Selain Cukai, Mobil-Motor Bakal Kena Uang Jalan

sekilasdunia.com, Jakarta – Selain usulan pengenaan cukai emisi kendaraan bermotor, juga ada rencana pengenaan dana jalan bagi industri otomotif.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono irit bicara ketika ditanya mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Jalan. RUU tersebut masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2020 yang akan merevisi UU No 38 tahun 2004.

Saat ditanya ihwal tambahan Bab baru yang mengatur mengenai Dana Jalan dalam draf regulasi ini, ia mengaku belum tahu. Basuki bilang belum ada pembahasan mengenai hal ini.

"Belum dibahas sama sekali. Belum tahu saya. Drafnya kayak apa saya belum tahu," kata Basuki ketika ditemui di kantornya, Senin (24/2/20).

RUU tersebut memang bukan merupakan usulan pemerintah. Artinya, eksekutif bukan sebagai inisiator dari revisi UU No 38 tahun 2004.

"Kan inisiatif DPR, belum tahu saya bahannya," kata Basuki.

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang jalan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas 2020). Dalam draf revisi UU No 38 tahun 2004 itu terdapat tambahan aturan mengenai Dana Jalan. 

Salah satu pihak yang akan kena beban 'dana jalan' antara lain perusahaan bergerak di bidang otomotif.

Ketentuan tersebut disisipkan di antara Bab V dan Bab VI, yakni pada Bab VA. Pemerhati Transportasi, Djoko Setijowarno, menilai, adanya Dana Jalan dimaksudkan untuk membatasi kendaraan pribadi dan memperbaiki sistem transportasi massal.

"Nanti dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan bisa berkoordinasi. Dananya misalnya untuk perbaikan jalan atau dimanfaatkan untuk operasional angkutan umum," ungkapnya Senin (24/2/20).

Ucapan Djoko juga sejalan dengan yang tertulis dalam naskah akademis RUU tersebut. Dijelaskan dalam naskah tersebut bahwa pendapatan yang diperoleh dari sektor jalan, sedapat mungkin kembali ke sektor jalan, guna menjamin konsistensi kinerja jalan.

Secara rinci, berikut aturan mengenai Dana Jalan:

BAB VA

DANA JALAN

Pasal 57A

1. Untuk menjamin keberlanjutan pelayanan Jalan, diperlukan dana Jalan.

2. Dana Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari alokasi pajak kendaraan bermotor, retribusi penggunaan ruas jalan, dana preservasi Jalan, dan sumber lain yang sah.

3. Alokasi pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Retribusi penggunaan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dana preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pengguna Jalan dan digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pengelolaan Dana Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam draf regulasi tersebut, pada bagian penjelasan atas pasal-pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'sumber lain yang sah' antara lain bantuan atau dana tanggung jawab sosial perusahan yang bergerak di bidang otomotif.

Adapun penjelasan dari Ayat (3), yang dimaksud dengan 'ketentuan peraturan perundang-undangan' adalah ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Selanjutnya, dalam Ayat (4) yang dimaksud retribusi penggunaan ruas jalan antara lain retribusi jembatan timbang dan retribusi pengendalian lalu lintas. Objek retribusi pengendalian lalu lintas meliputi penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang.

Dalam naskah akademis RUU tersebut, terdapat latar belakang yang menyebabkan perlunya Dana Jalan. Dijelaskan bahwa investasi di bidang prasarana jalan cenderung kurang memadai.

Hal ini ditandai dengan penurunan tingkat pelayanan jalan dan peningkatan biaya transportasi akibat kemacetan. Investasi yang kurang memadai tersebut disebabkan karena berkurangnya dana publik untuk sektor jalan dan sektor swasta kurang berminat untuk investasi di sektor ini.

Kondisi ini menurunkan efisiensi sistem dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan prasarana yang ada. Konsekuensinya adalah timbulnya kebutuhan yang mendesak untuk menetapkan arah kebijakan yang tepat yang dapat menjamin tersedianya sumber pendanaan pemeliharaan jalan secara kontinu.

"Konsep Road Fund menganut filosofi bahwa pemeliharaan jalan seharusnya dikelola menurut mekanisme pasar, dengan pengguna jalan membayar biaya untuk penggunaan jalan," tulis naskah akademis itu. (ims)

Share

Related Posts: