sekilasdunia.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap penyebab turunnya pertumbuhan belanja pemerintah di Triwulan I 2025.
Seperti diketahui, pelemahan belanja pemerintah jadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Triwulan I hanya 4,87 persen secara tahunan.
Menurut Sri Mulyani, belanja pemerintah pada Triwulan I 2024 tinggi karena ada pemilu dan belanja bansos.
"Konsumsi Pemerintah terkontraksi 1,38 persen (Triwulan I 2025) karena high base effect belanja di Triwulan I 2024 yang tinggi bersama dengan pelaksanaan pemilu dan belanja bansos yang dipercepat untuk mitigasi dampak Elnino," katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
"Namun demikian, belanja pemerintah meningkat cepat di akhir Triwulan I di tengah masa transisi pemerintahan."
Menurutnya, secara keseluruhan, ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2025 tetap tumbuh resilien 4,87 persen (yoy), di tengah ketidakpastian global yang sangat menantang.
Ia menerangkan, konsumsi rumah tangga tetap terjaga ditopang berbagai insentif dari APBN dan terjangkaunya harga pangan.
Dari sisi belanja, APBN mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pada masa transisi pemerintahan baru.
“Optimisme terus dijaga, didukung komitmen pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan,” ujarnya.
Bendahara Negara menuturkan, berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen, didukung meningkatnya mobilitas masyarakat seiring libur tahun baru serta pergeseran libur Ramadan dan Idulfitri ke Triwulan I.
Daya beli masyarakat yang tetap terjaga didukung berbagai insentif pemerintah melalui pemberian THR dan berbagai stimulus fiskal, seperti diskon tarif listrik dan tarif tol, PPN DTP properti, serta PPh 21 DTP sektor padat karya.
Sri Mulyani menilai pemerintah juga berhasil menjaga harga pangan yang terjangkau melalui optimalisasi peran Bulog dalam stabilisasi harga.
Kemudian, kata dia, investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tumbuh terbatas di 2,12 persen terutama dipengaruhi investasi bangunan yang tumbuh melambat sebagaimana tercermin pada kinerja sektor konstruksi yang tumbuh terbatas.
Di samping itu, investasi mesin nonkendaraan juga melambat.
Selanjutnya ekspor tumbuh stabil 6,78 persen, ditopang ekspor komoditas sawit (HS15) dan besi baja (HS72) yang tumbuh masing-masing 36,0 persen dan 6,6 persen.
Dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh sangat signifikan 10,52 persen didukung peningkatan produksi padi pada panen raya dan permintaan bahan pangan pada momen Ramadan.
Dia mengatakan peningkatan produktivitas didukung oleh distribusi pupuk bersubsidi yang semakin baik.
Pada periode Januari-Februari 2025, produksi beras nasional meningkat lebih dari 60 persen (yoy) dengan stok beras di Bulog mencapai 2,5 juta ton.
Data Rice Outlook April 2025 menunjukkan, produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 menjadi yang tertinggi di ASEAN. Produksi diperkirakan mencapai 34,6 juta ton atau tumbuh 4,8 persen (yoy).
Industri pengolahan yang berkontribusi 19,3 persen terhadap perekonomian, tumbuh risilien 4,55 persen ditopang oleh aktivitas hilirisasi.
Sektor perdagangan yang berkontribusi 13,2 persen, mampu tumbuh 5,03 persen.
Sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum masing-masing tumbuh 9,01 persen, dan 5,75 persen.
Hal itu, menurut dia, mengindikasikan mobilitas dan daya beli masyarakat yang kuat, didukung oleh pemberian PPN DTP untuk tiket pesawat dan diskon tarif tol.
Sektor pengadaan listrik tumbuh 5,11 persen didukung oleh diskon harga listrik. Sektor pertambangan mengalami kontraksi seiring dengan penurunan harga komoditas global yang disebabkan oleh turunnya permintaan.
Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan hilirisasi masih terus berlanjut dan mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan.
Sektor konstruksi tumbuh terbatas 2,18 persen dipengaruhi oleh sentimen wait and see investor.
Sektor jasa pendidikan dan kesehatan tumbuh kuat masing-masing 5,03 persen dan 5,78 persen.
"Pertumbuhan kedua sektor ini didukung oleh belanja negara di sektor pendidikan yang meliputi Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), realisasi pembayaran Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK)," tutur Sri Mulyani.
Sementara itu, di sektor kesehatan, pemerintah juga meluncurkan layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, di tengah tantangan yang dihadapi, aktivitas ekonomi tetap memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Angka pengangguran turun dari 4,82 persen di tahun 2024 menjadi 4,76 persen tahun ini. Penciptaan lapangan kerja pada 2025 mencapai 3,59 juta orang, meningkat dari sebelumnya yang sebesar 3,55 juta orang di 2024.
Perkembangan di pasar tenaga kerja turut memperkuat daya beli masyarakat ke depan sebagai penopang utama bagi aktivitas ekonomi.
Dari sisi internal, kata Sri Mulyani, tantangan global menjadi momentum bagi pemerintah melalui semua kementerian/lembaga untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakukan deregulasi mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global.
Termasuk kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain.
"Realisasi penyerapan, menyesuaikan dengan rekonstruksi pada Belanja Negara yang lebih produktif, akan semakin dipercepat. Implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti makan bergizi gratis (MBG) terus diperluas cakupannya," katanya.
Demikian halnya dengan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220.000.
« Prev Post
Next Post »