sekilasdunia.com - Pemerintah menolak pendaftaran hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang yang digelar sepihak kubu Moeldoko tanggal 5 Maret 2021. KLB Partai Demokrat yang digelar kubu Moeldoko dinilai belum melengkapi sejumlah dokumen.
Pengumuman ini disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu, (31/3/ 2021) yang didampingi oleh Menko Polhukam dan Dirjen Administrasi Hukum Umum juga menyebutkan dokumen yang belum dilengkapi antara lain Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak disertai mandat dari ketua DPD, DPC.
"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).
Sebelumnya, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021 yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, membuat terjadi dualisme kepemimpinan. Karena pada waktu bersamaan masih berjalan kepengurusan Partai Demokrat dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.
Versi Moeldoko berpedoman pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2005. Agus Yudhoyono berpedoman pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020.
(ims)
« Prev Post
Next Post »