.jpeg)
sekilasdunia.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan Bandara Kertajati di Jawa Barat bisa menjadi satu alternatif bandara internasional.
"Sejak awal Bapak Presiden memerintah, menugaskan kepada saya, pada Menteri Perhubungan, untuk mendukung Kertajati ini bisa menjadi satu alternatif daripada bandara internasional dan kita tahu juga bahwa Jawa Barat hanya mempunyai Bandung, Bandara Husein Sastranegara tetapi pendek," kata Budi Karya dikutip dari setkab.go.id., Sabtu (25/3/2023).
“Nah, sekarang ini Kertajati dengan panjang kurang lebih 3.000 meter,Kertajati ini akan menjadi satu bandara yang premium, ya karena panjang landasannya sama dengan Kulon Progo, ya sedikit di bawah Soekarno-Hatta yang 3.300 meter. Jadi pesawat terbesar angkutan kargo itu Antonov bisa berlandas.” tambahnya
Selain itu, Budi menyampaikan Jalan Tol Cisumdawu dari Bandung ke Kertajati akan berfungsi mulai tanggal 15 April 2023, sehingga akan mendukung Bandara Kertajati.
Disisi lain, Presiden sudah menginstruksikan untuk memikirkan bagaimana Kertajati ini bisa efektif dan bisa mengurangi loaded daripada Soekarno-Hatta.
Perlu diketahui, jumlah penerbangan di Soekarno-Hatta sendiri sudah mendekati sama seperti sebelum Covid-19 kurang lebih 1.100 atau 1.200 pergerakan, tetapi dengan occupancy yang lebih tinggi.
"Nah, sehingga Soekarno-Hatta itu pada titik tertentu yang maksimal. Dan, Bapak Presiden juga memerintahkan bahwa efektivitas Kertajati ini menjadi satu tambahan bagi mereka yang ke luar negeri, bagi mereka yang mengangkut barang, juga bagi mereka yang akan umroh,” tutur Budi.
Menhub juga menyampaikan, dengan kemampuan Bandara Kertajati tersebut menarik investor untuk berinvestasi di situ. Ia menambahkan, pihaknya bersama Pemerintah Daerah Jawa Barat akan mengawal proses apa yang akan dilakukan di sana.
“Ini juga sempat saya laporkan, Bapak Presiden sudah mengarahkan pada saya, bisa dijalankan. Ingat bahwa ada regulasi yang harus ditaati, tidak boleh lari dari situ. Jadi, saya juga beberapa kali bertemu dengan Gubernur Jawa Barat untuk membahas ini, agar tidak ada suatu pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan lalu lintas,” pungkasnya.
(ims)
« Prev Post
Next Post »