sekilasdunia.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengalihkan dana Rp 1,1 triliun yang awalnya disiapkan untuk Makan Bergizi Gratis menjadi modal pembangunan sekolah.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa dana Rp 1,1 triliun itu adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diminta pemerintah pusat untuk menjalankan Makan Bergizi Gratis.
"Sekarang Makan Bergizi Gratis yang tidak dipergunakan (APBD), karena APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (11/2/2025).
Dengan demikian, Eri berencana menggunakan Rp 1,1 triliun tersebut untuk membangun sekolah di Surabaya. Kemudian, sisanya dimanfaatkan sebagai dana perbaikan kampung.
"MBG yang Rp 1,1 triliun ini akan kita diskusikan dengan DPRD untuk membangun sekolah, untuk rehab sekolah. Sekaligus separuhnya kita gunakan untuk perbaikan kampung," katanya.
Lebih lanjut, Eri mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya tengah mendiskusikan pengalihan anggaran tersebut dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).
Oleh karena itu, Eri berharap APBD yang awalnya dipersiapkan sebagai dana program Makan Bergizi Gratis tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Surabaya.
"Dulu waktu kita dievaluasi oleh Pemprov Jatim, kita diskusi untuk menganggarkan Makan Gratis kita pindahkan untuk kepentingan langsung ke masyarakat," ucap dia.
Ancaman Gelombang PHK Massal Honorer Dampak Efisiensi Anggaran, Ini Kata Menpan RB
sekilasdunia.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini merespons soal kekhawatiran PHK massal pegawai honorer imbas efisiensi anggaran negara Rp306 triliun.
Rini mengungkapkan efisiensi pekerja sendiri, masuk ke dalam kebijakan instansi terkait. Karenanya, ia mengaku tak bisa ikut campur melakukan intervensi.
"Itu tergantung instansinya, saya tidak dapat intervensi. Karena KemenPANRB kan yang dikeluarkan kebijakan nasionalnya," ujar Rini usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR, Rabu (12/2/2025).
Ia mengungkapkan pihaknya mengeluarkan banyak kebijakan agar setiap instansi bisa memfinalisasi data honorer di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pasalnya, honorer yang terdata di BKN sendiri saat ini sudah difasilitasi untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui seleksi CASN.
"Kita sudah banyak mengeluarkan kebijakan untuk setiap instansi pemerintah, memfinalisasikan data yang di pangkalan data BKN, kebijakannya tentunya akan terkait dengan instansinya masing-masing," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga memastikan semua honorer yang mendaftarkan diri lewat seleksi CASN diangkat sebagai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu sehingga tidak ada honorer yang tidak lolos.
Kendati, ia menekankan, honorer yang diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu adalah mereka yang masuk ke dalam data BKN.
"Masalahnya itu PPPK sebetulnya data yang diusulkan instansi, kalau sudah diusulkan, mereka masuk," ujarnya.
Ancaman badai PHK tenaga honorer yang tidak terdata di BKN juga mendapat sorotan dari DPR.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya sudah mendengar banyak keluhan dari para kementerian/lembaga (KL) terkait dampak pemangkasan anggaran.
"Saya tahu dan dapat masukkan dan saran dari beberapa lembaga, ada yang hadir di sini, kalau kemudian efisiensi sekian, kita hanya bisa bayar gaji driver, OB, ini itu sisa 4 bulan," ujar Rifqi dalam Raker bersama mitra kerjanya.
Salah satu kementerian yang menghadapi isu perumahan karyawan honorer dan kontrak dan adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Di media sosial, viral 18 ribu orang pegawai rumahkan usai anggaran Kementerian PU dipotong 80 persen atau setara Rp81,38 triliun.
Dody mengatakan pegawai yang dirumahkan itu adalah pegawai kontrak. Sejauh ini belum bisa dilakukan perpanjangan kontrak lantaran anggaran. Menurutnya, Kementerian PU belum bisa memperbarui kontrak karena sebagian anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal itu dilakukan karena penyesuaian anggaran.
« Prev Post
Next Post »