.jpeg)
sekilasdunia.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana akan melakukan pertemuan koordinasi dengan memanggil Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di kantor Komnas HAM pada Senin (25/9/2023).
Hal itu disampaikan Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Semendawai saat menyebutkan langkah lanjutan terkait konflik penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, di Rempang, Batam.
Selain Bahlil, Abdul juga menyebut akan memanggil para pihak dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kapolri.
"Komnas HAM akan menindaklanjuti dengan pertemuan koordinasi di Kantor Komnas HAM RI pada 25 September 2023," kata Abdul dalam konferensi pers, Jumat (22/9/2023).
Dalam pertemuan itu, Abdul mengatakan akan dilakukan pendalaman temuan faktual dan analisa HAM terhadap temuan-temuan Komnas HAM terkait konflik di Pulau Remmpang.
Selain itu, Komnas HAM juga akan mengirimkan rekomendasi kepada Kapolri dan Ketua Komisi III DPR RI terkait penanganan kerusuhan di Pulau Rempang.
Kemudian, Komnas HAM menjadwalkan pertemuan dengan Irwasum Polri terkait koordinasi penanganan kasus konflik Pulau Rempang.
Selain itu, Komnas HAM juga akan berkoordinasi dengan Polri terkait temuan barang bukti yang didapat dalam peristiwa kerusuhan 7 September 2023 di Rempang.
Diberitakan sebelumnya, bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang, Batam, dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada 7 September 2023.
Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.
(ims)
« Prev Post
Next Post »