HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

 Anggaran  Bakamla Dipangkas Rp. 300 M, Tak Jadi Beli Speed Boat Dan Kurangi Belanja ATK, Rapat Dan Pejalanan Dinas

By On Maret 04, 2025

sekilasdunia.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksda TNI Irvansyah menyebut anggaran Bakamlah dipangkas Rp 300 miliar dari total Rp 1 triliun. Anggaran yang tersisa saat ini sebesar Rp 700 miliar.  

Hal tersebut disampaikan Irvansyah setelah selesai rapat bersama Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/3/2025). 

Irvansyah berkelakar Bakamla sampai tidak jadi membeli speed boat karena uangnya tidak cukup. Padahal memang tak ada alokasi untuk membeli speed boat.  

"Kita ada yang enggak jadi beli speed boat gitu, enggak cukup duitnya," kelakarnya.  

Meski begitu, dia mengaku harus melakukan sejumlah penyesuaian karena pemangkasan anggaran tersebut. Seperti pengurangan anggaran untuk ATK, perjalanan dinas, hingga protokoler.

"ATK berkurang, perjalanan dinas, protokoler, kemarin kami terakhir Rapim Bakamla semuanya Zoom, cuma didukung air minum, biar sehat minum air putih terus. Itu hikmahnya. Selama ini banyak anggaran minum kopi, susu malah kadar gula naik," ujar Irvansyah. 

Meski demikian, kata Irvansyah, Bakamla berusaha mengambil hikmah dari efisiensi anggaran ini dengan mendorong kebiasaan berhemat dalam berbagai aspek.

Misalnya, membeli kertas yang lebih tipis, lalu menerapkan work from anywhere (WFA). 

"Harapan saya walaupun anggarannya kita menurun dari yang lalu, tapi hasil kerja, kinerja kita harus tetap, output kita harus tetap. Bila perlu meningkat lagi kita tunjukkan," sambung Irvansyah.

Wamenaker Sebut Proposal Ormas Membebani Pabrik Dan Industri Di RI

By On Maret 04, 2025

 


sekilasdunia.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) mengungkapkan kesulitan yang dialami pengusaha-pengusaha untuk mendirikan pabrik. 

Pada peresmian pabrik sepatu di Garut, Jawa Barat, ia mengatakan banyak pabrik terkendala 'perizinan' ilegal dari organisasi kemasyarakatan (ormas) dadakan.

Di setiap momen jelang hari raya, banyak pabrik mendapat proposal dari ormas. 

Proposal-proposal tersebut kerap membebani pabrik karena isinya adalah permintaan uang.

"Memang kita pahami bahwa problem industrial hari ini adalah persoalan izin, persoalan preman-preman, punten pisan, ormas-ormas yang dadakan. Bayangkan, di Indonesia ini, ulang tahunnya banyak. Hari raya, kirim proposal, 17-an (perayaan kemerdekaan) kirim proposal, tahun baruan kirim proposal, ulang tahun ormas kirim proposal. Ulang tahun ketua umumnya, kirim proposal juga. Sampai begitunya," tutur Noel di pabrik sepatu PT Noble Indonesia, Senin (3/3/2025).

Noel mengatakan pabrik-pabrik tidak lagi perlu memberikan uang kepada ormas. Menurut Noel, perusahaan tersebut telah membayarkan pajak kepada negara, sehingga tidak perlu lagi ada biaya lainnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mengatakan hal yang sama. Deddy mengatakan banyak orang menganggap pabrik adalah sumber uang, tapi anggapan tersebut salah.

Deddy mengatakan pabrik tidak perlu memberikan uang kepada masyarakat lantaran telah membayar pajak. Pabrik juga tidak memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan warga dan yang harus memenuhi adalah pemerintah.

"Untuk itu, industri sudah bayar pajak. Karena industri sudah bayar pajak, seluruh kebutuhan warga itu tidak boleh dipenuhi oleh pabrik. Harus dipenuhi oleh pemerintah," tuturnya.

 Resmikan Pabrik Sepatu Di Garut, Wamenaker Sebut Akan Serap 10 Ribu Tenaga Kerja

By On Maret 04, 2025

sekilasdunia.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel hadir dalam peresmian pabrik sepatu di Garut, PT Ultimate Noble Indonesia (PT UNI). Pabrik sepatu yang memproduksi sepatu New Balance itu berencana menyerap 10 ribu tenaga kerja secara bertahap.

"Kita membuka grand opening PT Ultimate Nobel Indonesia dan kabarnya yang luar biasa mereka melakukan serap tenaga kerja itu sampai 10 ribu tenaga kerja dan ini sebuah harapan yang luar biasa ada di Jawa Barat, khususnya di Garut," ujar Noel kepada wartawan di pabrik sepatu PT Noble Indonesia, Senin (3/3/2025).

Di tengah maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), Noel mengatakan optimis PT UNI akan menjadi pabrik yang sukses menyerap tenaga kerja. Ia mengatakan kehadiran PT UNI menjadi harapan baru bagi masyarakat khususnya di Garut, Jawa Barat.

Noel berharap PT UNI bukan hanya menghadirkan serapan tenaga kerja, tapi juga meminimalkan angka kemiskinan. Dengan begitu, gelombang PHK yang terjadi dapat tertanggulangi dengan kehadiran PT UNI.

Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

"Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

"Karena saya domainnya tenaga kerja, (berharap) ada resapan tenaga kerja, meminimalisir pengangguran dan angka kemiskinan, itu yang pasti," tambahnya.


Mengantisipasi gelombang PHK yang terjadi, Noel mengajak seluruh pihak terus menjaga komunikasi. Hal itu diharapkan agar kerja sama antara perusahaan dan pekerja berjalan dalam lingkungan yang kondusif.


PT UNI akan menyerap 10 ribu tenaga kerja secara bertahap. Saat pabrik itu diresmikan sudah ada 1.100 karyawan yang bekerja.

Semangat Efisiensi, Walikota Yogyakarta Pilih Beli Gerobak Sampah Daripada Mobil Dinas Baru

By On Maret 04, 2025

 


sekilasdunia.com – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menolak pengadaan mobil dinas baru. Menurutnya, anggaran mobil dinas lebih baik untuk membuat gerobak sampah RW, menangani masalah sampah di Yogyakarta yang tak kunjung usai. 

Hasto Wardoyo lebih memilih menggunakan mobil dinas lama ketimbang dibelikan mobil dinas baru. Menurut Wali Kota Yogyakarta itu mobil dinas lama masih berfungsi dengan baik dan dia juga menolak dibelikan mobil dinas baru.

Hasto mengatakan anggaran yang semula dialokasikan untuk pembelian mobil dinas baru buat Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu mencapai Rp 3 miliar. Menurut Hasto, dana tersebut lebih baik digunakan untuk pengadaan gerobak sampah bagi seluruh RW di Yogyakarta.

"Lebih baik mobil yang mau dibelikan untuk saya dan untuk Pak Wakil itu kan paling enggak anggarannya bisa jadi hampir Rp3 miliar. Itu kan lebih baik kita pakai untuk bikin gerobak sampah. Makanya dengan mekanisme yang ada, anggaran yang untuk beli mobil itu akan saya 'refocusing' untuk di (APBD) perubahan, saya pakai untuk bikin gerobak sampah," kata Hasto.

Dengan dana sekitar Rp 3 miliar itu, Hasto menghitung bisa digunakan pengadaan 600 gerobak sampah yang harga per unitnya Rp 5 juta. Hasto bukan cuma menolak pengadaan mobil dinas baru, dia juga enggan menerima mebel dan tempat tidur baru.

Keputusan ini, menurut Hasto, didasarkan pada semangat efisiensi yang harus diterapkan di semua lini pemerintahan, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat daerah.

"Pada prinsipnya di era 2025 ini kan ada semangat untuk perubahan 'mindset' ya, bahwa pemerintah daerah itu diselenggarakan dengan cara yang efektif, efisien gitu. Semangat itu saya kira penting untuk kita wujudkan di tahun 2025. Itu yang mendasari dari semua kegiatan," pungkas Hasto.

Mobil Dinas Gubernur Jabar Jenis MPV Merk Mercedes Benz Akan Dimodifikasi Menjadi RS.Keliling

By On Maret 04, 2025

 


sekilasdunia.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan gebrakan di awal masa pemerintahannya dengan membagi-bagi mobil dan motor dinas untuk jajaran dinas di bawahnya. Salah satu mobil yang bakal dialihfungsikan adalah Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3. MPV mewah itu bakal disulap jadi rumah sakit (RS) keliling. Ini spesifikasi mobil tersebut.

"Pak Sekda, oleh bapak nanti ini (Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3) dialokasikan dirubah jadi mobil rumah sakit," jelas Dedi saat menginventarisir jajaran mobil dan motor dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dikutip dari unggahan video di akun media sosial resmi Dedi Mulyadi, Minggu (23/2/2025).

"Rubah mobil ini jadi rumah sakit yang di situ ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil, kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah. Kelengkapan mobil ini dilengkapin, alokasikan hitung berapa (biayanya)," katanya lagi

"Jadi gubernur (Jabar) itu punya mobil rumah sakit, tapi bukan buat saya, (tapi buat) warga," tegas Dedi. 

Dedi menilai jika jadi kendaraan dinas Gubernur Jawa Barat, maka mobil ini bakal jarang dipakai. Jadi seharusnya disumbangkan untuk kegiatan sosial, di mana hal itu akan lebih bermanfaat.

Diketahui mobil tersebut memiliki pelat nomor D 7388 C. Setelah ditelusuri di aplikasi Sapa Warga, mobil tersebut diketahui merek Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3. Mobil tersebut berwarna silver metalic dan dibuat tahun 2017 lalu.

Adapun tanggal pajak dan tanggal STNK mobil ini jatuh pada 31 Januari 2025. Tertulis juga tanggal proses perpanjangan, 23 Februari 2025. Mobil ini memiliki pajak tahunan sebesar Rp 3.619.700.

Sebagai informasi, Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3 merupakan salah satu kendaraan komersial mewah yang dipasarkan di Indonesia. Harga baru mobil ini bisa tembus di atas Rp 1 miliar. Di atas kertas, mobil ini dibekali mesin 2.143 cc, 4 silinder, yang bisa menghasilkan tenaga hingga 155 dk dan torsi maksimum 350 Nm.

Dalam kondisi standar, mobil ini bisa menampung kapasitas 14 penumpang. Namun untuk unit Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3 milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bisa menampung sekitar 10 penumpang, yang artinya jeroan mobil ini sudah dimodifikasi agar lebih nyaman.

Di Indonesia, Mercedes-Benz Sprinter tersedia beberapa pilihan kapasitas penumpang dan dipasarkan dengan tiga varian, meliputi tipe 415 CDI A3, 315 CDI A2, dan 315 CDI A3.

 Perum Bulog  Sudah Serap 190 Ribu Ton Beras Sementara Stok Beras Mencapai 1,9 Juta Ton

By On Maret 04, 2025

sekilasdunia.com - Perum Bulog melaporkan kesiapan stok beras memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Hingga saat ini, setidaknya Bulog telah menyerap sebanyak 190.000 ton setara beras sepanjang tahun 2025.

"Sampai saat ini kurang lebih 190.000 ton (beras diserap Bulog sejak awal 2025)," kata Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Besaran angka ini terbilang masih jauh dibandingkan dengan target Presiden Prabowo Subianto agar Bulog bisa menyerap setidaknya 3 juta ton beras hingga bulan April 2025 mendatang.

Meski demikian, ia memastikan bahwa ketersediaan stok komoditas pangan, termasuk beras untuk menyambut bulan Ramadhan terbilang aman. Saat ini jumlah stok beras Bulog hampir menyentuh angka 2 juta ton.

"Posisi stok dan sebaran komoditas pangan dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional yaitu bulan puasa dan hari raya Idul Fitri, maka Bulog menguasai stok komoditas pangan penugasan yaitu beras sejumlah 1.951.975 ton yang bertanggal 27 Februari 2025," ujarnya.

Novi menjelaskan, jumlah stok beras tersebut terdiri atas 1.901.024 ton beras medium atau PSO penugasan dan 50.951 ton beras premium komersial. Stok tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri di 26 kantor wilayah (kanwil) dan 477 kompleks pergudangan.

Berdasarkan bahan paparan yang disajikan Novi, stok terbanyak berada di kawasan Jawa Timur, sebesar 461.156 ton. Lalu di posisi keduanya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) sebanyak 185.198 ton.

Selain komoditas penugasan beras, Novi mengatakan, Bulog juga mempunyai komoditi di luar penugasan sebagai bagian dari bisnis komersial Bulog. Komoditas tersebut antara lain tepung terigu, minyak goreng, gula pasir, telur. Namun ia tak merincikan kondisi stok komoditas tersebut saat ini.

Sebagai informasi, jumlah beras yang terserap Bulog mencatatkan tren kenaikan sejak awal tahun 2025. Di Januari misalnya, tercatat Bulog berhasil menyerap 14.489 ton setara beras. Sedangkan pada tanggal 9 Februari, angkanya bertambah menjadi 45.000 ton.

Adapun puncak panen raya akan terjadi sekitar bulan Maret, sehingga penyerapan beras akan dioptimalkan di waktu tersebut. Ditargetkan pada Februari-Maret Bulog menyerap 1,5 juta ton setara beras.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap, Perum Bulog memiliki total anggaran Rp 39 triliun untuk menyerap gabah petani pada waktu panen raya di Februari, Maret, dan April mendatang.

Saat ini, kata Zulhas, Bulog sendiri memiliki dana sekitar Rp 23 triliun. Berdasarkan kesepakatan Kementerian Keuangan, anggaran Bulog untuk menyerap padi ditambah Rp 16,6 triliun.

Dengan anggaran tersebut, kata Zulhas, Bulog tidak lagi memiliki alasan untuk membeli padi petani di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500. Namun begitu, ia mengatakan hal ini perlu dukungan seluruh stakeholder.

 Sikapi Efisiensi Anggaran, ASN Kabupaten Trenggalek Jatim Sepakat Donasikan TPP Untuk Pembangunan Daerah

By On Maret 04, 2025

sekilasdunia.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), sepakat mendonasikan sebagian dari TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.

Hal tersebut diutarakan saat apel perdana Bupati Trenggalek periode 2025-2030, Mochamad Nur Arifin di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Kelurahan Surodakan, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Senin (3/3/2025).

Mas Ipin, sapaan akrabnya, bersyukur seluruh jajaran Pemkab Trenggalek tegak lurus untuk mendukung efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Mas Ipin, esensi dari efisiensi adalah mengurangi kebocoran, mengurangi yang tidak efektif, tapi tidak mengurangi hak yang harus didapatkan masyarakat.

"Saya terima kasih kepada seluruh ASN yang sudah sepakat akan siap mendonasikan sebagian pendapatannya untuk mendorong pembangunan, dan untuk menutup kekurangan dana transfer, sehingga haknya masyarakat yang disuarakan melalui Musrenbang dan lainnya seoptimal mungkin tetap berjalan," kata Mas Ipin, Senin (3/3/2025).

Nantinya, Mas Ipin akan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimulai dari Mas Ipin sendiri untuk melakukan efisiensi. 

Mas Ipin meminta anggaran yang sudah dialokasikan untuk dirinya, kembali disisir dan mencari yang bisa dilakukan pemangkasan.

Seperti misalnya biaya rumah tangga dan konsumsi yang bisa dipangkas, karena istrinya, yaitu Novita Hardini yang lebih banyak beraktivitas di Jakarta sebagai Anggota DPR RI.

Dari sumbangan ASN tersebut, Mas Ipin memperkirakan akan terkumpul donasi lebih kurang Rp 10 miliar. Belum lagi adanya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penghematan satuan kerja lainnya.

Dengan seluruh upaya tersebut, diharapkan bisa menutup Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 54 miliar, serta Inpres Jalan Daerah (IJD) yang sebelumnya dianggarkan untuk Pemkab Trenggalek, namun dibatalkan imbas efisiensi anggaran.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *