Medagri Tito Akui Kerusakan Banjir Di Aceh Tamiang Parah, Butuh Penanganan Khusus
On Desember 23, 2025
sekilasdunia.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang.
Menurutnya, kondisi di Aceh Tamiang memerlukan perhatian khusus karena tingkat kerusakannya berbeda dibandingkan daerah terdampak lainnya. Tito menjelaskan, bencana ekologis yang dipicu curah hujan tinggi serta deforestasi masif telah melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda dari udara. Tadi masih banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain, seperti di Sumatera Barat,” ujarnya, Selasa (23/12/2025).
Hal itu dikatakan Tito saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Aceh, Senin (22/12/2025).
Tito mengungkapkan, sejak hari pertama bencana, Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan mobilisasi nasional dengan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (pemda), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta unsur terkait lainnya terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Pada kesempatan tersebut, Tito juga menegaskan, ketersediaan cadangan beras nasional dalam kondisi sangat kuat.
Ia memastikan, daerah terdampak bencana dapat mengakses cadangan beras Badan Urusan Logistik (Bulog) tanpa batas sepanjang ada permintaan resmi dari kepala daerah.
“Sepanjang untuk kepentingan bencana itu dapat dikeluarkan tanpa biaya. Ini bukan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang dijual murah. Bukan, ini tanpa biaya, gratis berapa pun juga diminta asal bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Tito.
Selain logistik pangan, mantan Kepala Polri (Kapolri) itu menyoroti keterbatasan anggaran belanja tidak terduga (BTT) di banyak daerah terdampak.
Tito menyampaikan, presiden telah memutuskan penambahan bantuan BTT sebesar Rp 4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak, serta Rp 20 miliar untuk pemerintah provinsi. Di samping itu, dia juga menggalang dukungan antardaerah yang hingga kini telah mencapai hampir Rp 60 miliar dan disalurkan langsung ke daerah terdampak. Selain itu, Tito menekankan pentingnya pembersihan lumpur sebagai prioritas utama, terutama pada fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan perkantoran pemerintahan.
Menurutnya, kehadiran negara harus tampak nyata di tengah masyarakat melalui kerja bersama TNI, Polri, pemda, dan relawan.
“Pembersihan ini nomor satu menurut saya, pembersihan ini dari lumpur-lumpur ini,” jelas Tito. Terkait penanganan perumahan, dia meminta pemda segera melakukan pendataan kerusakan rumah secara rinci by name dan by address, baik kategori rusak ringan, sedang, berat, maupun hilang.
Data tersebut akan menjadi dasar pemberian bantuan langsung kepada masyarakat serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait.






