendra. Antisipasi servis berupa placing ke sudut yang kurang akurat dari Ahsan mengubah skor menjadi 13-21.

Ahsan/Hendra menolak untuk menyerah. Pada gim kedua kampiun Asian Games 2014 tersebut melawan lagi. Pengembalian mematikan keluar lagi dari tangan mereka

Arif/Yap lagi-lagi dibuat mati kutu. Kali ini oleh smes Ahsan yang berbuah lucky ball, alias kok sempat mengenai bibir net sebelum terjatuh ke bidang permainan lawan.

Serangan tersebut menyebabkan senar raket Ahsan putus. Untungnya, lawan tidak dapat mengembalikan. Skor berubah menjadi 5-2 untuk The Daddies.

Arif/Yap menolak dipermalukan. Permainan tempo cepat yang mereka peragakan merepotkan Ahsan dan Hendra yang masing-masing sudah berusia 37 tahun dan 40 tahun.

Kesalahan demi kesalahan dilakukan Ahsan/Hendra. Poin pemenang 3 trofi Superseries/World Tour Finals berhenti di angka 5 sampai Arif/Yap menambah pundi-pundi poin mereka menjadi 9.

Arif/Yap benar-benar tidak memberi Ahsan/Hendra kesempatan untuk mengembakan permainan dengan menguasai area depan. Mereka unggul makin jauh dengan 11-6 di interval.

Ahsan/Hendra akhirnya harus mengakui keunggulan lawan. Pengembalian Ahsan yang menabrak dinding net menutup pertandingan.

Tangis Ahsan pecah. Kesulitan besar telah dialami atlet asal Palembang itu karena serangkaian cedera yang mengganggunya.

(ims)

Presiden RI Prabowo Hadiri HUT ke-76 Republik India di New Delhi

By On Januari 24, 2025

 

sekilasdunia.com - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Air Force Station (AFS) Palam, New Delhi, Republik India, pada Kamis (23/1/2025). Berangkat menggunakan Pesawat Kepresidenan Republik Indonesia, Kepala Negara dan rombongan terbatas mendarat sekitar pukul 22.30 waktu setempat.

Terlihat hadir menyambut kedatangan Prabowo di antaranya adalah Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri India Pabitra Margherita, Duta Besar Republik India untuk Republik Indonesia Sandeep Chakravorty, Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi, serta Atase Pertahanan KBRI New Delhi Laksamana Pertama Ardiansyah Muqsit. 

Tidak hanya itu, tarian tradisional India yang dibawakan dengan penuh semangat oleh para seniman muda setempat turut memeriahkan momen tersebut.

Dari bandara, Prabowo kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di New Delhi. Kunjungan ke India ini menandai babak baru dalam hubungan bilateral, sekaligus memperingati 75 tahun kerja sama diplomatik Indonesia dan India.

Dalam keterangan persnya, sebelum keberangkatan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Presiden Prabowo mengungkapkan rasa bangganya atas undangan sebagai chief guest pada perayaan ke-76 Hari Republik India. Undangan ini dinilai menjadi simbol kehormatan yang luar biasa bagi Indonesia.

"Dalam perayaan hari republik mereka yang ke-76, mereka juga mengundang pasukan kita pasukan TNI yang akan ikut defile. Dan kalau tidak salah, kita mendapat tempat kehormatan kita yang paling depan dalam defile tersebut sebagai kontingen kehormatan. Yang hadir dari kita adalah 352 prajurit TNI dan para taruna dari akademi militer," kata Prabowo.

Kunjungan kenegaraan ini juga dijadwalkan mencakup pertemuan bilateral dengan Presiden India Droupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Agenda tersebut akan membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan kerja sama kedua negara.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan ke India adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

 Anggap Menteri KKP Lamban Dan Tidak Serius Tangani Pagar Laut Tanggerang, Politikus Senior Golkar Firman Soebagyo Copot Lencana DPR

By On Januari 24, 2025

sekilasdunia.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengaku kecewa dengan silang pendapat antara TNI AL dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di terkait pembongkaran pagar laut Tangerang, Banten.

Politikus senior Partai Golkar ini menilai Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lamban dalam menangani pagar laut yang membentang 30,16 km di Tangerang, Banten.

"Kekecewaan saya sebagai wakil rakyat, bapak tidak menunjukkan keseriusan dalam persoalan ini," ujar Soebagyo dalam rapat bersama KKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Ditengah perdebatan tersebut, Firman Soebagyo mencopot lencana DPR yang ia kenakan. Firman mengaku malu sebagai wakil rakyat tetapi tidak bisa mendorong penyelesaian persoalan pagar laut.

"Saya mohon maaf Pak. Tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, lencana saya Pak. Saya lepas Pak, malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalan sudah terlarut, berlarut-larut," ungkap Firman sambil mencopot lencana DPR yang terpasang di jasnya.

Lebih lanjut, Firman berpendapat bahwa masyarakat semakin menuntut kejelasan karena ada kesan sejumlah pejabat tertentu terkesan melindungi proyek pembangunan di kawasan pagar laut Tangerang. Firman meminta KKP lebih serius untuk menuntaskan persoalan ini.

"Mumpung Presiden kita semangat, harapan saya DPR sudah semangat. Kemarin setelah paripurna kita diterjunkan dari ke lapangan, Pak Menteri juga harus sama-sama semangat. Jangan sampai Pak Menterinya malah kendor," tutur Firman.

"Dan harapan kami adalah harus diusut tuntas. Karena sudah ada pengakuan, yang paling bahaya Pak adalah ada sebuah skenario. Rakyat nelayan yang tidak tahu atau buta hukum disuruh bikin pengakuan. Rakyat yang sudah susah, sengsara disuruh mengaku untuk melakukan persekongkolan jahat. Mengakui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum oleh kelompok tertentu," tambahnya.

Firman mengingatkan menteri KP Sakti Wahyu Trenggono agar jangan sampai rapat bersama Komisi IV DPR tidak memberikan solusi.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *